JAYAPURA-Pemerintah Provinsi Papua menggelar Forum Konsultasi Publik Rancangan Awal Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Tahun 2027 sebagai bagian dari tahapan penyusunan perencanaan pembangunan daerah. Forum yang digelar di salah satu hotel, Kamis (23/4) menjadi ruang bagi pemangku kepentingan untuk menyampaikan masukan terhadap arah kebijakan pembangunan.
Wakil Gubernur Papua, Aryoko Rumaropen menilai partisipasi masyarakat penting agar perencanaan yang disusun sesuai kebutuhan di lapangan. “RKPD merupakan dokumen tahunan yang berfungsi menerjemahkan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) ke dalam program dan kegiatan yang terukur dan berdampak langsung bagi masyarakat,” katanya, membacakan sambutan Gubernur Papua, Matius D Fakhiri.
Ia menyampaikan, pada tahun 2027, tema pembangunan Papua ditetapkan sebagai “Integrasi Kesejahteraan Sosial untuk Pertumbuhan Ekonomi Berkualitas dan Inklusif”.
“Tema ini menitikberatkan pada peningkatan kualitas sumber daya manusia, penguatan investasi produktif, serta pembangunan infrastruktur yang mendukung pertumbuhan ekonomi berkelanjutan, khususnya bagi orang asli Papua dan kelompok rentan,” ujarnya.
Diakuinya masih adanya sejumlah tantangan, mulai dari kondisi geografis, keterbatasan akses layanan dasar, hingga dinamika sosial ekonomi. Namun, Papua dinilai memiliki potensi besar, seperti sumber daya alam dan keragaman budaya. “Sejalan dengan visi “Papua Cerah”, arah kebijakan pembangunan 2027 difokuskan pada penguatan sinergi lintas sektor dan antarwilayah,” katanya.
JAYAPURA-Pemerintah Provinsi Papua menggelar Forum Konsultasi Publik Rancangan Awal Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Tahun 2027 sebagai bagian dari tahapan penyusunan perencanaan pembangunan daerah. Forum yang digelar di salah satu hotel, Kamis (23/4) menjadi ruang bagi pemangku kepentingan untuk menyampaikan masukan terhadap arah kebijakan pembangunan.
Wakil Gubernur Papua, Aryoko Rumaropen menilai partisipasi masyarakat penting agar perencanaan yang disusun sesuai kebutuhan di lapangan. “RKPD merupakan dokumen tahunan yang berfungsi menerjemahkan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) ke dalam program dan kegiatan yang terukur dan berdampak langsung bagi masyarakat,” katanya, membacakan sambutan Gubernur Papua, Matius D Fakhiri.
Ia menyampaikan, pada tahun 2027, tema pembangunan Papua ditetapkan sebagai “Integrasi Kesejahteraan Sosial untuk Pertumbuhan Ekonomi Berkualitas dan Inklusif”.
“Tema ini menitikberatkan pada peningkatan kualitas sumber daya manusia, penguatan investasi produktif, serta pembangunan infrastruktur yang mendukung pertumbuhan ekonomi berkelanjutan, khususnya bagi orang asli Papua dan kelompok rentan,” ujarnya.
Diakuinya masih adanya sejumlah tantangan, mulai dari kondisi geografis, keterbatasan akses layanan dasar, hingga dinamika sosial ekonomi. Namun, Papua dinilai memiliki potensi besar, seperti sumber daya alam dan keragaman budaya. “Sejalan dengan visi “Papua Cerah”, arah kebijakan pembangunan 2027 difokuskan pada penguatan sinergi lintas sektor dan antarwilayah,” katanya.
