Melalui momentum ini, Guritno mengatakan bahwa Pansel telah melaksanakan sosialisasi dibeberapa wilayah di Papua Selatan, termasuk di Asmat. Dalam sosialisasi yang dilakukan, kata dia, pansel menjelaskan prosedur pengangkatan anggota DPR yang dilakukan berdasarkan peraturan yang berlaku.
Charles Gomar menyebut ada beberapa obat yang dijual diatas harga eceran tertinggi tersebut seperti obat darah tinggi. ‘’Bahkan ada satu usaha farmasi yang mengatakan kalau bapak merasa harga tinggi tidka usah beli disini. Bukan masalah belinya atau mahalnya tapi masalah aturannya. Dan ini kebutuhan masyarakat. Apalagi menjelang Desember. Pasti banyak yang kolesterol atau asam urat,’’ jelasnya.
Pj Gubernur Papua Pegunungan Dr. Velix Vernando Wanggai, S.IP, M.P.A menyatakan pemerintah Provinsi Papua pegunungan pihaknya menunaikan sebuah tanggungjawab yang strategis, sebab sebagai daerah otonomi yang baru harus menyelesaikan 12 agenda roadmap dan salah satunya menyelesaikan satu proses seleksi anggota DPRP dari jalur pengangkatan untuk DPRP Papua Pegunungan.
“Kita dengan pelaku usaha khususnya yang ada di sini (Papua-red) akan duduk bersama, kira-kira seperti apa perumusannya. Tapi poinnya, apa yang menjadi kebijakan pusat saya rasa 6,5 persen dihadapkan dengan inflasi juga, sehingga tidak terlalu signifikan,” terangnya.
“Jika sudah tidak ada gugatan atau pengaduan, hari ini juga saya bisa teken. Tetapi kita melihat perkembangan dari masyarakat, jika masyarakat sudah menerima semua prosesnya maka kita lakukan pelantikan,” sambungnya.
"Setelah berjalan 4 bulan di Papua, saya melihat laporan kerja kita ini banyak yang dikamuflase secara kertas laporannya baik dan benar, tapi outcome untuk masyarakat nihil," tegas Ramses buka -bukaan saat hadiri peluncuran program Genting di Bkkbn Papua
Jeri menyebut pasar murah ini, kolaborasi Pemprov dengan Bank Papua, Bank Indonesia dan pihak terkait. Pemprov Papua melalui Dinas Perdagangan dan Perindustrian juga akan melaksanakan pasar murah di beberapa tempat di lokasi berbeda.
Pj Gubernur Papua, Ramses Limbong berharap tradisi menggunakan noken bisa dipertahankan sebagai budaya lokal khususnya Provinsi Papua. “Saya mengajak seluruh masyarakat Papua untuk peduli terhadap budaya sendiri, menghargai dan diaplikasikan dengan cara gunakan itu (noken-red),” ucap Ramses kepada Cenderawasih Pos, Rabu (4/12).
“Harus dikaji seperti apa sistemnya, jika misalkan anggaran dari pusat maupun daerah mampunya setiap hari atau dalam seminggu beberapa kali, maka itu perlu dibicarakan,” kata Ramses kepada Cenderawasih Pos, Senin (2/12).
Astama Ops Kapolri Kombespol. Wirawan menyatakan, pihaknya dari Astama Ops Kapolri bersama dengan kementrian lembaga yang terlibat dalam Pilkada akan membackup satuan kewilayahan, sehingga tak hanya berbicara soal keamanan saja, tapi pihaknya juga bisa membantu untuk distribusi logistik baik surat maupun kotak suara.
Pj Gubernur Papua Selatan Komjen Pol (Purn) Rudy Sufahriadi, mengatakan, Desk Pilkada ini dibentuk dalam rangka persiapan Pilkada serentak yang bakal berlangsung pada 27 November 2024 mendatang. Dia menyebut pembentukan desk ini bertujuan agar supaya memonitoring jalannya pilkada sampai selesai.
Pj Gubernur Papua Pegunungan Dr. Veix Vernando Wanggai, S.IP, M.P.A menyatakan kerjasama ini dilakukan untuk meningkatkan hasil pertanian dan perikananyang dibangun pemerintah Provinsi Papua Pegunungan bersama dengan pemkab Biak Numfor, oleh karena itu pihaknya merencanakan untuk melakukan kunjungan balasan ke Kabupaten Biak Numfor.
Perayaan Otsus tahun ini memang tak semeriah 2 tahun lalu dimana anggaran belum dipotong dan masih sepenuhnya dikelola Pemprov Papua. Banyak sekali kegiatan yang berisi tentang keberhasilan dan capaian yang sudah dilakukan selama Otsus diterapkan.
Sekretaris Pansel, Hans Zadrak Kaiwai menjelaskan tahapan akan diawali dengan pengumuman dan pengusulan calon. Lalu tahapan kedua verifikasi dan validasi, ketiga tahapan seleksi dan terakhir tahapan penetapan anggota DPRP.
Wahyudi mengatakan kesiapsiagaan penting untuk memastikan upaya yang cepat dan tepat dalam menghadapi kejadian bencana. Selain itu, mampu mengenali ancaman dan memprediksi sebelum terjadinya bencana.
Wamendagri Ribka Haluk mengatakan, pemberian Otonomi Khusus Papua tidak terbatas dari semangat untuk mewujudkan keadilan, kesejahteraan dan pengakuan terhadap keunikan serta keberagaman yang dimiliki masyarakat Papua.
Ramses mengaku setiap hari, instansi terkait melaporkan ketersediaan stok dan harga barang di pasar. Dengan begitu, pemerintah bisa mengambil kebijakan jika terjadi kelangkaan atau kenaikan harga.
Diketahui, Bawaslu Papua telah melayangkan rekomendasi ke BKN terkait dugaan kasus tersebut. Rekomendasi itu berdasarkan hasil kajian atas laporan dugaan netralitas Pj Wali Kota Jayapura yang telah dilakukan Bawaslu Papua.
Soal aduan masyarakat, rupanya Pemerintah Provinsi Papua sudah menerapkannya sejak 2013. Dengan nama Layanan Aspirasi dan Pengaduan Online Rakyat. Dimana masyarakat bisa menyampaikan laporannya secara langsung kepada instansi pemerintah berwenang.
Sebelumnya, gubernur menginstruksikan pemerintah kabupaten/kota terkait pelaksanaan simulasi makan gizi gratis. “Saya minta kepada daerah di kabupaten/kota membuat simulasi makanan bergizi dengan memanfaatkan kearifan lokal masing-masing daerah yang ada di Papua,” ucap Ramses.
“Harapannya antara konsumsi dan produksi bisa seimbang atau surplus. Sehingga daging sapi ini tidak hanya dikonsumsi di Kota Jayapura saja, tapi bisa dijual ke daerah lain juga,” kata Setiyo kepada wartawan.
BPKAD terus mendorong agar 40 OPD di jajaran Pemprov mempercepat program dan kegiatan mereka, sehingga bisa diikuti dengan realisasi keuangan dan anggaran.
“Selain itu, setiap Minggu kami meminta laporan realisasi anggaran para OPD. Setiap mereka mengajukan dukungan penganggaran, atau melalui mekanisme tambahan uang atau ganti uang, kami selalu meminta harus punya laporan realisasi,” ujarnya.
Kasus ini kata Ramses masih sebatas asas praduga tak bersalah. Namun ketika sudah dinyatakan benar maka harus legowo menerima itu, begitu juga ketika dia dinyatakan bersalah maka harus menerima kondisi itu.
Kata Ramses, Judol sesuatu yang menyengsarakan, tidak ada untungnya bagi masyarakat khususnya ASN. Sehingga itu, ia meminta perlunya membentengi diri agar tidak mudah terjebak.
Amos mengaku dua sumber anggaran ini yang menjadi kegiatan PU Provinsi Papua pasca adanya daerah otonomi baru (DOB). Sehingga itu, ia meminta mama-mama Papua bersabar menunggu pekerjaan tahun depan.
Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Mamberamo Tengah, Dotius Doga mengatakan kembali beroperasinya rumah sakit setelah pihaknya melakukan rapat secara virtual bersama Kementerian Kesehatan Indonesia, pihak Pemprov Papua Pegunungan, Ikatan Dokter Indonesia (IDI), direktur rumah sakit, Polres Mamteng
Dikatakan untuk program beasiswa sesungguhnya telah digagas ketika dirinya menjabat sebagai Walikota Jayapura. Dimana sebagian anak anak Port Numbay dikirim studi di luar daerah, dan juga luar negeri. Program ini dilaksanakan menggunakan dana otsus maupun APBD Kota Jayapura. "Saya ingin program yang baik ini kita bawa ke tingkat provinsi," tuturnya.
Pj gubernur Papua Selatan meminta instansi tehnis dalam hal ini Dinas Koperasi UKM, Perindustrian dan Perdagangan untuk terus meningkatkan pemasaran hasil karya dari para pelaku usaha kecil dan mikro tersebut terutama dari mama-mama orang asli Papua yang ada di wilayah cakupan Papua Selatan.
Ramses mengaku sejak September, dirinya sudah membuat surat edaran penekanan netralitas ASN di lingkungan Pemprov. Dalam surat edaran itu, Pj Gubernur Papua ini meminta semuan ASN netral, tidak boleh memihak salah satu pihak atau menguntungkan salah satu calon.
“Memang ada ucapan dari Kementrian Transmigrasi Indonesia akan melakukan program transmigrasi, namun dimana tempatnya kita belum tahu. Papua itu luas, apakah di Provinsi Papua Selatan, Papua Pegunungan atau Papua Tengah,” ujarnya.
Pj Gubernur Papua Selatan Komjen Pol (Purn) Rudy Sufahriadi meninjau langsung program nasional makan bergizi di 4 titik tersebut. Diawali dari SD Negeri Wasur 1, SMP Negeri Satu Atap Merauke dan SMA Plus Satu Atap Merauke di Kampung Wasur, kemudian MI/SD YAMRA dan MTS/MA Merauke.
Dia menjelaskan proses seleksi anggota DPRK jalur adat atau pengangkatan dimana ketika terpilih sesuai kuota masing-masing daerah akan dilaporkan ke bupati/wali kota kemudian akan ditinjau kembali atau me-review.
Pelaksana Tugas Kepala Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura Provinsi Papua Lunanka Daimboa mengatakan Provinsi Papua yang masuk dalam kategori daerah rawan pangan ekstrem penting dilakukan memperkuat cadangan pangan.
“Kabupaten Keerom dan Waropen ini menjadi atensi kita terkait penakanan stunting,” ungkap Pj Ramses Limbong kepada Cenderawasih Pos di Keerom pekan lalu. Kata Ramses Limbong, Pemprov Papua dan Pemkab Kabupaten Keerom serta Waropen harus lebih serius menekan angka stunting di dua kabupaten itu dengan berbagai program dan intervensi.
Dia mengatakan saat ini untuk mendapatkan penghasilan Rp 100 ribu per hari sangat sulit. Di sisi lain tak ada pilihan bagi sejumlah sopir angkut ini untuk meninggalkan pekerjaan sebagai sopir. Karena itu, tidak ada cara lain selain pemerintah perlu mengatur regulasi tarif angkutan umum di Kota Jayapura.
“Sengaja saya kumpulkan disini (kantor gubernur) yang dipimpin Pdt Alberth Yoku. Saya bilang bekerjalah dengan hati dan hindari conflict of interest,” ujar gubernur Ramses Limbong. Dalam pertemuan itu, Ramses juga mengingatkan agar Pansel DPRP bekerja hanya untuk masyarakat sesuai dengan prosedur dan aturan-aturan yang berlaku.
“Untuk pembinaan dan mengingatkan yang bersangkutan sudah saya lakukan, hari itu begitu saya dapat rekaman suara, saya langsung panggil yang bersangkutan,” sambungnya.
“Kami mau hitung satu porsi dengan asupan gizi yang cukup itu berapa di Papua,” kata Gubernur. Ia menambahkan, menu makanan bergizi ini tak perlu sama dengan menu di Pulau Jawa. Tetapi asupan gizi harus sama-sama mencukupi.
Selain bertatap muka dengan masyarakat, Ramses Limbong juga melihat langsung pelayanan di Puskesmas Ywan, melihat program pasar murah serta ikut melakukan panen jagung. Serta meninjau proses peningkatan produksi dan mutu genetik sapi melalui pelayanan inseminasi buatan.
Ramses menyatakan, meminta kepala daerah di Sembilan kabupaten kota harus melakukan pendataan stunting secara tepat untuk mempermudah memantau capaian tersebut.
Ramses menyampaikan jika setiap minggu, asisten terkait sesuai dengan bidangnya melakukan evaluasi terkait daya serap anggaran. Diharapkan di November sudah bisa di angka 85 persen.
Alasannya juga beragam. Mulai dari persoalan lahan, interest sosial hingga pengabaian hak- hak masyarakat lokal. Kesimpulannya program ini perlu dikaji lebih matang dan dijelaskan lebih detail untung ruginya bagi masyarakat di agar tidak menimbulkan masalah dikemudian hari, terlebih Papua masih kental dengan kearifan lokal.
Menurut Monim, untuk daftar harga venue di Stadion Papua Bangkit yang disewakan bervariasi mulai dari harga Rp 70 juta hingga Rp 75 juta tergantung jenis venuenya. "Bagi siapa pun yang ingin mengadakan event silakan ajukan surat kepada kami, setelah itu ada beberapa syarat juga yang harus ditaati," ujarnya lagi.
Pemerintah Kota Jayapura melangsungkan upacara peringatan Hari Sumpah Pemuda nasional pada tanggal 28 Oktober 2024. Pelaksana tugas PJ Walikota Jayapura, Christian Sohilait mengatakan, hingga saat ini masih banyak persoalan atau masalah yang terjadi di wilayah kota Jayapura yang melibatkan anak-anak muda.
Dia menjelaskan pihaknya mendorong agar lokasi HGU ini bisa dilirik oleh pemerintah daerah dengan begitu dapat dimanfaatkan untuk menanam komoditas tani seperti cabai, padi, sayuran dengan begitu dapat diperluas lagi.
"Dalam rakor tersebut ditegaskan bahwa lewat program indonesia satu data maka dipandang perlu pemerintahan baru ini diarahkan untuk Dinas Kependudukan harus mulai melakukan pendataan warganya di 8 Kabupaten dari lahir hingga meninggal dunia,"ungkapnya saat ditemui di kantor Gubernur Papua Pegunungan
Pemerintah berperan mendorong peningkatakan ekonomi masyarakat malalui berbagai kebijakan yang strategis, salah satunya mengelola pemerintahan yang bersih dan transparan.
Diakui Semuel, memang ada beberapa kendala dan keluhan masyarakat di Kabupaten Jayapura semenjak ia menjabat, dimana ia telah melakukan kunjungan perjalanan dinas di beberapa Kampung dan distrik di Kabupaten Jayapura, ada banyak keluhan yang disampaikan masyarakat terkait permintaan pengaspalan jalan, pemasangan lampu penerangan jalan umum, penyediaan fasilitas sarana air bersih, permintaan bantuan pembangunan rumah layak huni, peningkatan fasilitas dan pelayanan kesehatan, pendidikan, maupun lainnya.
PJ Gubernur Papua Pegunungan Dr. Velix Vernando Wanggai, SIP, M.P.A menyatakan hari ini pemerintah Provinsi Papua Pegunungan secara khusus melalui dinas perhubungan memberikan bantuan hibah kepada 4 kampung Pikhe, Jibama, Wesaput dan Maima yang ada di Jayawijaya dan Kampung Narau Distrik Benawa Kabupaten Yalimo yang ada di pinggiran kali besar.
Plt. Kepala Dinas Kehutanan dan lingkungan hidup Provinsi Papua, Aristoteles Ap menjelaskan, dokumen kajian lingkungan hidup strategis rpjmd tujuannya adalah menyiapkan rambu-rambu terkait dengan masalah lingkungan hidup di Papua.
Alasan Debora mengangkat isu sistem kinerja OAP tak terlepas dari implementasi sejak tahun 2021 dan Pergub terbaru, agar orang Papua benar-benar terakomodir. Alasan lainnya, selama ini pelaku usaha OAP belum memiliki data. Akibatnya mereka harus bersaing lebih keras, belum lagi apakah kualifikasi perusahaan mereka sudah tercatat atau memiliki NPWP dan sebagainya.
Ketua Panitia Seleksi DPRK Jalur Pengangkatan Kota Jayapura, Evert Merauje menjelaskan bahwa pihaknya juga sudah dimintai penjelasan oleh Penjabat Gubernur Papua, terkait dengan teknis aturan dan mekanisme pengangkatan anggota DPRK jalur pengangkatan itu.
Ia menyatakan saat ini pihaknya sedang mencari sumber -sumber produktif yang bisa menghasilkan PAD. Salah satunya adalah dengan kode plat nomor Papua Pegunungan yang baru diluncurkan untuk setiap kendaraan yang ada di Papua Pegunungan. Ia mendengar masih ada pajak yang dibagi dari provinsi induk ke Provinsi Papua Pegunungan khusus untuk kendaraan.
Termasuk soal penerimaan 1.000 CPNS Lingkup Pemprov Papua harus 80 persen Orang Asli Papua Selatan. Kedatangan puluhan warga Papua Selatan tersebut diterima langsung Pj Sekretaris Daerah Provinsi Papua Selatan Drs Maddaremmeng, M.Si dan Kepala Badan Kepegawaian Sumber Daya Manusia Provinsi Papua Drs. Alberth Rapami, M.Si.
Sedangkan di November, pemerintah menetapkan satu hari libur fakultatif yakni 21 November yang diperingati sebagai Hari Otonomi Khusus (Otsus) Papua. Untuk Desember, terdapat beberapa libur. 1 Desember cuti bersama masa raya Advent memasuki Natal. 25 Desember, libur Natal hari pertama. 26 Desember, Natal hari kedua dan 27 Desember diperingati sebagai hari jadi Provinsi Papua.
Kepala BPMP Provinsi Papua, Junus Simangunsong mengatakan bahwa, pihaknya menyalurkan bantuan perlengkapan seragam sekolah kepada peserta didik khususnya anak -anak pengungsi Nduga yang ada di Kabupaten Jayawijaya Provinsi Papua Pegunungan.
Penjabat Sekretaris Daerah (Sekda) Papua Yohanes Walilo, mengatakan monitoring dan evaluasi tersebut merupakan langkah strategis guna memastikan bahwa implementasi Otsus berjalan sesuai dengan rencana dan memberikan manfaat yang nyata bagi masyarakat Papua.
"Saya mengapresiasi Dinas Komunikasi dan Informasi Provinsi Papua yang menginisiasi penyelenggaraan kegiatan tersebut, yang mana ini akan memberikan pengetahuan serta keterampilan baru bagi para pengelola media," kata Ramses,
Pj Sekda Provinsi Papua Pegunungan Drs. Wasuok Demianus Siep penyatakan, salah satu usaha yang menjadi andalan di wilayah Papua Pegunungan adalah kopi yang sudah dikenal sampai ke dunia internasional, ada beberapa peracik kopi yang dikirim ke Australia dan mereka juara untuk tingkat Nasional maupun internasional.
Dia meminta para Bupati/Walikota agar melakukan Supervisi dan Asistensi dalam setiap tahapan seleksi yang meliputi pengusulan calon anggota DPRK dilakukan oleh pimpinan suku, subsuku, atau kesatuan adat serta budaya kepada Pansel. Hal itupun dilakukan setelah melakukan musyawarah adat dengan melampirkan dokumen persyaratan calon termasuk berita acara kusyawarah adat.
Menurut Ramses, oleh sebab itu pihaknya berharap dengan mengundang seluruh operator dari maskapai penerbangan tersebut ada solusi sehingga daerah perintis ini bisa dimasuki pesawat jenis ATR.
Komisioner KPU Provinsi Papua Pegunungan Devisi Teknis Melkianus Kambu menyatakan jika KPU melaksanakan 13 tahapan pemilu dan yang terakhir adalah penetapan calon terpilih, sementara untuk hasil penetapan 45 anggota DPRP Papua Pegunungan terpilih sudah diserahkan KPU Kepada Pj Gubernur Papua Pegunungan dan Kepala Kesbangpol.
"Gerakan tersebut seperti gerakan pasar murah, rakor dan High-Level Meeting (HLM), dan optimalisasi Kerja sama Antar Daerah (KAD) intra dan antar Papua, pemberian bantuan, serta fasilitasi capacity building," katanya di Jayapura, Jumat.
Pemilihan anggota DPRP jalur Otsus, nampaknya belum bisa dilakukan dalam waktu dekat ini. Pasalnya belum ada keputusan dari pusat dalam hal ini Menteri Dalam Negeri (Mendagri).
Untuk mengurangi angka perkawinan dini, Ramses menyebut pihaknya akan melakukan pendekatan ke masyarakat melalui Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (DP3KB).
“Kami harap pemerintah setempat segera selesaikan masalah DPRK, kewajiban Pemprov sebatas mengawasi. Sebab tujuan kita melantik Tim Pansel dengan harapan kerja sesuai ketentuan,” kata Walilo.
Sekda Papua, Yohanes Walilo mengataan sosialisasi tersebut momentum penting khususnya dalam menjaga konsistensi dan akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah. Ia pun mengapresiasi upaya yang telah dilakukan oleh seluruh pihak dalam menyusun dan menjalankan rencana keuangan dengan sebaik-baiknya, hingga menjelang akhir tahun anggaran ini.
Saat ini pihaknya sedang membahas terkait rencana pertemuan bilateral antara dua negara. Pertemuan tersebut untuk membuat Standar Oprasional (SOP) tentang pergerakan transportasi untuk lintas batas.
Dalam pelatihan yang digelar selama 10 hari kedepan ini, DKLH mengundang instruktur dari luar daerah untuk melatih para peserta yang didominasi pria. Pelaksana tugas (Plt) Kepala Dinas Kehutanan dan Lingkungan Hidup Papua, Aristoteles Ap mengatakan pentingnya pelatihan mebel bagi masyarakat adat Papua.
Adapun 18 pos ini terdiri dari eselon II terdapat kepala dinas, kepala biro dan ada kepala badan yang salah satunya adalah Inspektorat, Badan Keuangan dan Aset Daerah (BKAD) dan Dinas Olahraga.
“Jika waktu kehadiran pukul 7:30 WIT, harusnya ASN hadir tepat waktu. Namun fakta yang saya temukan di lapangan, masih banyak yang tidak hadir,” kata Ramses kepada wartawan usai melakukan sidak. Hal ini kata Ramses menjadi tanggung jawab perangkat daerah dan tanggung jawab gubernur untuk menertibkannya.
“Saya rasa dalam konteks saat ini untuk menghilangkan stunting hingga angka nol belum bisa, namun bisa menekan khususnya pada usia ibu hamil dan saat anak-anak usia 1 hingga 5 tahun,” sambungnya.
Namun, kata Ramses, masih perlu meningkatkan kualitas kinerja dengan terus bekerja sama yang baik bersama pegawai maupun pimpinan. "Pemimpin menentukan arah organisasi dan diikuti oleh seluruh anggota organisasi," ujarnya.
Valentinus menjelaskan, secara administrasi batas wilayah Kabupaten Mimika dengan kabupaten tetangga sebenarnya sudah termaktub dalam undang-undang pasca pemekaran. Namun, jika berbicara tentang adat, ada sebagian masyarakat di beberapa wilayah perbatasan Mimika yang adat dan budayanya mengikuti kabupaten lain.
“Anggaran TPP sudah dialokasikan pada APBD tahun 2025 mendatang, sekaligus kita sudah plotting untuk estimasi belanja pegawai, baik itu TPP maupun gaji selama setahun,” ucap Ramses. Terkait kenaikan TPP, Ramses menjelaskan kenaikannya tergantung kinerja dan Pendapatan Asli Daerah (PAD).
“Mereka (ASN-red) tidak boleh aktif mendukung melalui simbol-simbol dalam bentuk apapun, atau ikut serta dalam suatu kegiatan kampanye yang bisa berdampak pada ketidaknetralannya,” kata Ramses kepada Cenderawasih Pos.
Dikatakan kenaikan TPP sebagai langkah untuk mendorong peningkatan kinerja pegawai dilingkungan Provinsi Papua. Yang tentunya akan dilakukam secara bertahap. "Kita akan lakukan kajian, mulai dari jam masuk kerja, dia buat apa, itu akan dibuat supaya tidak melakukan korupsi dan lain-lain demi meningkatkan kinerjanya dalam pelayanan kepada masyarakat," tandasnya.
PJ Gubernur Papua Pegunungan Dr. Velix Vernando Wanggai, S.IP, M.P.A menyatakan pertemuan hari ini merupakan konsilidasi internal bersama dari berbagai pihak baik dan menghasilkan 4 pola penanganan konflik tersebut yang telah disetujui oleh Pemprov Papua Pegunungan, MRPP, PGGJ, tokoh masyarakat dan PJ bupati dari 3 Kabupaten, serta TNI/Polri.
Dalam tatap muka PJ Gubernur Papua Pegunungan Dr. Velix Vernando Wanggai, S.IP, M.P.A ke masyarakat Nduga yang ada di Kampung Sapalek Kelurahan Sinakma Distrik Wamena Kota menyatakan bahwa hasil dari diskusi itu pihaknya telah menyepakati akan ada kompensasi untuk ganti rugi bagi rumah yang terbakar maupun hewan ternak yang mati maupun semua kerusakan yang terjadi selama konflik kemarin.
Menurut Hans, pada hari-hari biasa pihaknya hanya menerima pendapatan PKB per hari yakni Rp300 juta-Rp500 juta.“Oleh karena itu adanya program pembebasan denda yang digulirkan Pemerintah Provinsi Papua sejak Juli 2024, maka kami memperpanjang kembali program tersebut dari 21 September hingga 21 Oktober,” ujarnya.
Hal ini seiring dengan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) Provinsi Papua tahun anggaran 2025 direncanakan mencapai Rp 2,701 triliun, dengan rincian anggaran pendapatan sebesar Rp 2,505 triliun sedangkan anggaran belanja sebesar Rp 2,701 triliun.
Ia mengakui jika sebenarnya sudah ada jalan lingkar Lukmen yang harus tingkatkan atau maksimalkan jalan itu dengan menggunakan Sirtu supaya keluhan masyarakat terkait sampah berserahkan di pinggir jalan umum, itu bisa teratasi.
Pemprov mulai membangun komunikasi dengan para tokoh masyarakat dari Kabupaten Lanny Jaya dan Kabupaten Nduga guna mencari tahu permasalahan yang sebenarnya serta mencari solusi agar konflik ini bisa segera diselesaikan.
Tak tanggung-tanggung, Inspektorat menegaskan akan berikan sanksi tegas hingga pemecatan bagi ASN di lingkungan Pemprov Papua jika secara terang-terangan mendukung salah satu pasangan calon (Paslon) atau ketidaknetralan ASN di Pilkada nanti.
Yohanes Walilo menggantikan Sekda sebelumnya M Ridwan Rumasukun, yang dilantik menjadi pejabat fungsional ahli utama di lingkungan Pemprov, seiring dengan masa pensiun yang bersangkutan.
“Kita (perwakilan dari Mimika-red) itu tidak lengkap kemarin. Undangannya kan pemerintah jadi yang hadir kan pemerintah sementara dari Kabupaten Deiyai, Kabupaten Dogiyai itu ada DPRD (Dewan Perwakilan Rakyat Daerah) ada tokoh masyarakatnya yang hadir jadi dipending, dimungkinkan minggu ini, kita menunggu undangan dari Provinsi semoga itu bisa segera,” katanya.
Plt. Kepala DKLH Provinsi Papua, Aristoteles Ap mengatakan, program pelatihan budidaya jamur dilakukan dengan melihat potensi-potensi yang ada di dalam kawasan hutan terutama terkait dengan pemanfaatan hasil limbah yang telah dibuang atau tidak digunakan lagi, namun bisa dimanfaatkan salah satunya dengan budidaya jamur ini.
"Walilo saya kukuhkan dia pada posisi jabatannya, dan Rabu (hari ini_red) yang bersangkutan dilantik jadi Penjabat Sekda Papua. Yang saya serahkan barusan adalah sebagai Plh, sebab untuk Sekda tidak boleh terjadi kekosongan,” kata Ramses kepada wartawan.
"Berdasarkan hasil pemantauan kota IHK di Provinsi Papua, pada Agustus 2024 terjadi inflasi y-on-y sebesar 0,82 persen atau, terjadi kenaikan IHK dari 103,06 pada September 2023 menjadi 103,91 pada September 2024," ucap Carolina dalam rilisnya
Kepala Bappenda Papua, Hans Hamadi mengatakan target dari program pembebasan pajak yang berakhir pada Agustus mencapai Rp 386.285.664.00. Ia menilai program pembebasan denda pajak sangat efektif, dimana pendapatan yang didapatkan per hari mencapai Rp 1 Miliar.
Dalam apel peringatan Hari Kesaktian Pancasila itu, Riwdan mengajak Aparatur Sipil Negara (ASN) memahami dan mengamalkan Pancasila. Sebab, ASN memiliki tanggungjawab besar untuk menjadi teladan dalam penerapan nilai-nila Pancasila ini.
Ada juga yang masih dikelola namun tidak memberi pendapatan sesuai harapan malah harus menyiapkan anggaran untuk maintenance sehingga aset yang seharusnya memberi pemasukan justru terkesan memberatkan beban keuangan daerah.
"Proses pekerjaan atau pengadaan kontraknya sudah jalan belum, kalau sudah progresnya seperti apa, nanti daya serap dilihat dari situ. Kalau daya serap sudah 50 persen, kenapa belum ditagih, nah kita lihat progresnya begitu," ujarnya.
Kakanwil DJKN Papua, Papua Barat dan Maluku, Kristijanindyati Puspitasari menjelaskan kegiatan tersebut menunjukan komitmen bersama untuk terus memperkuat transparansi, akuntabilitas, dan komunikasi yang baik terkait pengelolaan keuangan negara, khususnya di wilayah Papua.
Ia mengatakan pola penataan kelembagaan saat ini masih cenderung kurang baik, karena membentuk lembaga-lembaga yang besar tanpa mempertimbangkan fungsinya. "Untuk itu harusnya dapat disesuaikan dengan kebutuhan organisasi dan tingkat efektifitas serta efisiensi anggaran," ujarnya.
Ramses mengatakan, pihaknya sudah mengajukan surat permohonan melakukan open bidding atau seleksi terbuka ke Kemendagri. Hanya saja, sampai sekarang belum ada surat izin dari Kemendagri belum diterima Pemprov Papua.
PJ Bupati Jayawijaya Thony M Mayor, S, Pd, MM menyatakan pihaknya menyampaikan terimakasih kepada PJ Gubernur Papua Pegunungan melalui Dinas Pariwisata yang telah membangun honai -honai untuk berlindung masyarakat.
“Menurut kami, selama pengelolaannya masih bersifat normatif dalam hal ini dikelola pemerintah, maka dia tidak bisa profesional,” kata Alexander. Alex menyebut aset Pemprov kebanyakan berada di wilayah Jayapura, seperti eks venue PON dan tanah yang belum dikelola secara maksimal.
