Dari 26 OPD tersebut, Firdaus menyebut Dinas Olahraga dan Pemuda salah satu OPD yang paling besar penerimaannya. Alasannya, banyak aset milik Pemerintah Provinsi Papua terkait gedung mewah yang berstandar internasional, serta venue olahraga lainnya.
Penjabat Gubernur Papua, Ramses Limbong mengatakan, pembiayaan PSU tetap mengacu pada aturan yang berlaku, yakni bersumber dari APBD. Untuk itu, Pemprov Papua melakukan review terhadap proposal anggaran yang diajukan guna memastikan efisiensi penggunaan dana.
“Saya garis bawahi, kepala daerah definitif di kabupaten/kota yang sekarang menjabat harus mengikuti ketentuan peraturan yang berlaku. Terlebih mereka ada yang berasal dari partai politik dan lain sebagainya, jika dia mau ikut kampanye maka sesuai ketentuan yang berlaku dan dia harus cuti,” kata Ramses.
‘’Pak gubernur sudah ada dan akan segera kita umumkan. Saya belum bisa pastikan tanggalnya, tapi saya akan koordinasi dengan BKN sehubungan dengan jadwal selanutnya,’’ kata Alberth Rapami kepada media ini sesuai bertemu dengan gubernur Papua Selatan Apolo Safanpo.
“Mengenai kekurangan anggaran yang dibutuhkan KPU Papua akan dibicaraka lebih lanjut, dalam konteks efisiensi. Akan dibahas kembali setelah dilakukan pencermatan, sehingga benar-benar maksimal,” terangnya.
Gubernur Papua, Ramses Limbong menyebut, KPU Papua mengajukan anggaran sebesar Rp 168 miliar. Angka ini lebih besar dibanding anggaran Pilkada pada November 2024 sebesar Rp 155 miliar. Kemudian Bawaslu Papua mengajukan sebesar Rp 151 miliar atau hampir 200 persen lebih.
Festival yang digelar Pemprov Papua Pegunungan merupakan hasil kolaboarasi pemerintah dengan berbagai orbagisasi muslim seperti MUI dan juga paguyuban KKSS, gerakan ekonomi kreatif dan dewan kesenian Papua Pegunungan dengan menampilkan beberapa grub band lokal untuk mendukung acara tersebut.
Ia menekankan pentingnya menjaga dan merawat rupiah sebagai simbol kedaulatan negara, serta meningkatkan kesadaran untuk mencintai, bangga, dan paham tentang rupiah.
“TMMD bukan hanya soal membangun fisik, tetapi juga membantu masyarakat mengatasi berbagai kesulitan. Kehadiran TNI dalam pembangunan daerah menjadi bukti nyata komitmen mereka untuk Papua,” ujar Ramses Limbong.
Penjabat Gubernur Papua Pegunungan, Dr. Velix Vernando Wanggai, usai melakukan perjalanan ke Danau Habema bersama Penjabat Ketua TP-PKK Papua Pegunungan, Herwin M. Wanggai, menyatakan jika wisata Danau Habema ini salah satu destinasi wisata yang menarik namun belum dikelola secara optimal karena beberapa faktor.
Frans Reba mengatakan penertiban itu dilakukan oleh Tim gabungan dari Bappeda, Satpol PP, Dinas Perikanan Provinsi Papua, hingga Polresta Jayapura Kota. Untuk satu bulan kedepannya UPTD PPI Hamadi itu akan dijaga ketat oleh para petugas keamanan.
Pemerintah Provinsi Papua akan melakukan operasi pasar untuk menjaga stabilitas harga dan ketersediaan bahan pokok jelang Ramadan dan Idul Fitri. Untuk saat ini, Pj Gubernur Papua, Ramses Limbong menyampaikan situasinya masih kondusif khususnya ketersediaan bahan pangan masih dalam rens aman.
Triwarno Purnomo menyampaikan apresiasi atas kerja sama yang telah dilakukan oleh berbagai pihak dalam mewujudkan rute pelayaran ini. “Puji Tuhan, kita bisa menyaksikan KM Dorolonda berlabuh di Pelabuhan Waren. Setelah melalui berbagai proses, akhirnya pada November 2024, SK Penetapan Trayek ini dikeluarkan oleh Dirjen Perhubungan Laut,” ungkapnya.
Dari postur APBD sebesar Rp 2,7 triliun, terpangkas Rp 291 miliar akibat efisiensi. Untuk itu, Penjabat Gubernur Papua, Ramses Limbong meminta pelaksanaan PSU Pilkada Papua harus dilakukan secara efisien. Pihaknya pun mengaku sudah melakukan koordinasi dengan Komisi Pemilihan Umum (KPU).
Menurut Ramses, dengan begitu anggaran dapat dialokasikan untuk kegiatan lain yang lebih penting. "Saya sudah instruksikan seluruh Organisasi Perangkat Daerah -OPD- di lingkungan Pemprov Papua agar menerapkan instruksi tersebut," ujarnya.
Menurut Ramses, guna menjaga stabilitas komoditas pihaknya juga akan melakukan operasi pasar serta menggelar pasar murah. "Operasi pasar dan Gerakan Pasar Murah bakal kami lakukan karena ini merupakan salah satu upaya dalam menjaga stabilitas harga khususnya pada hari besar keagamaan seperti ini," ujarnya.
Dikatakan bahwa delapan kepala daerah terpilih hasil Pilkada Serentak 2024 di Papua saat ini masih ikut retreat di Akmil Magelang. Delapan kepala daerah yang berasal dari Provinsi Papua yaitu, Wali Kota Jayapura, Bupati Sarmi, Bupati Biak, Bupati Yapen, Bupati Mamberamo Raya, Bupati Waropen dan Bupati Keerom.
Menurut Aristoteles, pada galeri kreatif kehutanan tersebut terdapat berbagai macam HHBK yang dikelola oleh masyarakat perorangan ataupun kelompok. “Dengan menghadirkan ini merupakan salah satu upaya pemerintah dalam mencegah terjadinya kerusakan alam di Sembilan kabupaten dan kota,” ujarnya.
“Terkait dengan kesiapan menjelang hari besar keagamaan, BPN sudah menganjurkan kepada kami untuk menggelar pasar murah. Baik menjelang Ramadan maupun Idulfitri,” ungkap Lunanka.
Penjabat Gubernur Papua, Ramses Limbong, mengajak masyarakat lebih peduli terhadap pengelolaan sampah. Kepedulian terhadap sampah harus dimulai dari diri sendiri, keluarga, lingkungan, hingga tempat kerja.
Dalam pertemuan tersebut, Distrik Abepura dinilai sebagai yang paling siap untuk memulai program ini. Hanya saja kapasitas dapur mandiri yang dikelola oleh Badan Gizi Nasional (BGN) bersama pihak restoran masih terbatas, yakni maksimal 3.500 porsi per hari. Sementara jumlah siswa SD di Abepura saja mencapai sekitar 8.000, belum termasuk SMP dan SMA.
Kepala SD N 3 Abepura, Roospita Butarbutar, S.Pd mengatakan bahwa piagam penghargaan tersebut diterima berdasarkan penilaian yang telah di lakukan oleh pihak terkait terhadap kondisi dan situasi di sekolahnya itu.
“Meski jumlah program dan kegiatan mengalami pengurangan, namun OPD tetap bekerja dengan prinsip skala prioritas,” kata Ramses kepada Cenderawasih Pos, usai rapat dengan mengumpulkan semua OPD yang ada di lingkungan Pemprov, di kantor gubernur
Ketua II DPR Papua Pegunungan Bertus Asso mengatakan, satu tahun lalu mereka melihat perkembangan cukup baik dalam pelayanan pemerintahan di Papua Pegunungan, dimana grafiknya kalau dilihat ini mulai menurun.
“Saya pikir inilah yang sudah kita lakukan di lintas Organisasi Perangkat Daerah (OPD). Dimana kami BPKAD, Inspektorat dan OPD terkait, sudah melakukan langkah-langkah secara formal untuk menertibkan semua aset yang dimiliki oleh Pemda,” kata Kapisa kepada Cenderawasih Pos, Senin (18/2).
Terkait dengan adanya penolakan dari beberapa pelajar di Kota Jayapura yang dituangkan melalui aksi, Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Papua, Jeri Agus Yudianto mengatakan, pelajar tingkat SMP-SMA menjadi kewenangan pemerintah kabupaten/kota.
Slamet berharap pemeriksaan ini dapat berjalan lancar dan efektif. "Saya senang dengan semangat Pj Gubernur Papua. Beliau sangat mendukung perbaikan tata kelola keuangan demi kemajuan masyarakat Papua," ujarnya.
Ia menerangkan, dari Rp 291 miliar itu, komponen terbesar berasal dari Dana Alokasi Umum (DAU) yang bersifat mandatori untuk infrastruktur yang mencapai Rp 181,68 miliar “Angka ini habis tanpa sisa, nihil," tegasnya.
Kata Ramses, masalah tidak dapat diselesaikan dalam waktu singkat karena kompleksitas masalah yang melibatkan hak ulayat dan aturan hukum formal. Oleh sebab itu, diperlukan sinergi antara fakta di lapangan dan aturan hukum agar tercipta solusi yang dapat diterima semua pihak.
Menyikapi hal itu, Penjabat Gubernur Papua, Ramses Limbong mengatakan MBG tujuannya baik untuk meningkatkan gizi anak-anak setempat. “Terkait dengan adanya penolakan, harus kita tanya dulu, kenapa dan apa alasannya hingga mereka melakukan penolakan dengan program pemerintah itu,” kata Gubernur Ramses
"Aspirasi yang akan disampaikan kita akan terima di kantor Gubernur Papua Pegunungan, untuk adik -adik semua kita menuju ke kantor gubernur bersama -sama,"katanya di ruas Jalan Yosudarso Wamena.
Sebab menurut Kapisa, untuk belanja pegawai diambil dari dana alokasi umum (DAU) yang bebas dan juga menggunakan pendapatan asli daerah (PAD) untuk TPP. “Puji Tuhan untuk hak-hak pegawai masih dalam konteks yang normal, bagian ini yang saya mau pastikan,” ucapnya.
Karafir menegaskan bahwa Benhur Tomi Mano adalah sosok pemimpin yang hebat dengan kapasitas dan kapabilitas yang telah teruji. Oleh karena itu, dalam Pilkada Papua yang lalu, ia memberikan dukungan penuh kepada pasangan tersebut yang merupakan putra asli dari wilayah Tabi-Saireri.
“Saya usulkan tiga nama, jika kemudian disetujui barulah ditentukan siapa yang terbaik di antara mereka. Artinya, kandidat yang diusulkan sudah memenuhi kriteria untuk menduduki jabatan tersebut,” ujarnya.
Menurut Edy, penurunan kasus kecelakaan dikarenakan perusahaan di Papua mulai peduli dengan keselamatan dan kesehatan kerja (K3). "Oleh sebab itu kami sangat berharap agar seluruh perusahaan di delapan kabupaten dan kota dapat memperhatikan hal tersebut," katanya.
Diketahui, APBD Provinsi Papua Tahun 2025 sebesar Rp 2,7 triliun. Dengan pemangkasan yang dilakukan, maka postur anggaran pendapatan belanja daerah mau tidak mau harus dilakukan refocusing kembali. Banyak juga pegawai yang mulai cemas jangan sampai imbasnya adalah dirumahkan. Pj Gubernur Papua, Ramses Limbong membenarkan terjadi pemangkasan sekitar Rp 250 miliar.
Hanya disini dari analisanya sepatutnya pemerintah pusat mempertimbangkan atau mengkaji kembali terkait pemangkasan anggaran ini. Pasalnya Papua membutuhkan banyak anggaran untuk bisa mengejar ketertinggalan dari berbagai aspek. Tak bisa disamaratakan dengan daerah di wilayah barat yang sudah lebih dulu maju dalam berbagai hal termasuk menyangkut sarana infrastrukturnya maupun sumber daya manusianya.
Sebab menurut Ramses, setiap bulan pihaknya harus membayar tagihan listrik. Yang mana itu masuk dalam anggaran yang mengikat. “Bahkan, saya di ruangan sudah jarang menyalakan lampu,” ujarnya.
Juliana menjelaskan bahwa penarikan kendaraan dinas dilakukan berdasarkan arahan dari Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) sebagai bagian dari upaya penertiban administrasi aset negara. Hal ini juga merujuk pada Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 7 Tahun 2024.
“Tidak dipungkiri bahwa ada hambatan dalam menjalankan program ini, saat kita membuka lahan tidak asal membukanya begitu saja. Namun ada masalah hak ulayat dan sebagainya, dengan kondisi ini sulit untuk mengintensifkan pertanian yang sudah ada,” terang Gubernur Ramses.
Penutupan kantor tersebut masih berlanjut meskipun kepala Biro Hukum Pemprov Papua Pegunungan telah memberikan penjelasan dan jawaban dari PJ Gubernur via selulernya terkait dengan masalah pelantikan pejabat Eselon III dan IV, Skor Standar Minimal test CASN kemarin dan wacana pengurangan TPP sebesar 75 persen yang ditolak.
PJ Gubernur Papua Pegunungan Dr. Velix Vernando Wanggai, S.IP, MSi menyatakan dalam konteks memantapkan proses manajemen ASN di Provinsi Papua Pegunungan sebagai Daerah Otonom Baru (DOB), Pemerintah daerah bersama jajaran pimpinan OPD melakukan audiensi pertemuan dengan Sekretaris Menteri Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Kemen PANRB).
Menurut Ramses, survei terbaru yang dilakukan oleh Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB) menekankan pentingnya inovasi dan kreativitas dalam pelayanan publik.
Disertai bentangan spanduk bertuliskan "Saya Rode Youwe selaku ahli waris dari AMH Makdalena Sibi/Youwe pemilik tanah adat ini melakukan pemalangan Kantor PUPR. Dikarenakan belum bayar ganti rugi, hanya janji dari tahun ke tahun"
Tiga Tuntutan ASN dari Pemprov Papua Pegunungan yakni pertama segera mempercepat pelantikan pejabat Esalon III dan IV, kedua segera mendapatkan formasi CASN skor nilai SKD Standar Minimal, dan yang ketiga terkait adanya wacana pengurangan TPP sebesar 75 persen di Tolak oleh karena itu aktifitas pelayanan kantor, dinas, badan, biro dan bagian di tutup sampai ada jawaban dari pimpinan.
Ketua Sementara DPRK Jayawijaya Lucky Wuka menyatakan setelah Bupati dan Wakil Bupati Jayawijaya terpilih di tetapkan di KPU Provinsi Papua Pegunungan yang mengambil alih KPU Kabupaten Jayawijaya, maka dihari yang sama DPRK Jayawijaya juga melakukan penetapan dalam sidang paripurna.
Pj Sekda Papua Pegunungan Drs. Wasuok Demianus Siep mengatakan beban daerah membengkak pada 2025 sehingga salah satu solusinya yang dapat diambil yakni melakukan efisiensi terhadap TPP ASN.
Dijelaskan, saat ini sebanyak 22 kendaraan masih terparkir di halaman Kantor Gubernur Papua. Sementara 23 unit kendaraan lainnya telah didistribusikan kembali ke Organisasi Perangkat Daerah (OPD) dan lainnya.
Menurutnya, agenda tersebut juga agar memudahkan teman-teman Muslim dalam menyambut Ramadan, mereka bisa membeli bahan pokok yang dibutuhkan selama Ramadan. “Pantauan kami, sejauh ini ketersediaan bahan pokok dan harga masih stabil,” ungkap Hartati.
Itulah mengapa Pemprov Papua Pegunungan mendukung kaum muda dan olahragawan untuk partisipasi di Pekan Olahraga Nasional (PON) XXI Aceh - Sumut. Awalnya, Pemprov Papua Pegunungan tidak mengirimkan tim sepakbola, namun Pemprov Pegunungan meyakinkan KONI Pusat dan PSSI agar mendapatkan ruang baru untuk pada babak kualifikasi di cabang olahraga sepakbola.
Sehingga cakap, bijak dan budaya bermedia sosial bisa dimiliki oleh masing-masing individu. “Juga akan lebih baik pelajaran atau literasi digital disetiap jenjang pendidikan lebih masif dilakukan, tak terkecuali disektor informal dan lembaga keagamaan. Ini dibutuhkan kolaborasi semua komponen,” bebernya.
Hal ini menyusul inflasi Pemerintah Provinsi (Pemprov) Papua Pegunungan pada Januari 2025 mencapai 4,55 persen, tertinggi di Indonesia. Kepala Badan Pusat Statistik Kabupaten Jayawijaya Arther Ludwig Purmiasa mengatakan dari 38 provinsi di Indonesia, Provinsi Papua Pegunungan tertinggi dengan inflasi sebesar Rp4,55 persen.
Pj Gubernur Papua, Ramses Limbong menyebut langkah selanjutnya tinggal dirilis nama-namanya. “Tinggal menunggu langkah selanjutnya, apakah kita berikan itu kepada pejabat gubernur definitif atau seperti apa, itu kan belum kita rapatkan,” kata Ramses kepada Cenderawasih Pos
Menurutnya, swasembada pangan ini sejalan dengan instruksi Presiden Prabowo Subianto agar setiap daerah memperkuat ketahanan pangan dari skala lokal hingga nasional. Bahkan, Gubernur Ramses mendorong setiap Organisasi Perangkat Daerah (OPD) harus berperan aktif dalam gerakan ini.
"Putusan MK adalah yang terbaik, siapa pun yang terpilih wajib kita dukung. Jangan sampai karena agenda lima tahunan ini masyarakat kita justru terpecah, karena itu akan berdampak pada pembangunan Papua ke depan,” kata Gubernur Ramses. “Mari kita terima kemenangan dan kekalahan dengan penuh syukur," sambung Ramses.
PJ Gubernur Papua Pegunungan Dr. Velix Vernando Wanggai, S.IP, M.P.A menyatakan Program MBG dari leding sektornya secara nasional itu ada Badan Gizi Nasional yang melakukan konsulidasi ke semua pihak, namun kemudian ada beberapa kementrian seperti kementrian pendidikan, kementrian pertanian dan beberapa lainnya.
Kepala Pusat Studi Sumberdaya Kelautan dan Perikanan Universitas Cenderawasih, Dr. Yunus P. Paulangan, S.Kel., M.Si mengungkapkan, guna meningkatkan PAD di Pemprov Papua ke depan, salah satunya adalah memaksimalkan pemanfaatan sumber daya alam terutama sektor perikanan. Dimana sektor ini menjadi salah satu unggulan yang ada di Papua dan itu belum digarap maksimal oleh pemerintah. Lantas apakah pemprov Papua siap dan berani?
Ramses pun memerintahkan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) setempat untuk melakukan audit terhadap BUMD non-profit itu. "Saya sudah perintahkan agar dilakukan audit dan meminta saran dari BPKP. Kalau memang tidak bisa berkembang, lebih baik tidak usah dipertahankan,” tegas Ramses.
Terkait itu, Pj Gubernur Papua, Ramses Limbong menyebut ini untuk penghematan anggaran yang benar-benar menyentuh kepada sasaran untuk kepentingan masyarakat, khususnya bagaimana pemenuhan swasembada pangan termasuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi.
Kegiatan yang merupakan ujicoba mandiri Pemprov itu dihadiri langsung oleh Pj. Gubernur Papua Pegunungan Dr. Velix Vernando Wanggai, S.IP, M.P.A beserta Pj. Ketua PKK, Herwin M. Wanggai dan Kepala Dinas Pendidikan Papua Pegunungan Aron Wanimbo.
“Yang menjadi kendala kami saat ini adalah harga program MBG bagi anak-anak di Provinsi Papua. Menurut pemerintah kabupaten setempat tidak cukup. Oleh sebab itu, perlu ada inovasi dan kerja sama tim,” kata Penjabat Gubernur Papua Ramses Limbong.
Terlebih kata Ramses, anggaran penanganan stunting lewat Dana Alokasi Khusus (DAK) itu turun langsung ke sembilan kabupaten/kota di Papua. "Anggaran penanganan stunting lewat DAK turun langsung ke kabupaten/kota. Provinsi sebatas mengevaluasi dan mendorong target intervensi yang perlu dilakukan," ucap Ramses
“Libur itu kan biasa, soal kehadiran itu sudah menjadi kewajiban ASN untuk bekerja. Dan masing-masing organisasi perangkat daerah (OPD) bertanggungjawab untuk masalah kehadirannya,” ucap Ramses kepada Cenderawasih Pos
Idris yang mengaku sebagai pensiunan ASN di salah satu instansi di Pemprov Papua itu mengaku sangat tidak setuju apabila kondisi itu dibiarkan. Karena selain menganggu tata kota, tapi juga yang paling buruk adalah timbulnya kemacetan di jalan raya. Apalagi status jalan itu merupakan jalan nasional.
Pj Sekda Provinsi Papua Pegunungan Wasuok Demianus Siep mengakui jika pihaknya tetap akan memberikan bantuan kepada Perkumpulan Petani Pemakai Air (P3A) tiga distrik di Kabupaten Jayawijaya sesuai janji Penjabat Gubernur Papua Pegunungan Velix V Wanggai saat kunjungan kerja di wilayah itu.
Menurutnya, dari informasi yang diperolehnya, Pemda bakal melakukan refocusing anggaran atau pengalihan anggaran kegiatan tertentu ke program MBG, namun hingga kini belum ada juknis juga tentang pembiayaan program makan bergizi itu.
Selain turunkan tim, Yohanes mengaku pihaknya juga berkoordinasi dengan Balai Pelaksana Jalan Nasional (BPJN) Jayapura. Mengingat pembangunan jalan ring road pernah ditangani PU Provinsi Papua dan BPJN.
Dalam pernyataannya, Ramses menyesalkan tindakan kekerasan yang dilakukan, terlebih jika pelakunya adalah seseorang yang memiliki intelektualitas dan kepercayaan masyarakat, seperti guru.
Dalam pertemuan tersebut, Walilo mengungkapkan bahwa beberapa alumni dari Pemerintah Provinsi Papua telah mengikuti program ini. Beasiswa ini juga pernah diikuti oleh masyarakat umum, hanya saja ia tak tahu pasti jumlahnya.
“Kita ini kan dalam rangka penyusunan RPJMD Tahun 2025-2029. Yang pertama, proses perencanaannya harus matang dengan melibatkan seluruh stakeholder, baik di internal pemprov maupun para pemangku kepentingan di luar pemprov, misalnya para ahli di bidang pertanian dan sebagainya,” ucap Ramses kepada wartawan.
Dengan anggaran tersebut, dr Aaron mengaku akan memaksimalkannya sebaik mungkin. Terutama membenahi fasilitas dan alat lainnya untuk tindakan-tindakan khusus. Dan meski bukan angka yang signifikan namun pihak rumah sakit menyatakan harus bisa memaksimalkan anggaran yang ada dan tak boleh menyerah.
Menurut Jeri, sebagai instansi teknis pengampu teknologi maka pihaknya harus berperan aktif menyediakan dukungan infrastruktur digital bagi warga setempat. "Pada 2024 kami telah melakukan pemasangan VSAT sebanyak 80 lokasi dengan daerah prioritas yang diberikan yakni wilayah yang sangat terbatas akses telekomunikasi dan internetnya," ujarnya.
Selain itu, Hartati Sofia Iwanggin sebagai Plt Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan. Yosefina Fransina Way bertugas sebagai Plt Kepala Badan Pendapatan Daerah (Bapenda), sementara F. Dannymeno K. Korwa menjadi Plt Kepala Inspektorat Daerah. Penunjukan ini dilakukan karena beberapa pejabat sebelumnya telah pensiun atau masa tugas mereka telah berakhir. Proses ini juga bertujuan memastikan pelayanan kepada masyarakat tetap berjalan optimal tanpa gangguan.
Dalam rapat tersebut, Ramses meminta Pansel DPR Papua Pengangkatan untuk memberikan tanggapan tertulis atas keberatan dari sejumlah kelompok masyarakat terkait hasil penetapan calon terpilih dan calon tetap anggota DPR Papua mekanisme pengangkatan.
Pasalnya melampaui kewenangan yang seharusnya dipegang oleh gubernur definitif sesuai dengan aturan yang berlaku. Menurut Victor, Penjabat sementara (PJs) seharusnya hanya menjalankan program pembangunan yang telah disusun oleh pejabat definitif sebelumnya, menjaga ketertiban masyarakat, serta mengelola peraturan daerah sesuai dengan arahan Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri).
Dikatakan, Papua ingin dijadikan sebagai provinsi olahraga pertama kali diwacanakan oleh Presiden ke VII Indonesia, Joko Widodo. Namun jika dilihat kenyataannya sampai saat ini memang masih belum sepenuhnya terwujud. Meskipun menurutnya semua orang Papua mungkin menginginkan agar Papua bisa dijadikan sebagai provinsi olahraga sebagaimana yang pernah didengungkan itu.
Plt. Kepala Badan Kepegawaian Daerah (BKD) Papua, Jackson Elabi menjelaskan proses psikotes ini bekerja sama dengan tim Angkatan Darat dari Bandung. "Hari ini kami melaksanakan psikotes, sebagai lanjutan dari seleksi berkas sebelumnya," kata Jackson kepada wartawan.
Gubernur menekankan bahwa Baperida merupakan pusat perencanaan strategis guna menciptakan Papua yang sehat, cerdas, produktif, dan sejahtera. Bahkan menurut Ramses, Baperida adalah dapur strategis untuk merumuskan arah pembangunan daerah ke depannya.
"Ada dampak yang ditimbulkan, bagi organisasi perangkat daerah itu sendiri, tentu saja akan mempengaruhi stabilitas atau implikasinya bagi kerja mereka, stabilitas dalam kebijakan. Kan banyak kebijakan yang tidak bisa dikeluarkan atau dijalankan. Karena mereka tidak punya kewenangan penuh untuk itu, karena sifatnya mereka itu hanya sementara," kata Dr.Melyana R.Pugu,
Dimana untuk menutup blankspot di Papua, Jeri mengaku sejak Tahun 2024 pihaknya sudah menjangkau beberapa lokasi yang tidak terjangkau operator dengan menggunakan VSAT. Adapun VSAT ini ditempatkan di sekolah atau layanan kesehatan yang tersebar kurang lebih pada 86 lokasi.
Kepala Dinas Pariwisata Provinsi Papua, Yimin Weya menyebut pengembangan ekonomi kreatif bisa berdampak pada peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD). Karena itu, kata Yimin, perlu adanya inovasi baru dalam mendorong daya tarik pelaku usaha untuk mengembangkan ekonomi kreatif tersebut.
Kepala Dinas Pertanian Kabupaten Jayawijaya Hendri Tetelepta mengaku desember lalu Dinas Peternakan Provinsi Papua Pegunungan sudah mengeluarkan informasi apabila di Jayawijaya sudah ditemukan adanya virus ASF, namun sampai sekarang pihaknya masih menunggu apa kebijakan dan tindak lanjut dari mereka.
Penyerahan diawali untuk masyarakat Kampung Buti. Sebanyak 200 paket bantuan berisi sembako, buku, tas daqn kaos diserahkan kepada Kepala Kampung Buti Wahyuni Winoto. Kemudian 200 paket juga untuk warga yang ada di Pintu Air Transito, Kelurahan Maro. Terakhir 200 paket untuk warga yang tinggal di Jati-Jati, Kelurahan Rimba Jaya-Merauke.
Pj Gubernur Papua, Ramses Limbong mengatakan, salah satu fokus utamanya adalah memangkas biaya perjalanan dinas hingga hampir 50 persen untuk efisiensi. Anggaran hasil pemangkasan itu akan dialokasikan untuk kegiatan yang memberikan manfaat langsung kepada masyarakat Papua.
Tercatat saat ini, ada 40 OPD di lingkungan Pemprov yakni Biro Tapem dan Kesra, Biro Perekonomian, Biro PBJ, Biro Organisasi, Biro Umum dan Adpim, Sekretaris MRP, Sekretaris DPRP, Dinas Pendidikan, Dinas Kesehatan, Dinas PUPR, Dinas Sosial, Dinas PPPA, Dinas Kominfo. Dinas Perikanan, Dinas TPH dan Pangan, Dinas Peternakan, Dinas Kehutanan dan LH, Dinas ESDM-PTSP, Dinas Perdagangan, Disnakker, Dinas Arsip dan Perpustakaan, Satpol PP, BPSDA, Bapenda, Bakespangpol, Badan Penghubung, RSUD Jayapura, RSJ Abepura.
Gubernur juga mengusulkan anggaran berbeda untuk wilayah di Papua, menyesuaikan dengan kebutuhan dan biaya lokal. Untuk Kota Jayapura, anggaran diusulkan Rp 25 ribu per porsi, Kabupaten Jayapura Rp 30 ribu, dan Yapen Rp 40 ribu.
Di tengah kondisi ini Pemerintah diminta untuk tidak pasrah dengan kondisi yang ada, tetapi harus berinovasi agar PAD Provinsi Papua bisa kembali meningkat, terutama dengan memaksimalkan seluruh potensi yang ada di daerah ini.
“Prinsipnya Pemprov berikan anggaran berapa pun kita tetap terima, tahun kemarin RSUD Jayapura dianggarkan Rp 22 miliar, sekarang meningkat jadi Rp 26 miliar bersumber dari APBD induk,” terangnya.
Pj Gubernur Papua Pegunungan Dr. Velix Vernando Wanggai, S.IP, M.P.A pihaknya akan menunggu kebijakan nasional terkait dukungan pembiayaan MBG yang diberikan kepada Provinsi Papua Pegunungan dan diberikan juga kepada 8 kabupaten sebagai sebuah dana awal.
Direktur Yayasan Keadilan dan Keutuhan Manusia Papua, Theo Hesegem menerangkan, sejak kontak senjata terjadi antara TNI-Polri dan TPNPB di Distrik Oksob, Kabupaten Pegunungan Bintang Provinsi Papua Pegunungan. Banyak masyarakat Distrik Oksob mengungsi ke hutan.
Dijelaskan, dari total 76 peserta yang mengikuti tahapan seleksi, kemudian Pansel menetapkan 33 nama. Dari seluruh nama tersebut, 11 calon terpilih terdiri dari 7 laki-laki dan 4 perempuan. Untuk keterwakilan perempuan telah mencapai 36,36 persen melebihi target awal sebesar 30 persen. “Keterwakilan perempuan menjadi perhatian serius kami dan ini adalah pencapaian yang sangat kami syukuri," ucapnya.
Kepala BWS Papua Merauke Nonce Saman, ST, MT, mengungkapkan, pembangunan kolam retensi ini harus dibangun untuk mengurangi dampak banjir dalam kota. Pasalnya, lahan yang ada di dalam Kota Merauke tetap dan tidak bertambah, sementara jumlah penduduk terus meningkat.
Pj Gubernur Papua Pegunungan Dr. Velix Vernando Wanggai, S.IP, M.P.A menyatakan ini menjadi satu cara konsulidasi baru karena di tahun ini telah terpilih dan akan ditetapkan Gubernur dan wakiul Gubernur terpilih serta 8 Bupati dan Wakil Bupati terpilih dari hasil pilkada serentak sehingga ini menjadi bagian dari konsulidasi awal kehadiran pemimpin baru yang juga pasti memberikan harapan baru yang lebih baik.
Pj Gubernur Papua Pegunungan Dr. Velix Vernando Wanggai, S.IP. M.P.A mengaku jika proses diskusi panjang, telah diselesaikan Peraturan Gubernur tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) Papua Pegunungan Tahun 2025 - 2045 dan rancangan teknokratik Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) Daerah Papua Pegunungan Tahun 2025 - 2029.
Untuk itu, diperlukan upaya dan komitmen yang kuat dari semua OPD untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi Papua. "Ini harus dikejar, minimal sama dengan angka nasional," ujarnya. Kata Ramses, Provinsi Papua kini sangat bergantung pada potensi pertanian dan perikanan. Kedua sektor ini perlu dikembangkan dengan optimal sebagai sumber Pendapatan Asli Daerah (PAD) Papua.
Sekretaris Dinas Pendidikan Bambang Budiandoyo menyatakan program MBG ini meliputi Paud, TK, SD, SMP, SM/SMK, sehingga mereka akan datang dan mengambil data siswa yang ada di Kabupaten Jayawijaya, diharapkan dalam waktu yang tidak terlalu lama program ini bisa berjalan di Kabupaten Jayawijaya.
Kondisi ini mengharuskan pemerintah maupun legislatif serta intansi lain di Papua untuk lebih kreatif, inovatif dan efisien dalam mengelola anggaran. Khusus DPRP memiliki peran strategis dalam mengawasi dan memberikan masukan terhadap pengelolaan keuangan daerah agar setiap rupiah yang digunakan benar-benar memberikan dampak nyata bagi masyarakat.
"Kami minta eksekutif juga terbuka. Artinya, keterbukaan itu begini, ada hal-hal yang dievaluasi, ada hal-hal yang dikoreksi oleh Kemendagri, kita berharap eksekutif harus konsekuen dan gentle untuk supaya bisa menerima apa yang sudah dikoreksi oleh Kemendagri," tambahnya.
Marthen Kogoya juga berterima kasih dan mengapresiasi dukungan semua pihak, baik itu Forkopimda Tolikara, DPRD Tolikara, TNI-Polri, penyelenggara Pemilu (KPU dan Bawaslu), tokoh agama, tokoh adat, tokoh masyarakat, tokoh pemuda dan perempuan yang selama ini bersinergi mendukung dirinya untuk menyukseskan sejumlah program dan agenda nasional.
Hal itu terungkap ketika Pj Gubernur Papua, Ramses Limbong menanyakan kehadiran beberapa kepala dinas tertentu. Namun, yang bersangkutan saat itu tidak hadir dengan alasan sakit dan alasan lainnya.
