JAYAPURA-Penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan prajabatan bagi CPNS formasi honorer, serta orientasi bagi Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja merupakan kebijaksanaan dan program yang strategis dalam pendayagunaan aparatur negara.
Hal itu disampaikan Penjabat Sekda Papua, Derek Hegemur pada penutupan pendidikan dan pelatihan prajabatan bagi Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) golongan II dan III formasi honorer di lingkungan Pemerintah Provinsi Papua, yang digelar di Auditorium Uncen belum lama ini.
“Dalam hubungan ini, Diklat prajabatan dan orientasi mempunyai arti yang cukup penting dan mendasar. Karena penyelenggaraan Diklat ini secara nasional dimaksudkan untuk memberikan pengembangan sumber daya manusia dengan mengacu kepada standar kompetensi agar mampu mengoperasionalkan pekerjaan secara efektif dan efisien untuk terwujudnya penyelenggaraan “goodgovernance”,” ucap Derek.
Dikatakan Derek, pembentukan ASN melalui Diklat prajabatan dan orientasi diharapkan memberikan kontribusi bagi Pemerintah Daerah pada aspek pelayanan terhadap masyarakat yang diarahkan pada pencapaian tujuan luhur.
“Dengan begitu, mampu memahami sepenuhnya tugas pokok dan fungsi dalam mewujudkan cita-cita dan tujuan sebagai pelayan masyarakat dan Abdi Negara dengan sebaik-baiknya,” terangnya.
Adapun kebijakan afirmasi yang diberikan oleh Menteri PAN-RB Republik Indonesia kepada Provinsi Papua untuk mengakomodir THK2 dan tenaga kontrak yang masa kerjanya diatas 5 tahun sebanyak 20 ribu orang.
“Dari kuota tersebut, Pemerintah Provinsi Papua mendapat alokasi sebanyak 2.950 orang yang kemudian ditambahkan dengan alokasi yang tidak digunakan oleh Pemerintah Kabupaten Puncak Jaya sebanyak 500 orang. Sehingga total keseluruhan yang dipakai oleh Pemprov sebanyak 3.450 orang,” bebernya.
Adapun jumlah tersebut berdasarkan ketentuan yang berlaku, sehingga yang berusia di bawah 35 tahun sebanyak 2.329 orang yang akan ditempatkan di Provinsi Papua. Sedangkan yang berusia di atas 35 tahun sebanyak 1.070 orang, akan ditempatkan di pemerintah tiga Daerah Otonomi Baru.
“Masing-masing Provinsi Papua Selatan berjumlah 357 orang, Provinsi Papua Tengah berjumlah 357 orang dan Provinsi Papua Pegunungan berjumlah 356 orang. Sedangkan yang berusia di atas 50 tahun sebanyak 123 orang di Provinsi Papua sebagai PPPK,” terangnya.
Derek juga mengingatkan CPNS yang bekerja di lingkungan Pemerintah Provinsi Papua secara efektif melaksanakan tugasnya dibuktikan dengan pernyataan melaksanakan tugas dari pimpinan SKPD pada awal tahun 2024. Dan secara teknis akan diatur dengan surat edaran Gubernur Papua.
“Sedangkan bagi CPNS yang ditempatkan pada Pemerintah Provinsi tiga DOB di wilayah Papua akan melaporkan diri pada Provinsi masing-masing,” pungkasnya. (fia/tri)
Dapatkan update berita pilihan setiap hari dari Cenderawasihpos.jawapos.com
BACA SELENGKAPNYA DI KORAN DIGITAL CEPOS https://www.myedisi.com/cenderawasihpos
