"Apa beberapa kabupaten yang belum mengalokasikan anggaran untuk penyelenggaraan pemilu serentak. Ini akan menjadi atensi Kementerian Dalam Negeri," ujar JWW singkat, saat membuka kegiatan workshop di kota Jayapura, Selasa 24/10 kemarin.
Kepada wartawan seusai memberikan arahan, bupati Romanus Mbaraka mengungkapkan bahwa pertemuan yang dilakukan ini dalam rangka evaluasi dana Otsus secara berjenjang sekaligus untuk giat dari dari dana Otsus Papua yang akan diterima tahun 2024.
Menanggapi pertanyaan Cenderwasih Pos mengenai sebab musabab lambatnya penyerapan anggaran ini, menurut Frans Pekey, hal ini dipengaruhi oleh beberapa faktor. Namun yang paling disoroti adanya ketidakpatuhan dari pihak ketiga dalam menagih sesuai dengan aturan yang berlaku.
“Bapak Gubernur menyerahkan bantuan dari dana Otsus 2023 berupa tiga unit motor tempel, tiga paket budi daya pengembangan rumput laut (di Amtomoy, Sarawandoro dan Ambai). Kemudian bibit rumput laut melalui sistem kultur jaringan yang ditempatkan di kebun bibit Sarwandori,” terang Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Papua, Iman Djuniawal, Jumat (20/10).
"Mohon maaf, pernyataan itu tidak kami tanggapi karena bukan kapasitas dan tidak pada tempatnya kami tanggapi,"ungkapnya kepada wartawan Cenderawasih Pos, Jumat (20/10)kemarin.
Ketua Forum Peduli Kemanusiaan (FPK) Kabupaten Jayapura Menase Bernard Taime, SH, meminta Pj Bupati Jayapura Triwarno Purnomo menyurati secara resmi ke Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) untuk mengintruksikan jajarannya, terlebih khusus Inspektorat Utama (Irtama) untuk turun langsung mengaudit dana bencana banjir bandang yang terjadi pada tanggal 16 Maret 2019 sebesar kurang lebih Rp 275 miliar.
Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Kota Jayapura, Desy Yanti Wanggai meminta seluruh pimpinan organisasi perangkat daerah di Pemkot Jayapura supaya menggenjot penyerapan dana Otsus tahun 2023.
"Kami ingatkan kepada seluruh Kepala Kampung jangan main- main menggunakan dana kampung, karena setiap uang yang digunakan harus ada laporan pertanggungjawaban,"ucap Apolos dari Fraksi Gerinda, Selasa (17/10)kemarin
"Dana yang kami kumpulkan di posko sebanyak Rp. 2 juta," kata Sonny Togodly Koordinator Aksi Pengalangan Dana Bencana Banjir di Kabupaten Jayawiijaya kepada Cendrawasih pos.
Dikatakan, sampai saat ini, baru dua daerah yang sudah menandatangani NPHD itu, yakni Pemkot Jayapura dan Pemkab Kerom. Sementara Provinsi Papua juga belum melaksanakan bersamaan dengan tujuh kabupaten lain di Papua.
