Kapendam XVII/Cenderawasih Kolonel Kav Herman Taryaman mengungkapkan KST kembali melakukan teror di Intan Jaya dengan mengangganggu masyarakat setempat serta aparat TNI dan Polri pada Senin (24/4).
Dalam pandangan Dosen ini, bukan simpati dan empati yang didapat melainkan kecaman dan penolakan masyarakat internasional terhadap aksi penyanderaan kelompok Egianus Kogoya tersebut.
Salah satu tokoh gereja di tanah Papua Pendeta Dr Socratez Sofyan Yoman, MA, Senin (24/4) mengirim Surat Gembala berisikan Seruan Moral kepada Panglima TNI Laksamana Yudo Margono untuk menarik pasukan TNI dari Kabupaten Nduga, Provinsi Papua Pegunungan.
Salah satu Perwakilan Mahasiswa Nduga di kota study Wamena Enggipilik Kogoya yang tergabung dalam tim pencari kebenaran dalam jumpas pres menyebutkan jika pada 4 April 2023 sampaikan ada enam orang ditahan dan dibawa ke Timika.
Terkait beredarnya video keributan dan pengeroyokan yang dilakukan antar dua Kelompok Kriminal Bersenjata (KKB) pimpinan Joni Botak dan Lewis Kogoya akhirnya ditanggapi juru bicara TPN OPM, Sebby Sembom.
Adapun informasi yang didapat dari masyarakat setempat disebutkan bahwa keributan dua kelompok KKB ini berawal dari perbedaan pendapat antara kelompok Joni Botak dengan Lewis Kogoya.
Pratu F merupakan korban kelima yang gugur akibat serangan KKB di Mugi-Mam, Nduga, Sabtu (15/4) lalu. Jasad Pratu F ditemukan oleh tim gabungan TNI-Polri yang sejak peristiwa penembakan itu terus mencari dan menelusuri tempat kejadian penembakan.
Kapuspen TNI Laksamana Muda Julius Widjojono mengatakan, saat diserang KKB jumlah anggota TNI sebanyak 36 orang. Mereka dibekali oleh ratusan amunisi. Tentunya ada perlawanan dari TNI saat diserang.
Direktur Eksekutif Amnesty International Indonesia Usman Hamid mengatakan pendekatan keamanan dalam mengatasi konflik di Papua selalu beriringan dengan banyaknya korban yang berjatuhan. Hal itu menunjukkan bahwa pendekatan keamanan terbukti tidak menyelesaikan kekerasan di Papua. ”Negara tidak pernah belajar dari pengalaman itu,” ujarnya, kemarin (20/4).
“JDP memandang sudah saatnya dilakukan langkah lebih soft (lunak) oleh negara dibawah kepemimpinan Presiden Joko Widodo untuk menyudahi dan atau mengakhiri konflik sosial politik yang panjang di tanah Papua,” kata Jubir JDP Yan.
