Bupati Jayawijaya, Jhon Richard Banua, SE, MSi mengingatkan kepada kepala kampung untuk menggunakan dana tersebut sesuai peruntukannya, kalau dulunya dana itu digunakan tidak tepat sasaran, maka tahun ini harus lebih baik, karena aturan yang dikeluarkan pemerintah pusat untuk penggunaan dana tersebut sangat mengikat.
"Presiden memerintahkan bahwa Papua harus ada afirmasi maka kami sebagai Menpan RB membuat keputusan komposisi ASN 80% harus orang asli tanah Papua," katanya saat memberikan kuliah umum, di Kampus Universitas Cenderawasih, (Uncen) Jumat (19/5) kemarin.
Di tengah gelontoran dana Otsus ke Papua, dimana minimal 30 % harus dianggarkan untuk pendidikan dan 20 % untuk kesehatan, namun kenyataannya hingga kini masih banyak hal yang patut dievaluasi. Keberpihakan anggaran untuk sesuatu yang riil menjadi catatan khusus. Apakah sudah sesuai harapan atau sebaliknya.
“Sementara masih menunggu hasil verval data dari Kementerian Dalam Negeri ke kabupaten/kota di enam Provinsi di tanah Papua,” kata Jeri saat dikonfirmasi Cenderawasih Pos melalui pesan WhatsApnya, Selasa (9/5).
PJ Gubernur Papua Pegunungan, Nikolaus Kondomo, SH, MH menyatakan, logo yang telah dilaunching bersama oleh Wamendagri John Wempi Wetipo, SH,MH ini memiliki simbol -simbol dari 8 kabupaten di wilayah Lapago, di mana lambang ini berbentuk segilima.
Timotius Murib mengatakan sudah tiga periode MRP ada di Papua tetapi dengan adanya pemekaran ini memberikan peluang untuk bagaimana orang Papua harus bersaing untuk menyusun pembangunannya.
Lanjut Ridwan, dengan peringatan Hari Otonomi Daerah XXVII yang jatuh pada tanggal 25 April tahun 2023. Kiranya implementasi Otonomi Daerah dapat menjadi semangat tersendiri untuk kita semua.
Pj Sekretaris Daerah Provinsi Papua Selatan, Drs Maddaremeng, M.Si, mengungkapkan, dari 225 desain logo yang masuk ke panitia, kemudian dilakukan penilaian, maka didapatkan 10 desain logo PPS terbaik. Kemudian dari 10 desain logo yang dipilih tersebut, dipilih lagi 5 desain logo terbaik.
Di tahun 2023 ini Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Disnakertrans) Kabupaten Jayapura mendapat dana Otonomi Khusus (Otsus). Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Jayapura, Esau Awoitauw mengatakan, dana Rp 1 miliar tersebut dimanfaatkan untuk pelatihan security 50 orang.
‘’APBD kita sudah disetujui oleh pak Mendagri minggu lalu. Tadi kita sudah rapat untuk persiapan pelaksanaan anggaran,’’ kata Pj Gubernur Papua Dr. Ir. Apolo Safanpo, ST, MT, Rabu (29/3) lalu.
