"Saat ini, kapal khusus perbaikan SKKL DPL sudah lepas sauh dari pelabuhan Makassar pertanggal 23 Januari sekitar pukul 20.11 waktu Indonesia Tengah. Selama di Makassar, kapal DPL melakukan persiapan perbaikan seperti loading cable, bahan bakar, sarana pendukung dan perijinan, " kata Sabri Rasyid, AVP External Communication Telkom dalam rilisnya diterima media ini, Kamis (25/01/2024).
General Manager Pelni Cabang Jayapura Selamat Yanuardi menjelaskan bahwa saat ini angkutan penumpang menggunakan kapal laut sudah kembali normal. Setelah sebelumnya masih terlihat arus balik di Kota Jayapura, namun setelah minggu kedua di Bulan Januari ini, semua sudah kembali normal.
Lama tak terdengar beroperasi, Kapal wisata Teluk Youtefa, pekan kemarin digunakan jajaran Pemkot Jayapura untuk melakukan rapat koordinasi antar pimpinan OPD. Sembari rapat, kapal ini bergerak mengelilingi Teluk Youtefa yang dikenal dengan keindahannya.
Diakui memang sangat disayangkan, kapal yang dibeli dengan uang rakyat dalam APBD Pemkot Jayapura ini, ternyata tidak difungsikan sebagaimana yang diharapkan. Padahal bila difungsikan dengan baik, bisa menambah Pendapatan Asli Daerah.
General Manager Pelni Cabang Jayapura Selamat Yanuardi menjelaskan, KM. Labobar sandar di Pelabuhan Jayapura pada 3 Januari 2024. Ini merupakan kapal pertama di awal tahun 2024.
Ia menyampaikan bahwa yang dikhawatirkan dan patut disikapi adalah arus balik masyarakat yang nantinya menggunakan kapal sebab dipastikan banyak warga baru yang akan masuk ke Jayapura.
Julivan Salindero menjelaskan bahwa kedatangan KM Tatamailau ini merupakan puncak Mudik Nataru untuk Pelabuhan Merauke dengan jenis kapal putih milik PT Pelni tersebut. Karena kapal ini merupakan yang terakhir masuk sampai perayaan Natal 25 Desember 2023.
"Kita lakukan pengawasan di Kapal Tanto selalu bersama pihak TNI. Pengawasan dilakukan dengan mengamati setiap sudut kapal. Mulai dari ruang mesin, kamar ABK, dapur, anjungan turut menjadi bagian yang diawasi" ungkap Abdul Rasyid, selaku Koordinator Wasdak Karantina, Kamis (21/12/2023).
Kedua Nahkoda kapal tersebut dibebaskan Pemerintah PNG setelah menjalani pidaha hukuman selama 1 tahun 3 bulan yang dijatuhkan Pengadilan PNG yang dinyatakan terbukti melakukan pelanggaran border crossing dan ilegal fishing di tahun 2022 lalu.
“Dari tahun ke tahun, biasanya kami menyiapkan beberapa unsur KRI untuk membawa kotak pemilu, ya, kota suara, logistic, apa yang dibutuhkan, terutama ke pulau terpencil, pulau-pulau terluar yang tidak bisa dilewatkan melalui udara,” ujar Kepala Staf TNI AL (Kasal) Laksamana TNI Muhammad Ali seperti dikutip Antara, Selasa (21/11).
