Wali Kota Jayapura, Abisai Rollo menegaskan bahwa persoalan yang masih ada di pasar ini akan segera diatasi. Namun khusus lapak-lapak yang yang sudah disualp menjadi tempat tinggal bukan lagi tempat berjualan itu akan ditertibkan segera. "Kita kasih waktu sampai akhir bulan puasa, jika tidak dibongkar maka kami akan turun untuk menertibkan sendiri," tegasnya.
Pj Bupati Mimika, Yonathan Demme Tangdilintin mengatakan, berdasarkan hasil pemantauan, untuk ketersediaan cadangan beras di Perum Bulog KC Timika saat ini masih mencukupi kebutuhan masyarakat Mimika hingga 4 sampai 5 bulan ke depan.
Dalam kunjungannya, IPDA Nikodemus Kencem menyapa para pedagang dan warga yang sedang berbelanja, serta berbincang mengenai berbagai isu terkait keamanan dan ketertiban di sekitar pasar.
Ayudin menerangkan, beras Mawar Sulawesi sebelumnya dijual diharga Rp 15 ribu per kilogramnya, kini naik diharga Rp 16 ribu. Sedangkan, jika dijual per satu karung bisa mencapai Rp700 ribu hingga Rp720 ribu.
Saat ini, harga ikan laut seperti ekor kuning ukuran sedang Rp 70 ribu, jika normal harganya Rp 50 ribu. Ikan cakalang ukuran sedang Rp 50 ribu, jika normal Rp 30 ribu, dan harga ikan salam Rp 50 ribu jika normal Rp 40 ribu.
Hal ini terkuak saat Disperindag Kota Jayapura bersama pihak kepolisian melakukan sidak di pasar beberapa waktu lalu. Dalam sidak tersebut, ditemukan Minyakita ukuran setengah liter (500 ml) berkurang 50 ml.
 Fasilitas toilet atau Mandi, Cuci, Kakus (MCK) yang ada di kompleks Pasar Otonom Kotaraja ini, juga tidak lepas dari pengamatan Walikota Abisai Rollo dan juga Wakil Walikota Rustan Saru saat melakukan sidak di hari pertama kerja, pasca Sertijab dengan mantan Penjabat Wali Kota Jayapura awal pekan kemarin.
 Abisai Rollo menyampaikan, pihaknya akan menertibkan oknum tersebut, karena los di pasar itu yang berhak mengambil retribusi hanya pemerintah dalam hal ini dinas terkait. "Para pedagang harus tau ini, agar tidak ada oknum yang memanfaatkan kesempatan ini (pungli)," ujar Abisai Rollo disela sidak berlangsung.
  Plt Kepala Dinas Perdagangan dan Perindustrian Provinsi Papua, Hartati Sofia Iwanggin mengaku pihaknya akan meningkatkan pengawasan dengan mengutus penyidik pegawai negeri sipil (PPNS) atau pejabat fungsional yang biasa melakukan pengawasan di lapangan.
  Ini merupakan sidak ketiga bagi ABR-HARUS sapaan akrab walikota dan wakil walikota Jayapura priode 2025-2030 itu setelah dilantik 20 Februari 2025 lalu. Dalam sidak, ada beberapa persoalan yang ditemukan wali Kota dan Wakil Walikota yang disampaikan langsung oleh pedagang.
