Kepala Dinas Perhubungan Kabupaten Jayapura, Alfons Awoitauw menjelaskan kenaikan tarif angkutan kota yang diberlakukan oleh Pemkab Jayapura itu sebenarnya merupakan hal yang normal dan biasa. Karena itu menyesuaikan dengan harga kenaikan harga bahan bakar minyak (BBM).
Kepala Dinas Sosial, Kependudukan dan Catatan Sipil Provinsi Papua, Ribka Haluk menyampaikan, dari total wajib KTP-E di Papua sebanyak 3.329.605 orang, sebanyak 1.499.170 diantaranya yang sudah melakukan perekaman KTP-E.
Kepala Diskominfo Provinsi Papua Jery Yudianto mengatakan, salah satu misi Pemerintah Provinsi yang tertuang pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) pada 2018-2023.
 Yunus Wonda menyinggung banyak elit yang sudah kehilangan panggung atau dalam masa berakhir jabatan, mulai sibuk berbicara pemekaran. Ia mengingatkan bahwa jika selama menjabat bisa melahirkan kesejahteraan yang dirasakan masyarakat, maka silahkan saja, tapi jika selama memimpin tidak memberi perubahan apa-apa sebaiknya tidak perlu membahas pemekaran.
 Menurut Hengki, salah satunya yang terjadi di Kabupaten Yahukimo, dimana dari 9 kuota yang seharusnya diisi oleh putra-putri asli Kabupaten Yahukimo justru hanya 4 orang saja. Sedangkan 5 kuota sisanya diisi oleh putra -putri dari kabupaten/kota lain di luar Kabupaten Yahukimo.
Sekedar diketahui, skor IKIP Papua 2022 didapat dari hasil pengisian kuisioner 9 Informan Ahli yang dilanjutkan Focus Group Discussion (FGD) antara Informan Ahli dengan Kelompok Kerja (Pokja) IKIP Papua 2022.
Frits Ramandey selaku panitia transit wilayah 1 menyampaikan, pemuda adalah harapan dari gereja dan juga merupakan tumpuan dari masa depan suatu bangsa. Sebabnya kehadiran dan peran pemuda di setiap kesempatan serta momen memiliki dampak besar di tegah masyarakat dan itu dimulai dari gereja .
Untuk menyikapi antrian panjang kendaraan yang mengisi solar di SPBU, dalam satu minggu ke depan mulai Senin (27/6) hari ini, Pertamina melakukan uji coba perpanjangan jam operasional pengisian solar di SPBU hingga tengah malam atau pukul 00.00 WIT.
Sebagaimana tercantum pada Surat Edaran (SE) Menteri PANRB Nomor 16 Tahun 2022, yang merupakan tindak lanjut atas ditetapkannya Peraturan Pemerintah (PP) No. 94/2021 tentang disiplin ANS.
 Menurut Gobai, proses peradilan sesungguhnya telah ada sejak lama dalam masyarakat adat, sesuai UU Otsus telah diatur dalam satu bab tentang peradilan adat yang berisi pengakuan atas proses peradilan adat dalam masyarakat.
