Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Kabupaten Jayapura, Parson Horota mengungkapkan, penyerapan Dana Otonomi Khusus (Otsus) tahun 2023 di Pemerintah Kabupaten Jayapura sudah mencapai 72 persen. Dimana untuk penyerapan fisik sudah mencapai 50 persen.
Jika dihitung waktu masa jabatan terakhir hingga kini maka hampir satu tahun setelah pada 27 November 2022 lalu seluruh keanggotaan MRP dinyatakan berakhir. Kondisi ini menimbulkan kekhawatiran karena akan berdampak pada tingkat koordinasi antar lembaga baik MRP – DPR Papua maupun MRP dan eksekutif.
Bupati Jayawijaya Jhon Richard Banua, SE, MSi menyatakan, pihaknya telah menandatangani MoU dengan uncen untuk penerimaan mahasiswa Kedokteran, yang di biayai oleh dana otsus yang dikelola pemerintah, sehingga prioritas dari Program ini juga hanya untuk anak –anak Asli Papua yang ada di Jayawijaya.
Program ini merupakan hasil desain bersama (co-creation) dengan Bappenas dan Kementerian Dalam Negeri yang didanai oleh United States Agency for International Development (USAID) dan diimplementasikan selama tahun 2022 - 2027 oleh Wahana Visi Indonesia (WVI) bersama mitra.
Valentinus yang saat ini ditugaskan menjadi Pj Bupati Mimika pada Rabu (30/8) mengungkapkan, kebijakan ini merupakan amanat Undang Undang Otonomi Khusus yang telah mengalami perubahan dengan mengakomodir aspirasi dari masyarakat Papua.
Banyak apresiasi dan harapan terkait rencana Wapres berkantor di Jayapura ini. Diharapkan tidak hanya sebatas formalitas dan seremonial saja, tapi kunjungan atau berkantornya Wapres Maruf Amin ini, diharapkan benar-benar bisa memberikan solusi atau berbagai masalah yang masih dihadapi oleh masyarakat di Papua ini. Termasuk mengatasi kendala yang dihadapi dalam pelaksanaan program-program pemerintah pusat di Papua.
“Memang dalam penyerapan Dana Otsus baru disalurkan pada awal bulan Juni dan syarat salurkan per 30 Juli disampaikan ke pusat dan pusat baru transfer di bulan Juli, sehingga sampai sekarang dana tahap pertama masih dikerjakan, sedangkan dana tahap II belum disalurkan karena penyerapan masih rendah,’’ucapnya, Selasa (15/8)kemarin.
"Untuk tahun 2024, Pemkot Jayapura sudah menghitungnya dari jumlah mahasiswa 650-an, kami membutuhkan dana sekitar Rp 145 miliar, dan dana sebesar itu kami tidak mampu," tegas Pekey, Sabtu (12/8).
“Diklat-diklat seperti ini bisa dilakukan secara terintegrasi pesertanya dari banyak provinsi. sembari kita menyiapkan provinsi-provinsi baru punya BPSDM atau memiliki lembaga pelatihan yang bisa menyelenggarakannya sendiri,” ucap Adi kepada wartawan.
“Untuk pembayaran tunggakan tersebut, Pemprov Papua sudah mengajukan permohonan ke Kementerian Dalam Negeri dan Kementerian Keuangan untuk diambil dari Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SiLPA) Otsus,” ucap Ridwan kepada wartawan, Rabu (2/8).
