"Kami ingatkan kepada seluruh Kepala Kampung jangan main- main menggunakan dana kampung, karena setiap uang yang digunakan harus ada laporan pertanggungjawaban,"ucap Apolos dari Fraksi Gerinda, Selasa (17/10)kemarin
Pihaknya berharap demikian karena anak-anak asli setempat memiliki daya saing dan nilai tawar yang rendah bila di banding dengan warga bukan asli setempat sehingga tidak mungkin bisa mencalonkan diri sebagai calon anggota DPRD kabupaten / kota pada salah satu daerah di luar Papua.
Wakil Ketua Komisi B, DPRD Kota Jayapura, Yuli Rahman menyatakan Pemerintah Kota Jayapura harus segera memperbaiki guiding block yang ada di Kota Jayapura, sebab menurutnya guiding block yang ada saat ini, hampir seluruhnya rusak.
 Ratusan masyarakat Biak Numfor yang berasal dari berbagai wilayah itu kedatangannya ke Kantor DPRD Biak Numfor diterima oleh tiga anggota DPRD Biak Numfor masing-masing Aneta Kbarek, Alfius Adadikam, dan Anthhon Ko bertempat di depan Kantor DPRD Biak Numfor.
  Pembukaan sidang paripurna ini dihadiri oleh Ketua DPRD Kabupaten Nduga Ikabus Gwijangge, SE, Wakil Ketua I Alimi Gwijangge, Wakil Ketua II Epianus Kogoya, Sekretaris DPRD Kabupaten Nduga Roy Firmansyah, SSos dan sejumlah anggota DPRD Kabupaten Nduga lainnya.
Komisioner Komnas HAM RI Prabianto Mukti Wibowo menyatakan dari kunjungan yang dilakukan pihgaknya sudah melihat bahwa lahan yang ingin dijadikan pusat perkantoran Provinsi Papua pegunungan merupakan lahan subur untuk perkebunan masyarakat yanbg selama ini memang digunakan sebagai sumber kehidupn masyarakat welesi dan Wouma.
Diakui, untuk internal Sekretariat DPRD Kabupaten Jayapura mendapatkan Pagu Anggaran sebesar Rp 45 miliar dari APBD induk 2023, yang disetujui TAPD Kabupaten Jayapura dari usulan sebelumnya Rp 54 miliar.
Padahal di kabupaten/kota lainnya di Papua sudah ada yang menganggarkan bahkan menyerahkan dana hibah kepada KPU. Sedangkan di Pemkab Jayapura belum jelas kapan diserahkan dan nilainya berapa, karena Pemkab masih menyesuaikan dengan anggaran daerah.
Ribuan Masyarakat itu memulai aksi long march sejak pagi jam 09.00 WIT dari Lapangan Merah Putih Karubaga dan perempatan jalan Kogome dan jalan giling batu menuju Kantor Dewan Perwakilan Daerah DPRD Tolikara di Gurikme dengan membawa spanduk pernyataan sikap.
Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Merauke meminta pemerintah Kabupaten Merauke untuk memberikan perhatian kepada sejumlah yang saat ini dikabarkan mengalami krisis air dan pangan. Kampung-kampung tersebut seperti Kampung Tor, Kladar, Sabon dan Dafnawangga.
