Selain lulusan SMA hingga S1 yang memenuhi syarat CPNS 2024, peserta yang telah berusia 40 tahun juga diperkenankan untuk mendaftar. Namun, ada sejumlah syarat yang harus dipenuhi.
“Dalam hubungan ini, Diklat prajabatan dan orientasi mempunyai arti yang cukup penting dan mendasar. Karena penyelenggaraan Diklat ini secara nasional dimaksudkan untuk memberikan pengembangan sumber daya manusia dengan mengacu kepada standar kompetensi agar mampu mengoperasionalkan pekerjaan secara efektif dan efisien untuk terwujudnya penyelenggaraan "goodgovernance",” ucap Derek.
Dikatakan Marthen, untuk penempatan pegawai yang diangkat dari formasi honorer K2 dengan usia di atas 35 tahun akan ditempatkan di seluruh 3 Daerah Otonomi Baru (DOB) meliputi Provinsi Papua Tengah, Papua Pegunungan dan Papua Selatan.
”Jadi, ke depan rekrutmen tidak ritual dua atau satu tahunan. Karena tiap tiga bulan bisa ada rekrutmen ASN,” kata Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Men PAN-RB) Abdullah Azwar Anas kemarin.
Kasi Penkum Bidang Intelijen Kejaksaan Tinggi Papua, Aguwani, menyampaikan mereka yang dinyatakan gugur karena tidak hadir sebanyak 125 orang. Dengan alasan ada yang tidak hadir tanpa keterangan dan ada yang datang terlambat.
“Setelah para CPNS mendapatkan SK, maka sebelum melaksanakan tugas selanjutnya di setiap SKPD, wajib baginya mengikuti diklat prajabatan,” tegas Aryoko pada acara Diklat Prajabatan CPNS K2 golongan II dan III di lingkungan Pemerintah Provinsi Papua tahun 2023, di Auditorium Uncen, Jumat (27/10).
“Pembentukan ASN melalui pendidikan dan pelatihan prajabatan yaitu memberikan kontribusi bagi pemerintah daerah pada aspek pelayanan terhadap masyarakat, yang diharapkan memahami sepenuhnya tugas pokok dan fungsi yang hakiki dalam mewujdukan cita cita dan tujuan sebagai pelayan masyarakat dan abdi negara dengan sebaik baiknya,” beber Suzana saat membacakan sambutan Gubernur Papua, M Ridwan Rumasukun.
“Yang menjadi spesial seleksi pengadaan CPNS Kejaksaan RI tahun 2023 ini, dari jumlah total pegawai yang diterima sebanyak 7.846 orang seluruh Indonesia. 2 persen diantaranya Badan Kepegawaian Nasional memberikan jatah khusus untuk Papua dan Papua Barat,” terang Aguwani kepada Cenderawasih Pos, Rabu (18/10).
