Gubernur menegaskan, keputusan tersebut merupakan kebijakan yang tidak populer, namun harus diambil demi menjaga stabilitas fiskal daerah. “Untuk kebijakan yang tidak populis, saya sudah minta kepada staf bahwa kami tidak akan menerima pene
“Memasuki tahun 2027, kita berada pada tahap integrasi pembangunan. Berbagai upaya yang telah dibangun harus saling terhubung dan memperkuat satu sama lain,” ujarnya.
Ia menjelaskan, fokus utama pembangunan Papua diarahkan pada integrasi la
“Kota Jayapura, Keerom, Kabupaten Jayapura dan Sarmi menjadi pusat pertanian perkebunan yang akan kami bangun secara masif. Kami berharap dia menjadi lumbung pangan untuk Provinsi Papua, di satu sisi juga dia bisa membantu kami sehingga keb
Wakil Bupati Keerom, Daud, dalam sambutannya menekankan bahwa penggabungan ini bertujuan untuk memastikan sinkronisasi antara program pembangunan umum dan program spesifik yang didanai melalui dana Otsus. Langkah ini diambil agar seluruh pe
Gubernur Papua Pegunungan Dr. (HC). Jhon Tabo, SE, M.B.A mengakui Musrenbang tingkat Provinsi Papua Pegunungan sekaligus genap menjadi satu tahun kepemimpinan Papua Pegunungan yang definitif dan juga 30 tahun otonomi khusus berjalan di Papu
Bupati Yalimo, DR. Nahor Nekwek secara resmi membuka musyawarah perencanaan pembangunan otonomi khusus (Musrenbang) Otsus tahun 2027 di aula dinas keuangan Kabupaten Yalimo. Kegiatan Musrenbang ini diikuti sekitar 100 pe
Ia menjelaskan, dalam forum tersebut seluruh program akan dibahas kembali melalui pembagian komisi guna memastikan setiap usulan dapat diselaraskan dengan prioritas pembangunan daerah.
Kegiatan ini dihadiri pemerintah Provinsi Papua Pegunungan, Yohanes Rappa, Ketua DPRK Yalimo Elia Yare, serta unsur pemerintah dan masyarakat. Mengusung tema Yalimo sehat dan cerdas dengan layanan berkualitas dan inklusi
Bupati Biak Numfor Markus Octovianus Mansnembra, SH.,MM dalam arahannya menegaskan, bahwa Musrenbang adalah momentum penting bukan sekadar formalitas tahunan atau agenda rutin, melainkan proses krusial untuk menyusun ren
Pelaksana Tugas Sekretaris Daerah Kota Jayapura, Muchlis Karim, menegaskan bahwa akurasi data serta tahapan perencanaan yang sistematis menjadi kunci utama dalam pengelolaan dana Otsus.
Plt Kepala Bapperida Papua, Muflih Musaad mengungkapkan bahwa RPJMD nantinya akan menjadi acuan utama bagi pelaksanaan visi dan misi gubernur. Dokumen tersebut diperkirakan mulai efektif mengarahkan kebijakan pembangunan
Hal itu disampaikannya dalam kegiatan Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) dalam rangka penyusunan Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) Kota Jayapura Tahun Anggaran 2027 yang dilaksanakan di Aula Kantor Wal
Wali Kota menegaskan bahwa penyelenggaraan Musrenbang merupakan amanat Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, yang mewajibkan pemerintah daerah melaksanakan proses perencanaan
Rapat ini merupakan tindak lanjut dari terbitnya Peraturan Presiden Nomor 107 Tahun 2025 tentang Rencana Aksi Percepatan Pembangunan Papua (RAPPP) 2025–2029, yang menjadi pedoman pembangunan Papua lima tahun ke depan.
Forum ini dihadiri oleh Asisten I Bidang Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat, Ananias Faot sekaligus membuka kegiatan. Dalam amanatnya, Ananias menegaskan bahwa Musrenbang bukan sekadar seremonial, melainkan instrumen
Diantaranya, membuka sekaligus menutup pelaksanaan musrenbang tingkat distrik se-Kabupaten Keerom, perencanaan pembangunan kantor Distrik, menyalurkan bantuan kenderaan roda 4, UMKM, bantuan peralatan sekolah bagi siswa,
Selain kebutuhan mendasar dimaksud diatas, Bupati juga meminta akan ikut memberikan perhatian serius terhadap sektor kelautan, perikanan, pariwisata, dan bidang ketahanan pangan lokal melalui aksi-aksi nyata di lapangan.
Sidak itu dilakukan bertepatan dengan dilakukannya pengisian BBM bersubsidi di SPBUN. Dalam sidak itu, Bupati mendapati satu mobil open cup yang penuh dengan jirigen dan diduga kuat akan melakukan transaksi jual beli BBM
Bupati Yoseph Bladib Gebze seusai membuka Musrenbang Distrik tersebut mengungkapkan, Musrenbang yang dilaksanakan ini untuk perencanaan program tahun 2027 mendatang atau tahun kedua pelaksanaan Rencana Pembangunan Jangka
Ia menjelaskan, seluruh usulan yang dibahas dalam Musrenbang ini akan diajukan kepada Pemerintah Kabupaten Jayapura melalui perangkat daerah teknis, dengan fokus pada enam pokok pembahasan yang kemudian dirumuskan dalam
Menurutnya, pelaksanaan Musrenbang tersebut juga berpedoman pada Permendagri Nomor 86 Tahun 2017, khususnya Pasal 94 dan Pasal 98, yang mengatur tentang Musrenbang RKPD di tingkat distrik. Regulasi tersebut memungkinkan
Bupati Willem Wandik mengatakan, penyusunan RPJMD merupakan tahapan krusial dalam menentukan arah pembangunan Kabupaten Tolikara dalam jangka waktu lima tahun ke depan sebagaimana diatur dalam Permendagri Nomor 86 Tahun
Acara tersebut secara resmi dibuka oleh Wakil Bupati Sarmi, Jumriati, SH. Dalam sambutannya, Wakil Bupati Jumriati menegaskan bahwa Musrenbang RPJMD ini harus menghasilkan rencana pembangunan yang nyata, terarah, serta m
Pj Sekda Provinsi Papua Pegunungan, Drs. Wasuok D Siep penyatakan Musrenbang ini bertujuan untuk menghasilkan kesepakatan dan komitmen stakeholders pembangunan atas program dan kegiatan pembangunan daerah yang dimuat d
“Musrenbang ini adalah momentum strategis untuk memastikan bahwa kebijakan pembangunan benar-benar merespons kebutuhan masyarakat. Hasilnya akan menjadi bahan strategis dalam Musrenbang Nasional di Jakarta pada Mei menda
Terdapat lima prioritas dalam Musrenbang. Pertama, peningkatan kualitas dan pemerataan SDM. Kedua, pertumbuhan ekonomi yang inklusif, berkeadilan dan berkelanjutan. Ketiga, percepatan pembangunan sarana dan prasarana inf
Kelima program tersebut meliputi penerapan penangkapan ikan terukur berbasis kuota dan pengembangan budidaya perikanan berorientasi ekspor berbasis komoditas lokal. Lalu penguatan pengawasan serta penyelamatan ekosistem
Mulai dari Indeks Pembangunan Manusia (IPM) naik menjadi 67,89%, menunjukkan peningkatan kualitas hidup masyarakat. Kemudian laju pertumbuhan ekonomi mencapai 4,24%, didukung oleh proyek-proyek infrastruktur dasar di kam
Musrenbang dibuka secara resmi oleh Bupati Keerom, Piter Gusbager yang dalam sambutannya menegaskan pentingnya sinergi antara pemerintah, masyarakat, dan sektor swasta dalam menyusun perencanaan pembangunan yang responsi
Ribka menekankan pentingnya sinkronisasi pembangunan antara pemerintah pusat dan Pemda. Baik provinsi maupun kabupaten/kota, untuk mewujudkan Indonesia Emas 2045.
Menurut Abisai Rollo, ada aset Pemkot yang bisa dimanfaatkan untuk menyelenggarakan kegiatan dan tidak lagi dilaksanakan di hotel-hotel. "Semua kegiatan OPD kita bisa dilakukan di Aula kantor walikota, kalau memang tidak cukup, kan ada GOR Waringin yang sementara masih direnovasi," ungkapnya.
Diakuinya, Jika APBD Kabupaten Jayapura seperti DKI Jakarta, tidak masalah untuk menampung semua usulan. "Karena APBD kita saja seperti ini yang mana 95 persen bersumber dari transferan pusat sudah jelas tidak dapat mengcover semua usulan yang ada," terangnya.
Pj. Bupati Jayapura, Samuel Siriwa menjelaskan terkait dengan musrembang yang telah dilakukan, pihaknya berharap bahwa semua kegiatan musrembang yang telah dilakukan, yakni tingkat kampung, tingkat distrik, hingga tingkat kabupaten ini dapat dikolaborasikan.
Kata Imam Khoiri, usulan itu tetap dengan mempertimbangkan kemampuan keuangan daerah di tengah - tengah efisiensi anggaran. Karena itu, DPR Kota Jayapura sebagai turut memberikan pokok-pokok pikiran yang masuk dalam perencanaan pembangunan daerah. DPRK pun diwajibkan menyerap aspirasi melalui reses dan dengar pendapat/aspirasi bersama masyarakat secara langsung bulan lalu.
Dari pantauan Cenderawasih Pos di lokasi kegiatan, Rustan Saru terlihat menegur hingga mengusir sejumlah ASN yang hadir dalam Musrenbang itu. Hal itu ia lakukan karena beberapa pegawai tersebut tanpak tidak disiplin dengan tidak mengenakan papan nama.
Kepala Distrik Abepura Tom Rumbewas mengungkapkan, Musrenbang ini merupakan forum untuk merumuskan bersama tentang kebutuhan pembangunan yang menjadi prioritas di distrik Abepura. Karena itu, penting bagi semua kepala kampung bersama aparatnya untuk mengidentifikasi kebutuhan pembangunan di wilayahnya.
Musrembang tersebut dilakukan di Kampung Bukisi, Distrik Yokari, Kabupaten Jayapura dengan mengangkat tema, "Pemantapan pelayanan masyarakat berbasis distrik, dengan didukung oleh pemberdayaan masyarakat adat, dan pengembangan kampung adat, serta pelestarian lingkungan dan sumber daya alam dalam tatanan sosial yang ramah".
Musrenbang ini dihadiri oleh berbagai pemangku kepentingan, termasuk Bupati Biak Numfor yang diwakili oleh Sekretaris Bappeda Biak, Arnold Ramses Kbarek, Anggota DPRK wilayah Dapil Samofa Johaes O Aboki, Kepala Distrik Samofa Adam Umar, serta para kepala kelurahan dan kampung di wilayah Distrik Samofa.
Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Kota Jayapura, Djoni Naa berharap pelaksanaan Musrenbang Otsus tahun 2025 fokus pada pemberdayaan masyarakat yang mengacu pada visi misi atau program prioritas walikota dan wakil walikota Jayapura terpilih.
Bupati Yalimo Dr. Nahor Nekwek, SPd, MM yang diwakili oleh Asisten II Setda Kabupaten Yalimo Leonardus Pally dalam sambutan tertulisnya mengatakan bahwa dalam rangka mewujudkan cita-cita Indonesia emas tahun 2025-2045 pemerintah daerah sesuai dengan kewenangannya harus menyusun rencana pembangunan daerah sebagai satu kesatuan dalam sistim perencanaan pembangunan nasional.
Dalam sambutanya Pj Bupati Marthen Kogoya mengatakan, Musrenbang RPJPD merupakan salah satu tahapan yang wajib dilaksanakan dalam penyusunan dokumen RPJPD Kabupaten Tolikara Tahun 2025-2045, serta menjadi bagian agenda nasional yang dilaksanakan secara serentak oleh seluruh provinsi, kabupaten dan kota di Indonesia berdasarkan pada instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2024.
PJ Bupati JayawijayaDr. Sumule Tumbo, SE, MM menyatakan Musrembang otsus dan regular ini menjadi dasar penajaman program kegiatan prioritas TA 2025 mendatang, oleh karena itu ia memoohon kepada seluruh pemangku kepentinganuntuk terlibat langsung, oleh karena itu mereka yang diundang ini bisa terlibat dalam memusyawarahkan program prioritas layanan masyarakat kedepan.
Proses penyusunan RPJPD telah melewati tahap rancangan awal dan konsultasi dengan pemerintah pusat melalui Direktorat Jenderal Bina Pembangunan Daerah Kementerian Dalam Negeri, yang kemudian diperbaiki menjadi dokumen rancangan. Musrenbang ini bertujuan mempertajam visi, misi, arah kebijakan, serta sasaran pokok dari dokumen RPJPD tersebut.
Bupati Mimika, Eltinus Omaleng dalam sambutan tertulisnya yang dibacakan Asisten III Bidang Administrasi Umum, Setda Kabupaten Mimika, Anace Hombore menyebutkan, dalam rangka mewujudkan cita-cita Indonesia Emas 2025-2045, daerah sesuai kewenangannya menyusun rencana pembangunan daerah dalam satu kesatuan dalam sistem perencanaan pembangunan nasional.
Kepala BP3OKP Papua Selatan Yoseph Hanawo Yolmen, mengatakan Musrembangnas ini menjadi forum yang penting untuk meningkatkan sinkronisasi, harmonisasi, evaluasi dan koordinasi antara Kementrian PPN/BAPPENAS, Kementrian/Lembaga (KL) dan pemerintah daerah dalam mendukung perencanaan dan pelaksanaan kegiatan yang mendukung 5 agenda pembangunan dan pencapaian 45 Indikator Indonesia Emas.
Kepala Bappeda Provinsi Papua, Yohanes Walilo melaporkan bahwa kegiatan ini telah menghasilkan kesepakatan-kesepakatan yang ditandatangi oleh Bappeda Kabupaten/Kota, Bappeda Provinsi serta OPD Provinsi Papua dan Mengetahui Gubernur Papua, Sekretaris Daerah Provinsi Papua.
"Artinya pembangunan yang dilaksanakan harus berkelanjutan,” ucap Derek pada penutupan Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) 2025-2045, Rencana Kerja Perangkat Daerah (RKPD) dan Otsus 2025, Jumat (26/4) lalu di Kantor Gubernur Jl Soa Siu Jayapura.
Pj Gubernur Papua M Ridwan Rumasukun yang membuka kegiatan ini, Rabu (24/4) pagi kemarin mengungkakan rasa syukurnya untuk mengikuti pembukan Rancangan Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Tahun 2025-2045 dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKDP) Tahun 2025, serta Musrenbang Otonomi khusus provinsi Papua Tahun 2025.
