Pelaksana Tugas Kepala Bapperida Papua, Muflih Musaad mengatakan penyusunan usulan dilakukan mengacu pada kriteria penggunaan dana Otsus, meliputi skema 1 persen, 1,25 persen, serta Dana Tambahan Infrastruktur (DTI). Usulan tersebut merupak
Gubernur Papua Pegunungan Dr. (HC). Jhon Tabo, SE, M.B.A mengakui Musrenbang tingkat Provinsi Papua Pegunungan sekaligus genap menjadi satu tahun kepemimpinan Papua Pegunungan yang definitif dan juga 30 tahun otonomi khusus berjalan di Papu
Bupati Yalimo, DR. Nahor Nekwek secara resmi membuka musyawarah perencanaan pembangunan otonomi khusus (Musrenbang) Otsus tahun 2027 di aula dinas keuangan Kabupaten Yalimo. Kegiatan Musrenbang ini diikuti sekitar 100 pe
Ketua MRP, Nerlince Wamuar, menegaskan bahwa pelibatan MRP dalam setiap kebijakan strategis, khususnya yang berkaitan dengan hak Orang Asli Papua (OAP), merupakan amanat undang-undang. Ia merujuk pada Undang-Undang Otono
“DAU kita justru mengalami kenaikan, dari Rp618 miliar naik menjadi Rp717 miliar pada tahun 2026. Mengalami kenaikan sebesar Rp99 miliar,” terang Jimmy, kepada Cenderawasih Pos.
“Ini artinya, mereka bekerja dengan sungguh-sungguh untuk menyerap seluruh program kegiatan yang dilaksanakan pasca-monitoring. Ada giat-giat yang dilakukan para OPD, sehingga realisasinya naik mencapai 64 persen, dan in
Monitoring ini bertujuan untuk memantau capaian realisasi fisik dan keuangan perangkat daerah hingga Triwulan III Tahun 2025, mengidentifikasi hambatan pelaksanaan program dan kegiatan prioritas dan enyusun langkah strat
Plt Bapperida Papua, Jimmy Alberto Thesia menyebut, pihaknya akan melaksanakan proses salur di tempat yang dilakukan di Jayapura. Ini dikarenakan realisasi seluruh Organisasi Perangkat Daerah (OPD) untuk Otsus rata-rata
Plt Bapperida Papua, Jimmy Alberto Thesia menyebut, pihaknya akan melaksanakan proses salur di tempat yang dilakukan di Jayapura. Ini dikarenakan realisasi seluruh Organisasi Perangkat Daerah (OPD) untuk Otsus rata-rata
Kepala Bapperida Provinsi Papua, Jimmy Thesia mengatakan, penurunan ini menjadi perhatian serius pemerintah daerah, karena berdampak langsung pada pembangunan infrastruktur dasar di kabupaten dan kota.
