Tiga Tuntutan ASN dari Pemprov Papua Pegunungan yakni pertama segera mempercepat pelantikan pejabat Esalon III dan IV, kedua segera mendapatkan formasi CASN skor nilai SKD Standar Minimal, dan yang ketiga terkait adanya wacana pengurangan TPP sebesar 75 persen di Tolak oleh karena itu aktifitas pelayanan kantor, dinas, badan, biro dan bagian di tutup sampai ada jawaban dari pimpinan.
Ketua Sementara DPRK Jayawijaya Lucky Wuka menyatakan setelah Bupati dan Wakil Bupati Jayawijaya terpilih di tetapkan di KPU Provinsi Papua Pegunungan yang mengambil alih KPU Kabupaten Jayawijaya, maka dihari yang sama DPRK Jayawijaya juga melakukan penetapan dalam sidang paripurna.
Pj Sekda Papua Pegunungan Drs. Wasuok Demianus Siep mengatakan beban daerah membengkak pada 2025 sehingga salah satu solusinya yang dapat diambil yakni melakukan efisiensi terhadap TPP ASN.
Dijelaskan, saat ini sebanyak 22 kendaraan masih terparkir di halaman Kantor Gubernur Papua. Sementara 23 unit kendaraan lainnya telah didistribusikan kembali ke Organisasi Perangkat Daerah (OPD) dan lainnya.
Menurutnya, agenda tersebut juga agar memudahkan teman-teman Muslim dalam menyambut Ramadan, mereka bisa membeli bahan pokok yang dibutuhkan selama Ramadan. “Pantauan kami, sejauh ini ketersediaan bahan pokok dan harga masih stabil,” ungkap Hartati.
Itulah mengapa Pemprov Papua Pegunungan mendukung kaum muda dan olahragawan untuk partisipasi di Pekan Olahraga Nasional (PON) XXI Aceh - Sumut. Awalnya, Pemprov Papua Pegunungan tidak mengirimkan tim sepakbola, namun Pemprov Pegunungan meyakinkan KONI Pusat dan PSSI agar mendapatkan ruang baru untuk pada babak kualifikasi di cabang olahraga sepakbola.
Sehingga cakap, bijak dan budaya bermedia sosial bisa dimiliki oleh masing-masing individu. “Juga akan lebih baik pelajaran atau literasi digital disetiap jenjang pendidikan lebih masif dilakukan, tak terkecuali disektor informal dan lembaga keagamaan. Ini dibutuhkan kolaborasi semua komponen,” bebernya.
Hal ini menyusul inflasi Pemerintah Provinsi (Pemprov) Papua Pegunungan pada Januari 2025 mencapai 4,55 persen, tertinggi di Indonesia. Kepala Badan Pusat Statistik Kabupaten Jayawijaya Arther Ludwig Purmiasa mengatakan dari 38 provinsi di Indonesia, Provinsi Papua Pegunungan tertinggi dengan inflasi sebesar Rp4,55 persen.
Pj Gubernur Papua, Ramses Limbong menyebut langkah selanjutnya tinggal dirilis nama-namanya. “Tinggal menunggu langkah selanjutnya, apakah kita berikan itu kepada pejabat gubernur definitif atau seperti apa, itu kan belum kita rapatkan,” kata Ramses kepada Cenderawasih Pos
Menurutnya, swasembada pangan ini sejalan dengan instruksi Presiden Prabowo Subianto agar setiap daerah memperkuat ketahanan pangan dari skala lokal hingga nasional. Bahkan, Gubernur Ramses mendorong setiap Organisasi Perangkat Daerah (OPD) harus berperan aktif dalam gerakan ini.
"Putusan MK adalah yang terbaik, siapa pun yang terpilih wajib kita dukung. Jangan sampai karena agenda lima tahunan ini masyarakat kita justru terpecah, karena itu akan berdampak pada pembangunan Papua ke depan,” kata Gubernur Ramses. “Mari kita terima kemenangan dan kekalahan dengan penuh syukur," sambung Ramses.
PJ Gubernur Papua Pegunungan Dr. Velix Vernando Wanggai, S.IP, M.P.A menyatakan Program MBG dari leding sektornya secara nasional itu ada Badan Gizi Nasional yang melakukan konsulidasi ke semua pihak, namun kemudian ada beberapa kementrian seperti kementrian pendidikan, kementrian pertanian dan beberapa lainnya.
Kepala Pusat Studi Sumberdaya Kelautan dan Perikanan Universitas Cenderawasih, Dr. Yunus P. Paulangan, S.Kel., M.Si mengungkapkan, guna meningkatkan PAD di Pemprov Papua ke depan, salah satunya adalah memaksimalkan pemanfaatan sumber daya alam terutama sektor perikanan. Dimana sektor ini menjadi salah satu unggulan yang ada di Papua dan itu belum digarap maksimal oleh pemerintah. Lantas apakah pemprov Papua siap dan berani?
Ramses pun memerintahkan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) setempat untuk melakukan audit terhadap BUMD non-profit itu. "Saya sudah perintahkan agar dilakukan audit dan meminta saran dari BPKP. Kalau memang tidak bisa berkembang, lebih baik tidak usah dipertahankan,” tegas Ramses.
Terkait itu, Pj Gubernur Papua, Ramses Limbong menyebut ini untuk penghematan anggaran yang benar-benar menyentuh kepada sasaran untuk kepentingan masyarakat, khususnya bagaimana pemenuhan swasembada pangan termasuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi.
Kegiatan yang merupakan ujicoba mandiri Pemprov itu dihadiri langsung oleh Pj. Gubernur Papua Pegunungan Dr. Velix Vernando Wanggai, S.IP, M.P.A beserta Pj. Ketua PKK, Herwin M. Wanggai dan Kepala Dinas Pendidikan Papua Pegunungan Aron Wanimbo.
“Yang menjadi kendala kami saat ini adalah harga program MBG bagi anak-anak di Provinsi Papua. Menurut pemerintah kabupaten setempat tidak cukup. Oleh sebab itu, perlu ada inovasi dan kerja sama tim,” kata Penjabat Gubernur Papua Ramses Limbong.
Terlebih kata Ramses, anggaran penanganan stunting lewat Dana Alokasi Khusus (DAK) itu turun langsung ke sembilan kabupaten/kota di Papua. "Anggaran penanganan stunting lewat DAK turun langsung ke kabupaten/kota. Provinsi sebatas mengevaluasi dan mendorong target intervensi yang perlu dilakukan," ucap Ramses
“Libur itu kan biasa, soal kehadiran itu sudah menjadi kewajiban ASN untuk bekerja. Dan masing-masing organisasi perangkat daerah (OPD) bertanggungjawab untuk masalah kehadirannya,” ucap Ramses kepada Cenderawasih Pos
Idris yang mengaku sebagai pensiunan ASN di salah satu instansi di Pemprov Papua itu mengaku sangat tidak setuju apabila kondisi itu dibiarkan. Karena selain menganggu tata kota, tapi juga yang paling buruk adalah timbulnya kemacetan di jalan raya. Apalagi status jalan itu merupakan jalan nasional.
Pj Sekda Provinsi Papua Pegunungan Wasuok Demianus Siep mengakui jika pihaknya tetap akan memberikan bantuan kepada Perkumpulan Petani Pemakai Air (P3A) tiga distrik di Kabupaten Jayawijaya sesuai janji Penjabat Gubernur Papua Pegunungan Velix V Wanggai saat kunjungan kerja di wilayah itu.
Menurutnya, dari informasi yang diperolehnya, Pemda bakal melakukan refocusing anggaran atau pengalihan anggaran kegiatan tertentu ke program MBG, namun hingga kini belum ada juknis juga tentang pembiayaan program makan bergizi itu.
Selain turunkan tim, Yohanes mengaku pihaknya juga berkoordinasi dengan Balai Pelaksana Jalan Nasional (BPJN) Jayapura. Mengingat pembangunan jalan ring road pernah ditangani PU Provinsi Papua dan BPJN.
Dalam pernyataannya, Ramses menyesalkan tindakan kekerasan yang dilakukan, terlebih jika pelakunya adalah seseorang yang memiliki intelektualitas dan kepercayaan masyarakat, seperti guru.
Dalam pertemuan tersebut, Walilo mengungkapkan bahwa beberapa alumni dari Pemerintah Provinsi Papua telah mengikuti program ini. Beasiswa ini juga pernah diikuti oleh masyarakat umum, hanya saja ia tak tahu pasti jumlahnya.
“Kita ini kan dalam rangka penyusunan RPJMD Tahun 2025-2029. Yang pertama, proses perencanaannya harus matang dengan melibatkan seluruh stakeholder, baik di internal pemprov maupun para pemangku kepentingan di luar pemprov, misalnya para ahli di bidang pertanian dan sebagainya,” ucap Ramses kepada wartawan.
Dengan anggaran tersebut, dr Aaron mengaku akan memaksimalkannya sebaik mungkin. Terutama membenahi fasilitas dan alat lainnya untuk tindakan-tindakan khusus. Dan meski bukan angka yang signifikan namun pihak rumah sakit menyatakan harus bisa memaksimalkan anggaran yang ada dan tak boleh menyerah.
Menurut Jeri, sebagai instansi teknis pengampu teknologi maka pihaknya harus berperan aktif menyediakan dukungan infrastruktur digital bagi warga setempat. "Pada 2024 kami telah melakukan pemasangan VSAT sebanyak 80 lokasi dengan daerah prioritas yang diberikan yakni wilayah yang sangat terbatas akses telekomunikasi dan internetnya," ujarnya.
Selain itu, Hartati Sofia Iwanggin sebagai Plt Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan. Yosefina Fransina Way bertugas sebagai Plt Kepala Badan Pendapatan Daerah (Bapenda), sementara F. Dannymeno K. Korwa menjadi Plt Kepala Inspektorat Daerah. Penunjukan ini dilakukan karena beberapa pejabat sebelumnya telah pensiun atau masa tugas mereka telah berakhir. Proses ini juga bertujuan memastikan pelayanan kepada masyarakat tetap berjalan optimal tanpa gangguan.
Dalam rapat tersebut, Ramses meminta Pansel DPR Papua Pengangkatan untuk memberikan tanggapan tertulis atas keberatan dari sejumlah kelompok masyarakat terkait hasil penetapan calon terpilih dan calon tetap anggota DPR Papua mekanisme pengangkatan.
Pasalnya melampaui kewenangan yang seharusnya dipegang oleh gubernur definitif sesuai dengan aturan yang berlaku. Menurut Victor, Penjabat sementara (PJs) seharusnya hanya menjalankan program pembangunan yang telah disusun oleh pejabat definitif sebelumnya, menjaga ketertiban masyarakat, serta mengelola peraturan daerah sesuai dengan arahan Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri).
Dikatakan, Papua ingin dijadikan sebagai provinsi olahraga pertama kali diwacanakan oleh Presiden ke VII Indonesia, Joko Widodo. Namun jika dilihat kenyataannya sampai saat ini memang masih belum sepenuhnya terwujud. Meskipun menurutnya semua orang Papua mungkin menginginkan agar Papua bisa dijadikan sebagai provinsi olahraga sebagaimana yang pernah didengungkan itu.
Plt. Kepala Badan Kepegawaian Daerah (BKD) Papua, Jackson Elabi menjelaskan proses psikotes ini bekerja sama dengan tim Angkatan Darat dari Bandung. "Hari ini kami melaksanakan psikotes, sebagai lanjutan dari seleksi berkas sebelumnya," kata Jackson kepada wartawan.
Gubernur menekankan bahwa Baperida merupakan pusat perencanaan strategis guna menciptakan Papua yang sehat, cerdas, produktif, dan sejahtera. Bahkan menurut Ramses, Baperida adalah dapur strategis untuk merumuskan arah pembangunan daerah ke depannya.
"Ada dampak yang ditimbulkan, bagi organisasi perangkat daerah itu sendiri, tentu saja akan mempengaruhi stabilitas atau implikasinya bagi kerja mereka, stabilitas dalam kebijakan. Kan banyak kebijakan yang tidak bisa dikeluarkan atau dijalankan. Karena mereka tidak punya kewenangan penuh untuk itu, karena sifatnya mereka itu hanya sementara," kata Dr.Melyana R.Pugu,
Dimana untuk menutup blankspot di Papua, Jeri mengaku sejak Tahun 2024 pihaknya sudah menjangkau beberapa lokasi yang tidak terjangkau operator dengan menggunakan VSAT. Adapun VSAT ini ditempatkan di sekolah atau layanan kesehatan yang tersebar kurang lebih pada 86 lokasi.
Kepala Dinas Pariwisata Provinsi Papua, Yimin Weya menyebut pengembangan ekonomi kreatif bisa berdampak pada peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD). Karena itu, kata Yimin, perlu adanya inovasi baru dalam mendorong daya tarik pelaku usaha untuk mengembangkan ekonomi kreatif tersebut.
Kepala Dinas Pertanian Kabupaten Jayawijaya Hendri Tetelepta mengaku desember lalu Dinas Peternakan Provinsi Papua Pegunungan sudah mengeluarkan informasi apabila di Jayawijaya sudah ditemukan adanya virus ASF, namun sampai sekarang pihaknya masih menunggu apa kebijakan dan tindak lanjut dari mereka.
Penyerahan diawali untuk masyarakat Kampung Buti. Sebanyak 200 paket bantuan berisi sembako, buku, tas daqn kaos diserahkan kepada Kepala Kampung Buti Wahyuni Winoto. Kemudian 200 paket juga untuk warga yang ada di Pintu Air Transito, Kelurahan Maro. Terakhir 200 paket untuk warga yang tinggal di Jati-Jati, Kelurahan Rimba Jaya-Merauke.
Pj Gubernur Papua, Ramses Limbong mengatakan, salah satu fokus utamanya adalah memangkas biaya perjalanan dinas hingga hampir 50 persen untuk efisiensi. Anggaran hasil pemangkasan itu akan dialokasikan untuk kegiatan yang memberikan manfaat langsung kepada masyarakat Papua.
Tercatat saat ini, ada 40 OPD di lingkungan Pemprov yakni Biro Tapem dan Kesra, Biro Perekonomian, Biro PBJ, Biro Organisasi, Biro Umum dan Adpim, Sekretaris MRP, Sekretaris DPRP, Dinas Pendidikan, Dinas Kesehatan, Dinas PUPR, Dinas Sosial, Dinas PPPA, Dinas Kominfo. Dinas Perikanan, Dinas TPH dan Pangan, Dinas Peternakan, Dinas Kehutanan dan LH, Dinas ESDM-PTSP, Dinas Perdagangan, Disnakker, Dinas Arsip dan Perpustakaan, Satpol PP, BPSDA, Bapenda, Bakespangpol, Badan Penghubung, RSUD Jayapura, RSJ Abepura.
Gubernur juga mengusulkan anggaran berbeda untuk wilayah di Papua, menyesuaikan dengan kebutuhan dan biaya lokal. Untuk Kota Jayapura, anggaran diusulkan Rp 25 ribu per porsi, Kabupaten Jayapura Rp 30 ribu, dan Yapen Rp 40 ribu.
Di tengah kondisi ini Pemerintah diminta untuk tidak pasrah dengan kondisi yang ada, tetapi harus berinovasi agar PAD Provinsi Papua bisa kembali meningkat, terutama dengan memaksimalkan seluruh potensi yang ada di daerah ini.
“Prinsipnya Pemprov berikan anggaran berapa pun kita tetap terima, tahun kemarin RSUD Jayapura dianggarkan Rp 22 miliar, sekarang meningkat jadi Rp 26 miliar bersumber dari APBD induk,” terangnya.
Pj Gubernur Papua Pegunungan Dr. Velix Vernando Wanggai, S.IP, M.P.A pihaknya akan menunggu kebijakan nasional terkait dukungan pembiayaan MBG yang diberikan kepada Provinsi Papua Pegunungan dan diberikan juga kepada 8 kabupaten sebagai sebuah dana awal.
Direktur Yayasan Keadilan dan Keutuhan Manusia Papua, Theo Hesegem menerangkan, sejak kontak senjata terjadi antara TNI-Polri dan TPNPB di Distrik Oksob, Kabupaten Pegunungan Bintang Provinsi Papua Pegunungan. Banyak masyarakat Distrik Oksob mengungsi ke hutan.
Dijelaskan, dari total 76 peserta yang mengikuti tahapan seleksi, kemudian Pansel menetapkan 33 nama. Dari seluruh nama tersebut, 11 calon terpilih terdiri dari 7 laki-laki dan 4 perempuan. Untuk keterwakilan perempuan telah mencapai 36,36 persen melebihi target awal sebesar 30 persen. “Keterwakilan perempuan menjadi perhatian serius kami dan ini adalah pencapaian yang sangat kami syukuri," ucapnya.
Kepala BWS Papua Merauke Nonce Saman, ST, MT, mengungkapkan, pembangunan kolam retensi ini harus dibangun untuk mengurangi dampak banjir dalam kota. Pasalnya, lahan yang ada di dalam Kota Merauke tetap dan tidak bertambah, sementara jumlah penduduk terus meningkat.
Pj Gubernur Papua Pegunungan Dr. Velix Vernando Wanggai, S.IP, M.P.A menyatakan ini menjadi satu cara konsulidasi baru karena di tahun ini telah terpilih dan akan ditetapkan Gubernur dan wakiul Gubernur terpilih serta 8 Bupati dan Wakil Bupati terpilih dari hasil pilkada serentak sehingga ini menjadi bagian dari konsulidasi awal kehadiran pemimpin baru yang juga pasti memberikan harapan baru yang lebih baik.
Pj Gubernur Papua Pegunungan Dr. Velix Vernando Wanggai, S.IP. M.P.A mengaku jika proses diskusi panjang, telah diselesaikan Peraturan Gubernur tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) Papua Pegunungan Tahun 2025 - 2045 dan rancangan teknokratik Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) Daerah Papua Pegunungan Tahun 2025 - 2029.
Untuk itu, diperlukan upaya dan komitmen yang kuat dari semua OPD untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi Papua. "Ini harus dikejar, minimal sama dengan angka nasional," ujarnya. Kata Ramses, Provinsi Papua kini sangat bergantung pada potensi pertanian dan perikanan. Kedua sektor ini perlu dikembangkan dengan optimal sebagai sumber Pendapatan Asli Daerah (PAD) Papua.
Sekretaris Dinas Pendidikan Bambang Budiandoyo menyatakan program MBG ini meliputi Paud, TK, SD, SMP, SM/SMK, sehingga mereka akan datang dan mengambil data siswa yang ada di Kabupaten Jayawijaya, diharapkan dalam waktu yang tidak terlalu lama program ini bisa berjalan di Kabupaten Jayawijaya.
Kondisi ini mengharuskan pemerintah maupun legislatif serta intansi lain di Papua untuk lebih kreatif, inovatif dan efisien dalam mengelola anggaran. Khusus DPRP memiliki peran strategis dalam mengawasi dan memberikan masukan terhadap pengelolaan keuangan daerah agar setiap rupiah yang digunakan benar-benar memberikan dampak nyata bagi masyarakat.
"Kami minta eksekutif juga terbuka. Artinya, keterbukaan itu begini, ada hal-hal yang dievaluasi, ada hal-hal yang dikoreksi oleh Kemendagri, kita berharap eksekutif harus konsekuen dan gentle untuk supaya bisa menerima apa yang sudah dikoreksi oleh Kemendagri," tambahnya.
Marthen Kogoya juga berterima kasih dan mengapresiasi dukungan semua pihak, baik itu Forkopimda Tolikara, DPRD Tolikara, TNI-Polri, penyelenggara Pemilu (KPU dan Bawaslu), tokoh agama, tokoh adat, tokoh masyarakat, tokoh pemuda dan perempuan yang selama ini bersinergi mendukung dirinya untuk menyukseskan sejumlah program dan agenda nasional.
Hal itu terungkap ketika Pj Gubernur Papua, Ramses Limbong menanyakan kehadiran beberapa kepala dinas tertentu. Namun, yang bersangkutan saat itu tidak hadir dengan alasan sakit dan alasan lainnya.
Menurutnya, Situasi inflasi terlihat dari harga-harga yang mahal di Papua Pegunungan. Karena itu, Pemprov Papua Pegunungan membentuk Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID) guna mencari solusi yang komprehesif. Upaya kunci adalah memperbaiki, menata dan meningkatkan sistem konektifitas dan logistik Pegunungan dari semua sisi wilayah.
PJ Gubernur Papua Pegunungan Dr. Velix Vernando Wanggai, S.IP, M.P.A menyatakan 5 Program dari pemerintah pusat dalam hal ini Presiden RI Prabowo Subianto akan mulai dilakukan pada tahun 2025 ini yang harus disesuaikan dengan program yang diterapkan di Provinsi dan Kabupaten, sebab saat ini di kementrian sedang melakukan review terhadap keuangan.
“ASN masuk berkantor sesuai dengan surat edaran yang sudah diedarkan, kembali bekerja 6 Januari mendatang,” kata Jeri saat dikonfirmasi Cenderawasih Pos, Kamis (2/1). Ia pun meminta ASN tidak menambah waktu libur. Sebab, waktu libur dan cuti bersama yang diberikan cukup lama.
Menurut Dia, di tahun 2024 ini, Papua Pegunungan mengalami pengurangan Dana Bagi Hasil (DBH) dari sektor pertambangan, dari awalnya di tahun 2023 sekitar Rp 198 Milyar, namun menurun tajam hanya menerima sekitar Rp 18 Miliar dalam APBD 2024 ini. Situasi keuangan daerah yang tidak besar ini, dihadapkan pula dengan beberapa ketentuan baru dari Undang-Undang Perimbangan Keuangan,
Pekerjaan rumah lainnya yakni setelah adanya Daerah Otonomi Baru (DOB), Pendapatan Asli Daerah (PAD) Papua semakin kecil. Oleh sebab itu kata Ramses, tak bisa lagi berpangku tangan. “Kita bisa mengolah apa yang ada di Papua saat ini, yang salah satunya meningkatkan swasembada pangan melalui pertanian, perikanan dan lainnya,” terangnya.
Pj Sekda Papua, Yohanes Walilo menyebut penanganan inflasi di daerah diperlukan kolaborasi antara Organisasi Perangkat Daerah (OPD) dan mitra pemerintah yang tergabung dalam Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID).
PJ Gubernur Papua Pegunungan Dr. Velix Vernando Wanggai, S.IP, M.P,A menyatakan olah raga merupakan salah satu objek yang bisa mengangkat Pembangunan di honay Besar Papua pegunungan oleh karena itu pihaknya mencoba untuk merenovasi kembali lapangan Pendidikan yang dulunya digunakan oleh tim persiwa Wamena untuk bertanding,
Dia menjelaskan untuk kenaikan UMP Papua mengikuti kenaikan dari pusat dan juga berdasarkan hasil keputusan bersama dengan dewan pengupahan sehingga wajib diterapkan oleh pengusaha. "Kami berharap dengan kenaikan ini juga maka para pegawai dapat semangat dalam bekerja serta selalu berinovasi," katanya.
Pihaknya optimis 31 Desember bisa tercapai 90 persen bahkan lebih. “Untuk 100 persen saya rasa tidak, sebab masih ada pekerjaan sisa yang harus diselesaikan. Kalau sudah mencapai 90 persen itu luar biasa,” kata Walilo.
Selain itu OPD lain juga masih ada di bawah yang diharapkan. Iapun berharap dari sisa waktu yang akan penyerapan anggaran masih bisa dilakukan. “Disisa waktu yang ada, semoga daya serap anggaran itu bisa terlaksana,” ucap gubernur saat safari Natal di beberapa kampung di Kota Jayapura.
Terkait dengan hal ini, Pj Gubernur Papua, Ramses Limbong mengatakan khusus Pilkada. Baik provinsi maupun kabupaten/kota ada gugatan dan itu menjadi hak kontestan Pilkada untuk menyalurkan hak hukum dan demokrasinya.
“Mari sambut Natal dengan kegembiraan, namun dalam koridor yang tertib dan aman. Tidak perlu berlebihan, sesuai dengan kemampuan dan keadaan kondisi kita saat ini,” ucap gubernur di sela-sela Safari Natal, Senin (23/12) kemarin.
Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Provinsi Papua Selatan Alberth Alexander Rapami dihubungi media ini lewat telpon selulernya membenarkan pemberhentian seluruh tenaga honorer yang ada di lingkungan pemerintah Provinsi Papua Selatan. ‘’Jumlahnya ada sekitar 502 orang,’’ kata Albert Rapami.
Menurut Ramses, terutama pada solar yang mana pihaknya melihat banyaknya antrean di sepanjang jalan raya. “Oleh sebab itu ketersediaan stok jelang akhir tahun seperti ini sangat penting menjadi perhatian bagi pihak Pertamina,” ujarnya.
Benny mengatakan pihaknya telah menyampaikan ke Dinas PU bahwa untuk pengusaha OAP harus diprioritaskan dalam mendapatkan proyek yang ada. "Dari diskusi kita dengan dinas PU memang semua pengusaha Papua inikan semuanya lari ke PU," ungkap Benny.
PJ Gubernur Papua Pegunungan Dr. Velix Vernando Wanggai, S.IP, M.P.A menyatakan penyusunan RPJMP 20 tahun, penyusunan RPJMN 5 Tahun dan penyusunan RPJMD di tingkat Provinsi dan Kabupaten ini sebuah garapan dari negara yang selalu ditekankan menteri dalam negeri. Oleh karena itu harus ada keserasian dari pemerintah pusat sampai daerah.
Penyerahan DIPA dan TKD tersebut langsung dilakukan oleh Kepala Kanwil Ditjen Perbendaharaan Provinsi Papua, Moudy Hermawan kepada Pj. Gubernur Papua Pegunungan, Velix Vernando Wanggai. Dengan penyerahan ini menandai maka dimulainya pelaksanaan APBN 2025 di Provinsi Papua Pegunungan.
Karlos menjelaskan yang pihaknya lakukan, rehabilitasi terumbu karang yang rusak dengan cara transplantasi karang atau membuat karang baru. “Transplantasi karang ini kami fokuskan di daerah-daerah yang parah tingkat kerusakannya, seperti wilayah Biak dan Kota Jayapura khususnya di wilayah Dok, Distrik Jayapura Utara,” terangnya.
Menurut Ramses, terutama pada solar yang mana pihaknya melihat banyaknya antrean di sepanjang jalan raya. “Oleh sebab itu ketersediaan stok jelang akhir tahun seperti ini sangat penting menjadi perhatian bagi pihak Pertamina,” ujarnya.
Pj Sekda Papua, Yohanes Walilo mengatakan komoditas pangan yang berkontribusi pada kenaikan inflasi di Papua, yaitu tomat dan bawang merah. Sedangkan Indikator Perubahan Harga (IPH) Provinsi Papua minggu kedua bulan Desember sebesar 0,82 persen, dimana Kabupaten Biak Numfor memiliki IPH tertinggi sebesar 1,95 persen.
Maddaremmeng menjelaskan, sidak yang dilakukan ini untuk melihat secara langsung mengecek barang yang menjadi kebutuhan pokok masyarakat terutama dalam menghadapi perayaan natal dan tahun baru.
Menyikapi kondisi antrean saat ini, Ramses minta ada solusi nyata dari Pertamina, apakah Pertamina menambah jam operasional atau mencari alternatif lainnya. “Khusus untuk industri, solusinya mungkin dia (Pertamina-red) bisa menggunakan truk (tanki). Sehingga mobil untuk industri bisa mengisi BBM di situ,” kata Ramses.
Kepala BKPSDM Papua Selatan Alberth Alexander Rapami menjelaskan bahwa, dari 1.713 peserta test SKB CPNS ini akan dibagi dalam 4 sesi setiap harinya selama 4 hari sampia 19 Desember 2024. Dimana, setiap sesi ada 110 peserta yang masuk ke dalam ruangan test yang disediakan.
Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan Provinsi Papua Moudy Hermawan mengungkapkan, alokasi pagu DIPA tahun 2025 untuk satuan kerja Kementerian/Lembaga yang ada di wilayah Provinsi Papua Selatan sebesar Rp 2,12 triliun yang tersebar di 104 Satker pada 29 kementrian dan lembaga yang ada di Papua Selatan.
Pj Sekda Papua Selatan Drs Maddaremmeng, M.Si kepada wartawan di Merauke mengungkapkan, dengan melihat ketersediaan telur ayam ras tersebut saat ini yang sulit didapatkan masyarakat dengan harga yang sudah sangat tinggi antara Rp 100.000-120.000 setiap rak. Sementara kebutuhan masyarakat dalam menghadapi perayaan Natal meningkat.
Pj Gubernur Papua, Ramses Limbong menyatakan proses Pilkada di wilayahnya berjalan dengan suasana yang aman dan kondusif. Ramsespun menyampaikan bahwa jika akhirnya ada gugatan maka itu juga bagian dari demokrasi.
Menurut Hartati, pembatasan ini dilakukan guna mendukung peningkatan pendapatan maupun kesejahteraan dari para pengusaha ayam petelur di Provinsi Papua. "Apalagi sebelumnya telah ada edaran dari gubernur terkait pembatasan telur ayam di Papua," ujarnya.
Ia berharap dengan adanya kegiatan mudah-mudahan bisa dilanjutkan dan lebih ditingkatkan lagi, sehingga kegiatan ini bisa menjadi event Nasional. Diketahui, lomba renang perairan terbuka ini diikuti oleh 189 peserta yang terbagi dalam 3 kategori, yaitu pria umum, wanita umum, dan TNI/Polri dengan jarak 3.000 meter
Kepala Dinas Tenaga Kerja, Transmigrasi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Papua Selatan Lambert Patruan, ST, ditemui media ini di ruang kerjanya mengungkapkan, bahwa UMP Papua Selatan tahun 2025 tersebut telah ditetapkan sejak 11 Desember 2024 sebesar Rp 4.285.850 atau naik sekitar 6,5 persen dari standar UMP tahun 2024 sebesar Rp 4.024.270.
Frence mengatakan, gerakan pangan murah atau pasar murah ini merupakan inisiatif terakhir tahun ini untuk mendukung stabilitas pangan menjelang Nataru. "Kita membuat Gerakan Pangan Murah dalam rangka ketersediaan pangan dan keterjangkauan harga bagi masyarakat. Ini juga merupakan upaya pengendalian inflasi, terutama di Kabupaten Nabire dan Mimika," kata dia.
Joko Guritno menyoroti beberapa capaian dan tantangan utama terkait pembangunan pendidikan dan tata kelola pemerintahan, di antaranya pembentukan Organisasi Perangkat Daerah (OPD) dan pengisian jabatan.
Melalui momentum itu, Guritno menjelaskan Papua Selatan sebagai salah satu provinsi muda yang dibentuk berdasarkan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2022. Hingga kini, lanjut Guritno, provinsi ini masih dipimpin oleh penjabat gubernur yang sudah dua kali diganti. Hal ini mencerminkan tantangan besar dalam membangun struktur pemerintahan yang solid.
Di keempat titik itu, petugas Kepolisian bersiaga penuh untuk mengantisipasi segala kemungkinan yang terjadi. Bahkan khusus di Kantor BKPSDM Papua Selatan, jalan kedua sisi ditutup. Bahkan polisi mensiagakan sebuah water canon untuk mengantisipasi segala kemungkinan yang terjadi. Hingga pukup 14.00 WIT kemarin, situasi Merauke aman terkendali. Tidak ada aksi protes atau demo terkait pengumuman hasil seleksi SKD CPNS Papua Selatan itu.
Pengembangan destinasi wisata ini juga harus dilakukan secara merata di empat kabupaten di wilayah Papua Selatan yakni Kabupaten Asmat, Mappi, Boven Digoel dan Kabupaten Merauke. Sehingga seluruh masyarakat dapat merasakan dampak positif dari program ini. Pemerintah Provinsi Papua Selatan berkomitmen terhadap riset dan inovasi melalui Surat Keputusan Gubernur Nomor 1723-BPS-11-W-2023.
Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKPSDM) Provinsi Papua Selatan Drs. Alberth Alexander Rapami menjelaskan, mengatakan seleksi kemampuan dasar ini dilaksanakan dari 28 Oktober-13 November 2024 yang diikuti 11.036 pelamar yang terdiri dari orang asli Papua (OAP) 6.716 orang dan non OAP sebanyak 4.320 orang.
Persoalan judi online nampaknya kesini - kesini masih membuat banyak kalangan ketar - ketir. Bagaimana tidak, pemain judi online ini tidak hanya masyarakat kecil dan menengah tetapi berbagai profesi ikut bermain. Ada ASN yang juga bermain bahkan tidak menutup kemungkinan oknum aparat juga ikut bermain.
Terkait dua peringatan hari penting ini, Pj Gubernur Papua, Ramses Limbong mengatakan untuk Hak Asasi Manusian (HAM) merupakan kehidupan mendasar manusia. Namun, kasus pelanggaran HAM sendiri bukanlah menjadi ranah mereka.
Gubernur mengharapkan pemerintah kabupaten/kota segera merealisasikan sesuai dengan ketentuan dan peraturan yang berlaku. Ia juga berharap para pekerja dan pengusahan bisa bersama-sama menerima hasil yang sudah disepakati Dewan Pengupahan Papua.
Tiga pejabat tersebut adalah Semuel Siriwa sebagai Kepala Dinas Tanaman Pangan Holtikultura dan Pangan, Guy Yana Emma Come sebagai Direktur Rumah Sakit Khusus Abepura dan Elpius Hugi sebagai Kepala Biro Umum dan Administrasi Pimpinan Setda Provinsi Papua.
Melalui aplikasi layanan aspirasi dan pengaduan online rakyat, masyarakat bisa menyampaikan keluhannya. Untuk Provinsi Papua sendiri, Dinas Komunikasi dan Informatika (Diskominfo) setempat mencatat ada 33 pengaduan yang masuk di aplikasi lapor.go.id hingga Desember Tahun 2024.
"Inti dari arahan presiden adalah pentingnya swasembada pangan lokal, sehingga langkah utama yang akan kita lakukan adalah menginstruksikan kepada kabupaten/kota maupun instansi terkait untuk sama-sama mewujudkan program dari presiden tersebut,” kata Ramses kepada wartawan.
Sebagaimana sebelumnya, pemerintah pusat telah menetapkan kenaikan UMP sebesar 6,5 persen Tahun 2025. Kenaikan UMP ini berlaku 1 Januari 2025 di seluruh provinsi dan kabupaten/kota se-Indonesia.
Ketua Komisi X DPR RI, Hetifa Sjaifudian mengatakan pihaknya sedang mendalami persoalan-persoalan yang tengah dihadapi di Papua, khususnya di masa transisi dengan adanya Undang-undang Otsus.
Melalui momentum ini, Guritno mengatakan bahwa Pansel telah melaksanakan sosialisasi dibeberapa wilayah di Papua Selatan, termasuk di Asmat. Dalam sosialisasi yang dilakukan, kata dia, pansel menjelaskan prosedur pengangkatan anggota DPR yang dilakukan berdasarkan peraturan yang berlaku.
