Nilai -nilai budaya dan bahan yang digunakan dalam membuat noken ini membuat rajutan tersebut diakui dunia, sebagai warisan budaya takbenda oleh UNESCO pada 4 Desember 2012, Penetapan ini dilakukan dalam sidang Komite An
Wabup Yoel Boari menegaskan bahwa peringatan ini bukan hanya seremonial, melainkan momentum untuk memperkuat semangat insan PUPR dalam mengamalkan amanat Bhakti Sapta Taruna dengan bekerja sungguh-sungguh dan ikhlas meng
Menurut Setyo, undangan resmi telah disampaikan kepada Istana. KPK juga sudah berkoordinasi dengan Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi. “Masih ada waktu beberapa hari. Nanti akan ada pembaruan informasi, dan kami ten
Tak kalah penting noken mengukuhkan nilai-nilai luhur yang terkandung dalam noken. Selain itu juga, hari noken menurut guru besar itu juga menjadi momen refleksi tentang bagaimana warisan ini menginspirasi perubahan posi
Tak hanya itu, pemerintah juga nampaknya lupa dengan kebijakan lama dimana setiap hari Kamis adalah hari wajib noken. Kesini-kesini kebiasaan menggunakan noken juga dilupakan. Pemerintah dan masyarakat kembali menggunaka
Dengan diakui dunia, identitas ini tidak lagi hanya dikenal secara lokal. noken menjadi penanda bahwa budaya Papua hidup, berharga, dan memiliki tempat dalam peta kebudayaan global. Titus memberi beberapa catatan terkait
“Terkait Hari HAM Sedunia pada, 10 Desember 2025 mendatang, kami KNPB akan melakukan aksi demo damai dilakukan di seluruh tanah Papua. Untuk itu kami meminta aparat keamanan untuk melakukan pengamanan aksi, kemudian kala
Peristiwa itu bukan hanya merenggut nyawanya, tetapi juga menyisakan trauma dalam di benak para tenaga pendidik dan medis yang bekerja bersama almarhumah. Kosmas Paga, rekan Rosalia, adalah salah satu saksi hidup yang pa
Hari peringatan Otsus Papua, yang kini ditetapkan sebagai hari libur fakultatif, merupakan peringatan yang merujuk pada diberlakukannya Undang-undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus bagi Provinsi Papua. UU ini
Otsus Papua adalah kewenangan khusus yang diakui dan diberikan kepada Provinsi Papua, yang berfungsi untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat menurut prakarsa sendiri berdasarkan aspirasi dan hak-hak d
