Kedatangan tim yang bertindak sebagai kuasa hukum dari Gubernur Papua Lukas Enembe tersebut untuk memenuhi undangan dari Direktur Penyidikan KPK Asep Guntur Rahayu membahas kondisi kesehatan terkini Gubernur Papua.
 Di lain sisi, KPK sendiri memastikan akan memproses Gubernur Papua Lukas Enembe dengan hukum positif atau hukum nasional terkait dugaan kasus gratifikasi Rp 1 M.
Dokter pribadi Gubernur Papua, Anton Mote menyebut, hingga kini masih berupaya agar Gubernur Papua Lukas Enembe bisa menjalani pemeriksaan MRI atau pencitraan resonansi magnetik.
"Lukas Enembe Gubernur Papua adalah pelindung rakyat, pemimpin besar, dan suara hati nurani Penduduk Orang Asli Papua (POAP) dan LE Gub Papua selalu ada di hati rakyat kecil, Lukas Enembe Gubernur Papua adalah wajah Tuhan dan suara Tuhan yang nyata di Tanah Papua," Katanya.
Dokter Pribadi Gubernur Papua, dr Anton Mote menyampaikan, Tim Dokter Singapura telah tiba Selasa pagi di Jayapura dan Gubernur akan menjalani serangkaian pemeriksaan dan perawatan.
Sementara itu, kuasa hukum lainnya Dr. S. Roy Rening menyatakan Tim Hukum sudah bertanya langsung kepada Yulce Wenda terkait dengan dugaan pemberian gratifikasi tersebut, dan saksi mengatakan, tidak mengetahui sama sekali perihal gratifikasi tersebut.
 Ketua Dewan Adat Papua, Dominikus Sorabut, menjelaskan bahwa hal tersebut merupakan proses organisatoris DAP yang usai menggelar pleno ke-11. Selain itu keputusan tersebut merupakan pandangan seluruh pimpinan tujuh wilayah adat di Tanah Papua.
Hal ini disampaikan dokter pribadi Lukas Enembe, dr Anton Mote. Kata Mote tiga dokter ini berasal dari RS Elisabeth Singapura dan ketiganya memiliki spesialisasi yang berbeda. Ada spesialis jantung, sub spesialis ginjal dan dokter internis.
Terkait ini Anton Mote menyatakan bahwa info tersebut adalah hoax atau kabar tak benar. Pasalnya ia baru saja bersama Gubernur dan semua masih dalam penanganan seperti biasa.
Koordinator Kuasa Hukum Gubernur Papua, Petrus Bala Pattyona mengatakan, kehadiran Kabinda di kediaman Lukas Enembe untuk menyampaikan keinginan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) agar Lukas Enembe bisa mengikuti pemeriksaan di Jakarta.
