Musrenbang Harus Selaras dengan Kebijakan Nasional
WAMENA – Pemerintah Provinsi Papua Pegunungan melalui Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah (Bapperida) Provinsi Papua Pegunungan melakukan Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) yang melibatkan 8 Pemerintah Kabupaten di wilayah cakupan guna membahas perencanaan pembangunan pemerintah daerah dan juga otonomi khusus.
Gubernur Papua Pegunungan Dr. (HC). Jhon Tabo, SE, M.B.A mengakui Musrenbang tingkat Provinsi Papua Pegunungan sekaligus genap menjadi satu tahun kepemimpinan Papua Pegunungan yang definitif dan juga 30 tahun otonomi khusus berjalan di Papua dan ini merupakan Musrenbang yang kedua kalinya dilakukan untuk perencanaan program kerja 2027.
“Saya berharap semua komponen bisa mengikuti Musrenbang ini dengan seksama agar bisa mendapatkan masukan dari pemateri untuk semua program kerja yang akan kita laksanakan tahun 2027, namun semua itu kembali lagi kepada fiskal atau keuangan daerah,”ungkapnya Senin (27/4).
Gubernur mengharapkan agar semua yang hadir bisa mengikuti dan memanfaatkan Musrenbang ini dengan baik dalam perencanaan dan mohon dukungan penuh dari Bappenas, beberapa waktu lalu ia bersama Gubernur Papua Tengah sudah menghadap menteri Perencanaan Pembagunan Nasional, hampir 3 jam lebih diskusi tentang perencanaan pembangunan dan otonomi khusus di Papua Pegunungan.
“Saat ini saya menekankan kepada para bupati dari 8 Kabupaten jika tinggal setahun lagi pemerintahan DOB ini harus data yang akurat terkait Orang Asli Papua yang hidup di Papua Pegunungan sebab data ini berdampak pada fiskal baik DAK, dan Dana Otsus,”katanya
Di tempat yang sama Kepala Bapperida Provinsi Papua Pegunungan Marthen Kogoya, SH, M.AP menyatakan Pelaksanaan Musrenbang kali ini dilaksanakan untuk memastikan rencana pembangunan yang mana berbasis kepada kebutuhan rill masyarakat, baik perencanaan yang terintegrasi lintas sektor dan wilayah, serta prioritas kepada hasil pencapaian indikator kinerja secara terukur dan berkelanjutan.
“Secara Umum Musrenbang di tingkat Provinsi ini bertujuan untuk menyepakati prioritas pembangunan daerah provinsi, sebagai dasar penyempurnaan rencana kerja pemerintah daerah Provinsi yang selaras dengan kebijakan nasional dan kebutuhan di wilayah kabupaten,”jelasnya.
