“Dampak dari pemekaran sebagian besar sektor yang mendukung peningkatan investasi juga berkurang seperti sektor perikanan dan kehutanan dan pertambangan (yang sebagian besar berada di wilayah Papua Selatan dan Papua Tengah),” terang Kepala Dinas Kominfo, Jeri Agus Yudianto saat dikonfirmasi Cenderawasih Pos, Selasa (1/8).
Jangan justru hanya sekedar program tanpa ada yang menjadi pembeda dengan yang sudah – sudah. Pasalnya Jhon melihat banyak program yang dipaparkan OPD tidak jauh beda dengan program tahun sebelumnya dan yang membedakan hanyalah angka.
“Untuk lahan itu sudah selesai, warga Wouma telah melepaskan 93 hektar tanahnya kepada Pemerintah Provinsi Papua Pegunungan, kalau yang demo kemarin itu bukan masyarakat Wouma,” tegasnya saat ditemui di Kantor Kejari Jayawijaya, Rabu (12/7) kemarin.
Hal tersebut disampaikan Plh Gubernur Papua M Ridwan dalam sambutan yang dibacakan Pejabat Fungsional Analis Kebijakan Bidang Ekonomi dan Keuangan Papua, Any Rumbiak saat rapat koordinasi pemantauan pemenuhan komitmen perizinan dan non perizinan penanaman modal dalam rangka implementasu PP nomor 5 tahun 2023, Senin (26/6).
Edward mengatakan, penyerapan dana Otsus sebesar 31 persen itu rinciannya terserap dalam beberapa program, yang merupakan bagian dari hasil Musrenbang baik di kampung maupun Musrenbang Otsus.
"Keperuntukan penggunaan dana Otsus maupun pengelolaanya di setiap OPD sudah, jelas tidak boleh keluar dari aturan, karena dana Otsus yang mengucurkan dari pusat beda dengan dana APBD jadi pengelolaan dana Otsus beda,"ucapnya.
Terlambatnya penyerapan realisasi program kegiatan dana Otsus karena dana Otsus baru ditranfer awal Bulan Mei 2023 sehingga Pengelola Dana Otsus di 46 perangkat daerah terdiri dari 19 distrik 36 OPD baru bisa meminta dana Otsus untuk melaksanakan program kegiatannya dan diharapkan pada triwulan II penyerapan dana Otsus bisa lebih maksimal.
"Saya harap para anggota BP3OKP dapat betul-betul mengawal ketuntasan program yang diatur dalam RIPPP dan RAPPP sebagai rencana aksi lima tahunan," ujar Wapres di Jakarta, Senin.
Bupati Jayawijaya, Jhon Richard Banua, SE, MSi mengingatkan kepada kepala kampung untuk menggunakan dana tersebut sesuai peruntukannya, kalau dulunya dana itu digunakan tidak tepat sasaran, maka tahun ini harus lebih baik, karena aturan yang dikeluarkan pemerintah pusat untuk penggunaan dana tersebut sangat mengikat.
