Friday, November 22, 2024
24.7 C
Jayapura

Optimalkan Pengelolaan Parkir yang Dikuasai Pemilik Ulayat

JAYAPURA-Sejumlah potensi retribusi di Kota Jayapura saat ini masih  dikelola oleh masyarakat adat. Seperti di Pasar Hamadi, Pantai Base G, Pantai Hamadi, dan Holtekamp.

Karena itu, Pemerintah Kota Jayapura melalui Badan Pendapatan Asli Daerah Kota Jayapura memastikan akan melakukan pendekatan khusus dengan para pemilik ulayat agar pengelolaan tempat-tempat tersebut bisa memberikan kontribusi pendapatan asli daerah kepada pemerintah Kota Jayapura untuk mendukung pembangunan di kota Jayapura yang bisa dirasakan merata oleh seluruh masyarakat di kota Jayapura.

“Untuk pengelolaan parkir baik di pantai Hamadi, pantai Base G,  Pasar Hamadi, itu memang perlu pendekatan,”kata PJ Sekda Robby Kepas Awi, Senin (20/5).

Baca Juga :  FYBI Papua Lantik Pengurus FBYI Untuk 5 Kabupaten Kota

Dia mengatakan, untuk mengatasi persoalan tersebut Pemkot Jayapura masih   terus berkomunikasi dengan pendekatan persuasif kepada pihak-pihak terkait.  Karena pemerintah juga menghargai adat sebagai pemilik ulayat.

Pemerintah berharap, penarikan retribusi pada fasilitas fasilitas yang telah dibangun oleh Pemkot Jayapura, setidaknya bisa memberikan feedback terutama dalam pendapatan asli daerah kota Jayapura. 

Dengan harapan pengelolaan potensi-potensi PAD  itu bisa dikerjasamakan dengan pemerintah daerah sehingga bisa memberikan kontribusi bagi daerah. “Karena kami juga menghargai adat, kami  juga mau ada pendekatan sehingga adat juga bisa menghargai pemerintah,”ujarnya.

   Karena tugas pemerintah itu mengatur, memaksa, oleh karena itu pihaknya  bersama-sama dengan instansi teknis, mulai dari  Satuan Polisi Pamong Praja,  akan terus lakukan  pendekatan. Karena bagaimanapun itu bagian dari tanggung jawab pemerintah  secara persuasif.

Baca Juga :  Pengelolaan ADD Sejumlah Kampung Dinilai Sudah Baik 

“Untuk pendekatan keluarga sudah dilakukan, kesulitannya mereka mau hari ini dapat uang, langsung bagi-bagi uang, orang bayar hari ini harus bagi. Padahal kan tidak, itu akan menjadi temuan. Oleh karena itu kita setor dulu, baru kita bagi, kita juga memberikan mereka ruang kalau bekerjasama dengan pemerintah untuk memungut retribusi,”pungkasnya.(roy/tri).

Layanan Langganan Koran Cenderawasih Pos, https://bit.ly/LayananMarketingCepos

BACA SELENGKAPNYA DI KORAN DIGITAL CEPOS  https://www.myedisi.com/cenderawasihpos   

JAYAPURA-Sejumlah potensi retribusi di Kota Jayapura saat ini masih  dikelola oleh masyarakat adat. Seperti di Pasar Hamadi, Pantai Base G, Pantai Hamadi, dan Holtekamp.

Karena itu, Pemerintah Kota Jayapura melalui Badan Pendapatan Asli Daerah Kota Jayapura memastikan akan melakukan pendekatan khusus dengan para pemilik ulayat agar pengelolaan tempat-tempat tersebut bisa memberikan kontribusi pendapatan asli daerah kepada pemerintah Kota Jayapura untuk mendukung pembangunan di kota Jayapura yang bisa dirasakan merata oleh seluruh masyarakat di kota Jayapura.

“Untuk pengelolaan parkir baik di pantai Hamadi, pantai Base G,  Pasar Hamadi, itu memang perlu pendekatan,”kata PJ Sekda Robby Kepas Awi, Senin (20/5).

Baca Juga :  KNPI Kota Jayapura Sudah Menyatu

Dia mengatakan, untuk mengatasi persoalan tersebut Pemkot Jayapura masih   terus berkomunikasi dengan pendekatan persuasif kepada pihak-pihak terkait.  Karena pemerintah juga menghargai adat sebagai pemilik ulayat.

Pemerintah berharap, penarikan retribusi pada fasilitas fasilitas yang telah dibangun oleh Pemkot Jayapura, setidaknya bisa memberikan feedback terutama dalam pendapatan asli daerah kota Jayapura. 

Dengan harapan pengelolaan potensi-potensi PAD  itu bisa dikerjasamakan dengan pemerintah daerah sehingga bisa memberikan kontribusi bagi daerah. “Karena kami juga menghargai adat, kami  juga mau ada pendekatan sehingga adat juga bisa menghargai pemerintah,”ujarnya.

   Karena tugas pemerintah itu mengatur, memaksa, oleh karena itu pihaknya  bersama-sama dengan instansi teknis, mulai dari  Satuan Polisi Pamong Praja,  akan terus lakukan  pendekatan. Karena bagaimanapun itu bagian dari tanggung jawab pemerintah  secara persuasif.

Baca Juga :  Pengelolaan ADD Sejumlah Kampung Dinilai Sudah Baik 

“Untuk pendekatan keluarga sudah dilakukan, kesulitannya mereka mau hari ini dapat uang, langsung bagi-bagi uang, orang bayar hari ini harus bagi. Padahal kan tidak, itu akan menjadi temuan. Oleh karena itu kita setor dulu, baru kita bagi, kita juga memberikan mereka ruang kalau bekerjasama dengan pemerintah untuk memungut retribusi,”pungkasnya.(roy/tri).

Layanan Langganan Koran Cenderawasih Pos, https://bit.ly/LayananMarketingCepos

BACA SELENGKAPNYA DI KORAN DIGITAL CEPOS  https://www.myedisi.com/cenderawasihpos   

Berita Terbaru

Artikel Lainnya