Jika ketiga fungsi ini menurutnya berjalan beriringan, DPR akan menjadi mitra strategis yang tangguh bagi pemerintah daerah untuk mengeksekusi problem krusial di masyarakat. Namun, dalam realitas empiris, mantan Menteri Lingkungan Hidup ini
Kegiatan Retreat Kursus Pemantapan Pimpinan Daerah (KPPD) yang diselenggarakan oleh Lembaga Ketahanan Nasional (Lemhannas) bersama 557 ketua DPRD provinsi, kabupaten, dan kota se-Indonesia. Kegiatan tersebut berlangsung
‘’Sebagai bupati Merauke, saya mengimbau kepada seluruh lapisan masyarakat, pemerintah dan para tokoh yang ada di Merauke, mari kita melakukan hal utama untuk kita lakukan yaitu bagaimana kita menjaga asset yang sangat b
“Pembahasan APBD Perubahan 2025 akan dilakukan setelah pembahasan materi terakhir sidang paripurna RPJMD selesai. Jadi saat ini fokus kami masih ke RPJMD dulu,” jelas Ferianto, yang juga Ketua Partai Perindo Kabupaten Ja
Massa aksi menuntut pembatalan kebijakan dan pengunduran diri Bupati Sudewo yang berujung pada terjadinya kericuhan, perusakan fasilitas, pembakaran kendaraan dinas, dan puluhan korban luka. Meski tekanan massa begitu ku
Ferianto juga mengaku, kalau seandainya adik adik nanti sekolah di Asrama Airu mereka pasti mudah pulang bisa jalan kaki termasuk di Distrik Kaureh, Demta, Yapsi, mereka pasti ingin pulang ke tapi kalau di kota justru me
Penasehat Ahli Balitbang DPP Partai Golkar Henry Indraguna mengatakan, Putusan Mahkamah Konstitusi (MK) Nomor 90/PUU-XXI/2023 telah mengubah tafsir ketentuan pemilu serentak sebagaimana diatur dalam Pasal 167 dan Pasal 3
Kapolres Puncak Jaya AKBP Achmad Fauzan menyampaikan bahwa bahwa peristiwa pertama terjadi sekitar pukul 00.15 WIT, ketika petugas jaga Polres Puncak Jaya menerima laporan dari Pos Jaga Kantor Bupati mengenai kebakaran d
Wakil Ketua II DPR Papua, Mukry Mauritz Hamadi, menegaskan bahwa Pusat Pelelangan Ikan (PPI) Fandoi di Biak Numfor dan PPI Depapre di Jayapura adalah dua sentra utama yang harus dikembangkan untuk mencapai visi perikanan
Selain tentang kondisi keandalan kelistrikan di Pegunungan Arfak, salah satu fokus pembahasan lain pada pertemuan tersebut yaitu mengenai perluasan layanan kelistrikan khususnya pada Distrik Anggi Gida dan Distrik Hink.
"Hal ini perlu diklarifikasi karena di sekolah tidak ada istilah Pungutan Liar, tetapi selama ini yang dilaksanakan adalah sumbangan dan partispasi yang disepakati bersama oleh Kepala Sekolah dengan Komite Sekolah dan p
Ketua DPRD Tolikara, Meinus Y. Wenda, S.IP, ketika memimpin kegiatan tersebut, mengatakan bahwa kegiatan ini merupakan bentuk perhatian wakil rakyat terhadap kebutuhan dasar masyarakat, khususnya dalam sektor pertanian d
Wakil Bupati Jayapura, Haris R. Yocku menjelaskan, dari empat usulan, DPR telah menetapkan Perda Pariwisata di Kabupaten Jayapura, hal ini tentunya dapat meningkatkan potensi dan pengembangan pariwisata di Kabupaten Jaya
Sebanyak 30 anggota DPRD yang dilantik, mengangkat Meinus Wenda, S.IP dari PDIP (partai peraih kursi terbanyak) sebagai Ketua Sementara DPRD Tolikara. Sedangkan, Ketua I Sementara dijabat Wes Kogoya dari PKS (partai pemenang kursi terbanyak kedua).
Bupati Markus menambahkan, Pemda Biak Numfor melalui Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD), yang dipimpin langsung oleh Sekretaris Daerah Zakarias Mailoa, telah melakukan koordinasi dan mempersiapkan segala prosedur terkait pembayaran THR. Berdasarkan laporan TAPD, Bupati memastikan bahwa pembayaran THR dan gaji ke-14 akan terealisasi paling lambat pada hari Jumat, 21 Maret 2025.
Bupati Tolikara, Willem Wandik dalam sambutannya mengucapkan syukur kepada Tuhan karena atas limpahan rahmat-Nya, sehingga digelar sebuah acara yang penuh makna yaitu pelantikan anggota DPRD Kabupaten Tolikara. Ia memberikan selamat kepada anggota DPRD atas kepercayaan yang diberikan masyarakat untuk mengemban sebuah tanggung jawab yang besar.
“Jalan masuk Pasar Sentral dan jalan masuk menuju ke Kampung Wuluebur itu harus ada aparat keamanan Polisi bersama Polisi Pamong Praja harus jaga, tidak boleh ada kendaraan mobil maupun motor lalu lalang, harus terti bkarena ini agenda kenegaraan,” tegas Bupati Willem Wandik.
Menurut Max, pelantikan tersebut nantinya akan berpedoman pada surat edaran Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) tentang proses pemilihan kepala daerah serentak tahun 2024 di poin ke-8 tentang proses serah terima jabatan dilaksanakan di ibukota kabupaten atau kota.
Kepada Cenderawasih Pos, Lusyana mengatakan bahwa, masyarakat pemilik hak Ulayat tersebut melakukan pemalangan itu sebagai bentuk kekesalan dan kekecewaan mereka terhadap Pemkot Jayapura yang selama ini tidak pernah mendengarkan apa yang mereka inginkan.
Karena berdasarkan data yang ia dapat dari Dinas Kesehatan Kota Jayapura, kurang lebih sebanyak 731 pasien terduga TB di Kota Jayapura dengan 50 kasus notifikasi dan 42 pasien yang telah menjalankan pengobatan.
Ketua DPR Yahukimo, Moses Mirin didampingi wakil ketua, Nehemia Elopere dan Yoel Itlay menyampaikan bahwa tugas mereka sudah selesai dalam mengawal pesta demokrasi hingga memperoleh hasil bupati dan wakil bupati terpilih. Hasil ini akan diteruskan ke Pemprov kemudian dilanjutkan ke Kemendagri untuk selanjutnya dilakukan pelantikan secara serentak pada 20 Februari nanti.
Ketua DPRD Kabupaten Tolikara, Sony Wanimbo mengatakan, berdasarkan Surat Keputusan Nomor 2 DPRD Tolikara/II/2025 tentang penetapan dan pengusulan bupati dan wakil bupati terpilih, menetapkan pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Terpilih, bapak Willem Wandik, S.Sos dan Yotam Wenda sebagai Kepala Daerah Kabupaten Tolikara periode 2025 – 2030.
Bahkan Kapolda ketika itu, Irjend Pol Mathius Fakhiri juga memberi catatan terkait daerah rawan dan potensi - potensi yang mungkin terjadi. Namun siapa sangka jika ending semuanya justru happy. Semua prediksi tersebut terbantahkan. Bahkan kata Kapolres Yahukimo, AKBP Heru tak ada satupun letupan senjata untuk meladeni konflik.
Ketua DPRD Kota Jayapura, Noy Ajomi menyampaikan, perlu ada kesetaraan pendidikan, yang artinya perhatian pemerintah tidak saja pada sekolah-sekolah negeri, namun Yayasan yang bergerak di bidang pendidikan juga perlu diakomodir.
Menurut Elias, demonstrasi yang dilakukan oleh mahasiswa terkait isu pendidikan seharusnya tidak perlu terjadi jika pemerintah daerah proaktif dalam menangani permasalahan pendidikan. Apalagi, hal tersebut menyangkut masa depan anak-anak OAP di Kabupaten Mimika.
Massa juga minta MK agar menolak gugatan yang diajukan oleh Paslon nomor 4 guna menghindari terjadinya konflik anatar masyarakat. Sebab pleno yang sudah dilakukan oleh KPU Provinsi dinilai sudah sah dan resmi karena jabatan KPU itu diberikan oleh negara dan suara yang diperoleh sesuai dengan hasil di lapangan. Hal yang sudah disahkan, jika dirubah-rubah akan menimbulkan konflik horizontal dan menimbulkan korban terhadap masyarakat.
DPRD dan Pemkab Nduga sendiri akhirnya menuntaskan pembahasan dalam sidang paripurna yang dilakukan di Hotel Horex, Sentani pada 20 Desember kemarin. "Sudah dibahas dan ditetapkan oleh teman-teman DPR dengan harapan tahun 2025 pelaksanaan anggaran dimulai bulan Januari sehingga program yang ditetapkan bisa dijalankan dan tepat waktu dan mendapatkan output dari masyarakat," jelas Elai Giban usai sidang pekan kemarin.
Karena itu dirinya pun sangat setuju jika pemilihan Kepala Daerah kembali dilakukan DPRD. Banyak pertimbangan selama ini terjadi diantara pemborosan anggaran serta untuk mengurangi berbagai resiko. Tan Wie Long sampaikan itu kepada Cenderawasih Pos, seusai mengikuti Natal bersama keluarga DPRP Papua di halaman belakang gedung ll Kantor DPRP Papua pada, Jumat (20/12) malam.
Seperti yang disampaikan Penjabat Bupati Mimika, Valentinus Sudarjanto Sumito pada Sabtu 14 Desember 2024 lalu bahwa, serapan anggaran yang lelet ini dipengaruhi banyaknya pekerjaan yang belum teradministrasi.
Orentasi tersebut merupakan kerjasama antara Sekretariat DPRD Kabupaten Puncak Jaya dengan Badan Pengembangan SDA Provinsi Papua. Pembukaan kegiatan dilakukan Kepala Biro Tata Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Setda Provinsi Papua, Jimmy S. Wanimbo. Sekretaris Dewan DPRD Kabupaten Puncak Jayapura, Elita Telenggen,S.Sos mengatakan, pelaksanaan Orentasi ini penting bagi anggota dewan.
Ketua DPRD sementara Piter Togodly mengatakan,setelah ini,mengaku bersyukur pada Tuhan karena Kabupaten Mamberamo Tengah menjadi kabupaten pertama di Provinsi Papua Pegunungan yang pertama menggelar pelantikan anggota DPRD di Wamena,ibu kota Provinsi Papua Pegunungan.
Sebagai daerah otonomi baru yang dimekarkan, Provinsi Papua Selatan masih sangat tergantung pada dana transfer daerah. Sementara penggalian potensi daerah belum dilakukan secara optimal karena DPRP Papua Selatan baru terbentu, sehingga berbagai peraturan daerah sebagai payung hukum untuk menarik berbagai potensi tersebut sesuai dengan perundang-undangan belum dapat dilakukan. Kecuali yang sudah berjalan selama ini sejak DOB Papua Selatan terbentuk adalah pajak kendaraan bermotor.
Hal itu diungkapkan oleh Plt. Sekretaris Daerah Kota Jayapura Evert Merauje, setelah pihaknya memastikan tidak adanya gugatan yang dilakukan oleh oknum masyarakat yang merasa keberatan dengan hasil seleksi yang sudah dijalankan oleh Panitia Seleksi Kota Jayapura. Gugatan itu jika dilakukan harus dilaporkan ke PTUN Manado
Ketua sementara DPR Kota Jayapura, Yuli Rahman mengatakan, internal partai politik berlambang partai beringin itu telah mengusulkan tiga nama yakni Yuli Rahman, Ahnad Sujana dan Refalino Ayomi.
Pares menjelaskan bahwa tahapan yang harus dilakukan yakni setelah membentuk fraksi kemudian dilanjutkan dengan membahas tata tertib kemudian menetapkan pimpinan definitif. Setelah itu barulah pembentukan alat kelengkapan dewan dan komisi - komisi. "Kami menunggu sampai saat ini sudah 1 bulan 5 hari dan hanya Golkar yang belum mengirimkan nama," bebernya.
Penjabat Bupati Puncak, Nenu Tabuni dalam pidato penutupan sidang paripurna DPRK Puncak, menyampaikan bahwa RAPBD Tahun 2025 terdiri dari pendapatan yang bersumber PAD, hibah, DBH, DAK dan Otsus.
Para anggota DPR Keerom telah mengambil sumpah jabatan di gedung pramuka Keerom, Selasa (5/11) siang kemarin. Adapun 6 kader Golkar yang ikut dilantik diantaranya Kanisus Kango, Yahya Sauri, Antonius Psebo, Munaji, Dominika Tafor dan Nathan Bonay. Bahkan Kanisus Kango yang meraih suara terbanyak didapuk sebagai Ketua DPR sementara.
SK pengesahan Wakil-Wakil Ketua ini diajukan masing masing Partai Politik, sejak awal November 2024. "Sebenarnya pembentukan Pimpinan Defenitif diadakan 4 November, tapi karena masih tunggu Golkar jadi molor sampai sekarang," bebernya.
Terlepas daripada itu, Ia mengaku bahwa kondisi pasar di Kota Jayapura membutuhkan perhatian serius Pemerintah Kota Jayapura, termasuk dari DPR Kota Jayapura. Sebab penataan pasar akhir akhir ini sungguh sangat prihatin, dimana sebagian pedagang khususnya pasar Otonom justru menempati areal yang sama sekali bukan areal pasar.
Pj Sekda Provinsi Papua Selatan Maddaremmeng, M.Si berharap, dengan dilantiknya para anggota DPR Provinsi Papua Selatan ini maka pemerintahan di Papua Selatan semakin lengkap. Karena pemerintahan daerah itu terdiri dari eksekutif dan legeslatif.
Koordinator Honorer K II Yermias Kosay menyatakan, apa yang disampaikan kemarin saat ini sedang diperjuangkan DPRD Kabupaten Jayawijaya dimana dilakukan kroscek data bersama dengan OPD, dimana sangat diharapkan hasilnya nanti dapat mengakomodir teman -teman yang benar -benar honorer dan mengapdi untuk Pemkab Jayawijaya.
Pemanggilan kepada kepala OPD bakal dilakukan guna mengklarifikasi data usulannya untuk tenaga Honorer K2, sebab dalam aksi demo serta beberapa bukti yang disampaikan, ada indikasi bahwa yang tak pernah bekerja di pemkab Jayawijaya dan berada di instasi lain namanya diakomodir dalam 600 kuota honorer K2.
Ketua DPRD Kabupaten Jayawijaya, Dorlince Medlama menyatakan menyatakan untuk materi APBD Perubahan Pemkab Jayawijaya memang untuk TA 2024 ini tidak dilakukan, namun DPRD Jayawijaya sydah meminta itu sebelumnya kepada pemkab Jayawijaya namun sampai dengan batas waktu yang sudah ditentukan materi tersebut tak diberikan.
Rapat paripurna ini dihadiri langsung oleh Penjabat (Pj) Bupati Mimika, Valentinus Sudarjanto Sumito beserta jajaran kepala organisasi perangkat daerah (OPD) lingkup Pemerintah Kabupaten Mimika, unsur Pimpinan Forum Komunikasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) dan jajaran Anggota DPRD
Di antaranya, menyelenggarakan administrasi kesekretariatan dan keuangan mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi DPRK Jayapura. Menyediakan dan mengoordinasikan tenaga ahli yang dibutuhkan DPRD, memfasilitasi penyelenggaraan rapat DPRD. Menyiapkan rencana, mengolah, menelaah, dan mengoordinasikan perumusan kebijakan Pimpinan DPRD.
DPRK sendiri seharusnya dilantik bersamaan dengan anggota DPRD jalur partai politik. Namun karena dianggap masih perlu koreksi dan masukan akhirnya proses pelantikan tak dilakukan bersama - sama. Dalam pembahasan, Kesbangpol Kota Jayapura, Raimunus Mote menjelaskan proses pengangkatan DPRK Kota Jayapura sesungguhnya telah sesuai dengan peraturan.
Khusus fraksi, pihaknya telah membentuk 5 fraksi, meliputi 3 fraksi berdasarkan total kursi pemenang pemilukada, kemudian dua fraksi lainnya gabungan partai politik. Kelima fraksi ini meliputi, Fraksi Golkar, Fraksi Nasdem, dan Fraksi PKS, kemudiaan dua lainnya Fraksi Pikiran Rakyat dan Fraksi Partai Gerakan Kebangkitan Solidaritas.
Dimana untuk pelantikan DPRD Kabupaten memang ada penambahan 5 orang dari sebelumnya periode 2019-2024 hanya 25 orang, tapi kini menjadi 30 orang karena adanya penambahan kursi seiring dengan penambahan jumlah penduduk di Kabupaten Jayapura.
Ketua DPR Kabupaten Merauke Sugiyanto, SH, M.Si, mengungkapkan, pelantikan ini akan dilaksanakan pada 21 Oktober 2024 sesuai dengan masa berakhirnya jabatan anggota DPR periode 20119-2024.
Sebanyak 35 anggota DPR Kota Jayapura resmi dilantik Senin 14/10) kemarin. Dari 35 anggota yang dilantik, salah satu diantaranya paling muda dengan usia 27 tahun pasca penetapan. Anggota tersebut bernama Novelt Azrie Krey. Pria yang akrab disapa Novel itu, diusung oleh Partai Nasdem, dia berhasil meraih suara 2.677 pada pemilu legislative pada Februari 2024 lalu.
Pelantikan anggota DPR Kota Jayapura ini, sebelumnya direncanakan bersamaan antara anggota dewan dari jalur pemilihan legislative dengan jalur pengangkatan adat. Hanya saja, untuk calon anggota DPRK dari jalur pengangkatan adat, hingga kemarin masih ada berkas yang belum dilengkapi sehingga belum ada SK penetapan dari Gubernur Papua.
Clief Ohee yang juga masuk dalam Badan Anggaran (Banggar) mengatakan penurunan stunting di Kabupaten Jayapura bisa dilakukan secara optimal dari hulu ke hilir supaya presentase kasus stunting bisa terus menurun dari waktu ke waktu dan tidak ada kasus baru.
Didampingi kuasa hukumnya Khoirul Anam, Hj. Marni Jaya meminta pelantikan DPRD terpilih Kota Jayapura menggunakan SK nomor 198 tentang Penetapan Calon Terpilih Anggota DPRD Kota Jayapura dalam Pemilihan Umum Tahun 2024. Atau SK yang ditetapkan pada 29 Mei 2024 lalu, di Hotel Grand Abepura, bukan SK terbaru Nomor 290 atau yang ditetapkan 1 Oktober 2024 kemarin oleh KPU Kota Jayapura.
Pj Bupati Jayapura Semuel Siriwa juga menambahkan, pihaknya juga sudah panggil Ketua Pansel DPRK Jayapura dalam melakukan seleksi calon anggota DPRK Jayapura jalur pengangkatan Otsus periode 2024-2029 dan menanyakan sejauh mana tahapan seleksi calon anggota DPRK Jayapura jalur Otsus.
Sekwan menjelaskan, pada Oktober ini nantinya akan dilakukan pelantikan anggota DPRD Kabupaten Jayapura periode 2024-2029, sehingga bagi anggota dewan yang telah dilantik nantinya sudah miliki ruangan kerja baru karena juga ada penambahan kursi dewan, termasuk tempat aula sidang yang direhab karena sebelumnya aula sidang sudah banyak yang rusak dengan rehab ini nanti bisa digunakan dengan baik, sehingga tidak lagi menyewa tempat acara di hotel hotel.
Dari pertemuan tersebut, ada beberapa hal yang menjadi penegasan DPRD kepada KPU dan Bawaslu. Diantaranya laporan pertanggungjawaban penggunaan dana Hibah Pemilukada kepada Pemerintah Kota Jayapura dan juga kepada DPRD Kota Jayapura. Dan pembagian alat peraga kampanye (APK) kepada masing-masing pasangan calon.
Diakui, sesuai SK masa jabatan DPRD Kota Jayapura Periode 2019-2024 mestinya berakhir Senin kemarin, namun karena penundaan pelantikan tersebut, maka masa kerja akan disesuaikan dengan tanggal pelantikan DPRD terpilih.
Angka ini terdiri dari jumlah pendapatan sebesar Rp. 1.659.266.664.254, Ditambahkan dengan jumlah penerimaan pembiayaan daerah sebesar Rp.36.502.658.400 atau sama dengan jumlah belanja daerah sebesar Rp.1.689.434.322.654 ditambahkan pengeluaran pembiayan daerah Rp.6.335.000.000.
Ketua Komisi C DPRD Mimika, Aloisius Paerong menilai, hal yang disampaikan oleh Pj Bupati ini merupakan tamparan keras terhadap sistem pendidikan di Kabupaten Mimika. Pasalnya, Dinas Pendidikan Kabupaten Mimika punya sumber dana yang sangat besar untuk pengelolaan pendidikan di Kabupaten Mimika, namun justru tersendat-sendat.
Dia menjelaskan pelantikan itu dilakukan tidak saja terhadap anggota DPRK jalur pengangkatan tetapi juga persamaan dengan pelantikan anggota DPR jalur pemilihan umum. Di mana untuk anggota DPR jalur pemilihan sebanyak 35 orang, sementara yang melalui jalur pengangkatan ada 9 orang.
Ketua DPRD Mimika, Anthon Bukaleng dalam sambutannya menyampaikan, setelah proses panjang pembahasan rancangan perubahan APBD berlangsung sampai dengan penandatanganan berita acara nota kesepakatan bersama yang baru saja dilakukan, bersama hak tersebut dapat diartikan sebagai salahsatu upaya untuk menyesuaikan rencana keuangan dengan perkembangan yang terjadi.
Ketua DPRD Biak Numfor Milka Rumaropen mengatakan, dalam Sidang pembahasan Raperda APBD Perubahan 2024 dan juga Raperda Non APBD 2024 ini menjadi karya terakhir bagi anggota DPRD aktif saat ini. Selanjutnya Persipan Pelantikan bagi Anggota DPRD yang baru akan diselenggarakan pada Oktober nanti.
Pjs Bupati Merauke Sunarjo mengatakan, sebelum Perubahan APBD 2024 ini ditetapkan terlebih dahulu akan dilakukan reviuw oleh APID atau Inspektorat dalam rangka menghindari pelanggaran dan tindakan koruptif diawal.
"Pilkada Kabupaten Jayapura diikuti lima Paslon semua adalah putra terbaik di Kabupaten Jayapura, saya harap Pilkada Kabupaten Jayapura tetap berjalan damai, semua Palson bisa tetap menjaga sportifitas tidak boleh saling menjatuhkan satu sama lain, ambilah hati rakyat untuk mendapatkan dukungan penuh,''pintanya.
Menurut gabungan Komisi DPR Kabupaten Merauke itu, setiap tahunnya, anggaran yang digelontorkan untuk Diklat penjenjangan maupun diklat teknis tersebut setiap tahunnya cukup besar. Namun, pemerintah daerah menjadikan persoalan keterbatasan sumber daya aparatur sebagai permasalahan dalam pemerintahan daerah.
Sidang pembahasan Perubahan APBD 2024 ini dilakukan menjelang 1 bulan berakhirnya masa jabatan anggota DPR Kabupaten Merauke periode 2019-2024 pada 21 Oktober mendatang.
Ketua DPRD Puncak, Lukius Newegalen dalam sambutannya berharap dalam penyerapan anggaran APBD yang dilakukan oleh OPD (Organiasi Perangkat Daerah), harus dilaksanakan dengan baik, karena tinggal tiga bulan lagi tutup tahun anggaran 2024.
Sekda Hana mengakui, keterwakilan perempuan di dunia politik maupun birokrasi sangatlah penting. Karena adanya emansipasi perempuan maka perempuan bisa berkarir dan menduduki jabatan tertentu di dunia politik dan birokrasi pemerintahan. Itu sudah hal biasa dan tidak boleh ada yang melarang karena sudah dijamin dalam aturan.
Salah satu syarat agar DPRD terpilih bisa dilantik sebagai anggota Dewan periode 2024-2029, mereka wajib menyerahkan Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN) kepada KPU sebelum tanggal pelantikan.
Ketua Komisi A DPRD Kota Jayapura Mukri M. Hamadi, menilai program tersebut sangat normarif, karena dapat menyerap aspirasi masyarakat. Apalagi Christian Sohilait, baru saja diangkat sebagai PJ Walikota Jayapura, tentunya belum mengetahui secara umum tentang permasalahan yang ada ditengah masyarakat.
Terkait dengan surat pengunduran diri ini, lanjut Theresia Mahuze, pihaknya akan segera memproses terkait dengan pengunduran diri anggota DPR Provinsi Papua Selatan terpilih yang mengundurkan diri karena maju dalam Pilkada Kabupaten Merauke.
Atas dasar kelengkapan LHKPN tersebut, lanjut Rosina Kebubun, pihaknya masih menunggu ketersediaan waktu dari pemerintah daerah untuk menyerahkan dokumen LHKPN dari 30 anggota DPR Kabupaten Merauke terpilih tersebut.
Pasalnya, dana yang digelontorkan pemerintah yang dikelola setiap pimpinan OPD pasti jumlahnya tidak sedikit, terlebih Dinas Kesehatan, Dinas Pendidikan, Dinas PUPR dan lainya.
Pentingnya sidang APBD induk digelar september ini, karena sudah menjadi tugas pokok DPRD lama. Oleh sebab itu, Komisi-komisi yang ada di dewan saat ini masing-masing gencar melaksanakan rapat kerja bersama OPD OPD mitra, untuk membahas materi KUA-PPAS. Kemudian akan dibahas oleh Banggar bersama TAPD untuk penandatanganan KUA PPAS, dan terakhir penetapan jadwal sidang.
Dikatakan SK Gubernur menjadi penting, karena menyangkut hal teknis yang berkaitan dengan administrasi. Bahkan SK ini akan menjadi syarat mutlak sekretariat untuk menyusun rencana maupun jadwal pelantikan. "Nanti pelantikannya akan digelar di Gedung DPRD Kota Jayapura," ujarnya.
Sekretaris Komisi A, Yoan Alfredo Wanbitman mengatakan rakor tersebut untuk memastikan Daftar Pemilih Sementara Hasil Perbaikan (DPSHP) yang dikerjakan Pantarlih selama ini. Dari raker tersebut beberapa hal yang dipertegas Komisi A kepada Komisioner KPU salah satunya, terkait DPT pada pemilu 2024 yang telah meninggal dunia, namun sampai saat ini masih terdata sebagai DPS.
Sekretaris Bapemperda Kota Jayapura Fajar Wanggai menjelaskan rapat tersebut membahas, Perda Perda Kota Jayapura yang sampai saat ini masih aktif. Adapun itu diantaranya Perda No. 8 tahun 2014 tentang Pengawasan dan Pengendalian Minuman Beralkohol, Perda No.1 tahun 2014 tentang Kawasan Tanpa Asap Rokok, dan Perda No. 9 tahun 2017 tentang Kawasan Tanpa Ludah Pinang.
Udin mengaku tidak sekali pun terbayang bakal menjadi wakil rakyat. Apalagi penghitungan suara sah yang didapatnya di dapil IV (Kecamatan Bungkal, Ngrayun, Sambit, dan Slahung) tercatat 78 suara. Perolehan tersebut murni berasal dari sanak keluarga dan tetangganya.
Dia mengungkapkan kerusakan lampu jalan yang terjadi di sepanjang jalan Holtekamp itu mendapat keluhan dari masyarakat, terutama yang seringkali menggunakan jalan tersebut. Bahkan, dia juga meminta kepada pihak terkait, supaya memberi respon dari apa yang sudah disampaikan atau diminta oleh Pemerintah Kota Jayapura soal rencana untuk memperbaiki lampu jalan di sepanjang jalan tersebut.
Petrus Yumte menyebutkan, dalam waktu dekat APBD-P akan segera diparipurnakan oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Mimika. “APBD Perubahan secara normatif sudah selesai tinggal Pleno DPRD,” jawabnya singkat saat ditanya wartawan di Swiss-Bellin Hotel Timika
Perubahan APBD TA 2024 Pemkab Jayapura diharapkan bisa mengoptimalkan sumber daya yang ada, dengan memastikan penggunaan anggaran yang lebih efektif dan efisien. Apalagi pada bulan November dilaksanakan Pilkada Kabupaten Jayapura dan dibutuhkan pencairan dana hibah untuk penyelenggara Pilkada Kabupaten Jayapura.
Untuk itu, karena pelantikan DPRD Kabupaten Jayapura pada bulan Oktober 2024, maka untuk gaji dewan dan lainnya tetap harus dianggarkan terlebih dahulu, karena dewan diangkat pada tahun 2024. Dan ini sudah dilaporkan ke Pemkab Jayapura untuk ditindaklanjuti.
Pj Bupati Jayawijaya Thony M Mayor, S.Pd, MM menyatakan untuk tahun ini pemerintah bekerja dengan keterbatasan, sebab APBD untuk tahun ini mengalami defisit yang besar, dan sampai dengan saat ini pihaknya belum mendorong APBD perubahan ke DPRD Jayawijaya.
Ketua DPR Kabupaten Merauke Sugiyanto, SH, MH, ditemui Ceposonline.com di DPR Kabupaten Merauke memastikan pelantikan anggota DPR Kabupaten Merauke hasil Pileg 14 Februari 2024 itu akan dilakukan pada 21 Oktober 2024.
Dia mengatakan penataan kota terhadap masalah-masalah sosial ini harus dilakukan segera. Karena Kota Jayapura saat ini menuju kota industri dan jasa yang terus berkembang pesat ke depannya. Karena itu perlu dimulai penataan pada bagian-bagian lain yang juga dapat memberikan pengaruh terhadap pengembangan dan kemajuan kota kedepannya.
Kepala BPKAD Kota Jayapura, Dessy Wanggai mengatakan, pasca sidang APBD Perubahan itu, pihaknya sudah mengirim buku rancangan APBD Perubahan itu ke Pemprov Papua. Karena itu, selanjutnya, pihaknya masih menunggu evaluasi dari Pemprov Papua. Setelah nanti dilakukan evaluasi itu, kemudian penyusunan rencana kas (Renkas), barulah DPA akan diserahkan ke masing-masing OPD.
Untuk itu, ia berpesan kepada masyarakat Kabupaten Jayapura untuk mendukung suksesnya Pilkada Kabupaten Jayapura dengan datang memberikan hak suaranya ke TPS masing- masing dan memilih sesuai hati nurani, tanpa ada paksaan dari manapun.
Wakil ketua 1 DPRD kota Jayapura, Jhoni Betaubun mengatakan, mengenai hal itu, pihaknya sudah menyampaikan secara langsung kepada PJ Walikota Jayapura, Christian Sohilait dalam sidang APBD perubahan beberapa waktu lalu.
Pj Bupati Biak Numfor Sofia Bonsapia, SH.,M.Hum turut hadir langsung, bersama dengan Ketua DPRD Biak Numfor Mama Milka Rumaropen, sejumlah Pimpinan OPD, perwakilan unsur TNI/Polri di Biak Numfor.
Sugiyanto menjelaskan, dari utang pinjaman Rp 200 miliar tersebut, Pemerintah Kabupaten Merauke telah melakukan pembayaran utang tahap pertama sebesar Rp 100 miliar ditambah bunga pada APBD tahun 2023 lalu. Sementara sisanya Rp 100 miliar plus bunga dialokasikan di APBD tahun 2024 ini.
Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Mamberamo Tengah resmi menetapkan APBD Perubahan tahun anggaran 2024 sebesar Rp. 938.257.955.948 (Sembilan ratus tiga puluh delapan milyar dua ratus lima puluh tujuh juta sembilan ratus lima puluh lima ribu sembilan ratus empat puluh delapan rupiah).
Mantan Sekertaris DPR Kabupaten Merauke ini menjelaskan, dengan menggunakan gedung baru tersebut maka gedung serba guna miik Paroki Santo Yoseph Bambu Pemali tersebut bisa dimanfaatkan oleh Provinsi Papua Selatan khususnya DPR Provinsi Papua Selatan yang sampai saat ini belum mendapatkan gedung yang memadai.
Jumlah ini terdiri dari Pendapatan Daerah sebesar Rp. 1.685.396.483.983 ditambah penerimaan pembiayaan sebesar Rp. 125.321.259.725, atau jumlah tersebut sama dengan belanja daerah sebesar Rp. 1. 804.382.742. Ditambah pengeluaran pembiayaan sebesar Rp. 6.335.000.000.
Dia mengatakan, dari hasil kerja ini pansel telah memilih nama-nama dari perwakilan 5 lembaga yang ada di Papua mulai dari perwakilan akademisi dalam hal ini Universitas Cendrawasih, perwakilan dari masyarakat adat, kemudian Kejaksaan Negeri Pemerintah Provinsi Papua, Pemerintah Kota Jayapura. Dimana masing-masing perwakilan Lembaga ini mengutus satu orang anggota timsel.
’’Kalau kita lihat sisa waktu yang ada, masa pengabdian kami di DPR Kabupaten Merauke untuk periode 2019-2024 sisa 2 bulan. Karena tanggal 21 Oktober itu sudah pelantikan anggota dewan baru ,’’ kata Ketua DPR Kabupaten Merauke Sugiyanto, SH, M.Si,
Komisioner KPU Papua Pegunungan Devisi Teknis Melkianus Kambu menyatakan bagi anggota DPRD yang masih menjabat dalam periode ini, contoh saja masih menjabat di DPRP, sebelum melakukan pendaftaran pada 27 Agustus-29 Agustus ini harus membuat suurat pengunduran diri kepada ketua DPRD dan juga kepada pemerintah daerah.
Adanya skala prioritas dan urgenitas kebutuhan dari suatu progran dan kegiatsn yang direncanakan atau diusulkan olej setiap organisasi perangkat daerah dslam KUA/PPAS dan RAPBD Perubahan.
Kemudian menyiapkan sarana dan prasarana dan SDM Pengelola rumah rehabilitasi. Sebab meskipun memiliki rumah rehabilitasi, tapi jika tidak didukung dengan pengelolaan yang maksimal, maka masalah ODGJ ini tidak akan berjalan maksimal.
Pasalnya sesuai dengan PKPU Nomor 8 tahun 2024, salah satu syarat pencalonan adalah pasangan calon tersebut diusung Parpol maupun gabu ngan atau koalisi Parpol yang memiliki kursi minimal 20 persen di DPR. Sementara dari 9 Parpol yang berhasil meraih kursi di DPR Kabupaten Merauke ternyata belum ada yang penuhi syarat.
