Pelantikan ini begitu menjadi istimewa, karena Ruth Naomi Rumkabu dalam masa kehamilannya dilantik dan didampingi langsung oleh Suami Herry Ario Naap, Bupati Biak Numfor periode 2019-2024, yang juga sebagai petahana pada Pilkada 2024 ini untuk Kabupaten Biak Numfor.
Ini berdasarkan pemantauan yang dilakukan ALDP pada Pemilu lalu dan berpotensi akan terjadi di Pilkada mendatang, diantaranya penghitungan surat suara dilakukan secara tertutup maupun penghitungan dilakukan di tempat yang berbeda dengan tempat pemungutan suara.
Salah satu syarat agar DPRD terpilih bisa dilantik sebagai anggota Dewan periode 2024-2029, mereka wajib menyerahkan Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN) kepada KPU sebelum tanggal pelantikan.
Atas dasar kelengkapan LHKPN tersebut, lanjut Rosina Kebubun, pihaknya masih menunggu ketersediaan waktu dari pemerintah daerah untuk menyerahkan dokumen LHKPN dari 30 anggota DPR Kabupaten Merauke terpilih tersebut.
Ketua DPR Kabupaten Merauke Sugiyanto, SH, MH, ditemui Ceposonline.com di DPR Kabupaten Merauke memastikan pelantikan anggota DPR Kabupaten Merauke hasil Pileg 14 Februari 2024 itu akan dilakukan pada 21 Oktober 2024.
Menurut Ramses, pihaknya bakal terus melakukan pemantauan persiapan Pilkada serentak di Provinsi Papua agar berjalan dengan lancar, aman dan damai sehingga tidak terjadi kericuan.
Pleno tersebut bakal dijadwalkan kembali usai mendapatkan surat rekomendasi dari KPU RI. Ketua KPU Papua Pegunungan, Daniel Jingga menyatakan terkait dengan pleno penetapan kursi dan penetapan calon terpilih untuk DPRP Papua Pegunungan yang dijadwalkan pada Kamis (1/8) akhirnya ditunda.
Dikatakan meski KPU Provinsi Papua Selatan telah membuat rekomendasi, namun lanjut Theresia Mahuze, pihaknya masih menunggu dari yang bersangkutan apakah mengajukan kasasi atau tidak ke Mahkamah Agung atas putusan Pengadilan Tinggi tersebut.
Ketua KPU Papua pegunungan Daniel Jingga menyatakan hasil PSU dan PUSS ini dalam waktu dekat ini KPU Papua Pegunungan akan mengantar langsung kepada KPU RI guna dilanjutkan kepada Mahkamah Konstitusi, dan nantinya menunggu putusan yang ditetapkan seperti apa, namun yang terpenting dua agenda ini bisa diselesaikan dengan baik.
Ketua KPU Provinsi Papua pegunungan Daniel Jingga mengakui jika hasil putusan Mahkama Konstitusi 3 Distrik harus dilakukan PSU maka Sabtu (13/7) sudah dilakukan, Dimana untuk Distrik Asotipo ada 39 TPS, Maima ada 25 TPS dan Papukoba 26 TPS sehingga jumlah keseluruhan adalah 90 TPS semua sudah dilakukan.
