Saturday, March 22, 2025
24.7 C
Jayapura

Dua Bulan, Realisasi PAD Papua Capai Rp 56,9 Miliar

JAYAPURA – Realisasi pendapatan asli daerah (PAD) Pemerintah Provinsi Papua, mencapai 11,05 persen atau setara dengan 56,9 miliar dari target PAD Tahun 2025 sebesar Rp 515,4 miliar lebih. Capaian tersebut berdasarkan data Rekap Bapenda hingga Februari 2025.

  Plt Kabid Pajak Bapenda Provinsi Papua, Ardy Bengu menyatakan, ada empat komponen PAD yaitu pajak daerah, retribusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang sah dan lain lain PAD yang sah.

   “Realisasi PAD 56,9 miliar terdiri dari penerimaan pajak daerah, retribusi daerah dan komponennya. Mesti didalami kenapa realisasi PAD baru mencapai 11,05 persen,” kata Ardy saat dikonfirmasi Cenderawasih Pos, Kamis (20/3).

   Kata Ardy, agar PAD bisa terealisasi dari target yang ditetapkan. Yang perlu dilakukan adalah dari sisi pajak daerah berupaya meningkatkan kepatuhan dan kesadaran wajib pajak, terutama  di sektor pajak kendaraan bermotor.

Baca Juga :  Pj Gubernur Paparkan 295 Halaman Hasil Evaluasi Kinerja

   “Berdasarkan data-data dari Samsat, masih banyak yang menunggak pembayaran pajak. Untuk itu, perlunya mendorong wajib pajak patuh dan sadar membayar pajak,” ujarnya.

   Selain itu, salah satu cara untuk meningkatkan PAD Papua adalah memaksimalkan aset-aset milik Pemprov yang selama ini dikuasai oleh pihak lain. “Aset-aset Pemprov direbut kembali dari penguasaan pihak ketiga untuk bisa dikelola agar bisa menghasilkan PAD, salah satu aset yang sudah kita ambil alih dan sudah beroperasi adalah PPI Hamadi yang menyetorkan pendapatan retribusi daerah,” terangnya.

   Sambung Ardy, upaya lainnya peningkatan PAD adalah meningkatkan pelayanan kepada masyarakat. Seperti pelayanan pembayaran pajak dengan mempermudah pembayar pajak.

Baca Juga :  Tak Lelah Edukasi Demi Keselamatan Warga

   Sedangkan yang perlu didorong agar PAD bisa tercapai yaitu diperlukan kontribusi dari organisasi perangkat daerah (OPD), dalam hal ini bukan hanya Bapenda semata yang berpikir untuk meningkatkan PAD. Tetapi harus didukung penuh dari OPD lainnya atau OPD penghasil.

   “Dengan dukungan para OPD, bisa meningkatkan penerimaan PAD. Sebab, ada siklus dimana PAD kita menurun yang disebabkan oleh hari libur yang panjang,” pungkasnya. (fia/tri)

Layanan Langganan Koran Cenderawasih Pos, https://bit.ly/LayananMarketingCepos

BACA SELENGKAPNYA DI KORAN DIGITAL CEPOS  https://www.myedisi.com/cenderawasihpos

JAYAPURA – Realisasi pendapatan asli daerah (PAD) Pemerintah Provinsi Papua, mencapai 11,05 persen atau setara dengan 56,9 miliar dari target PAD Tahun 2025 sebesar Rp 515,4 miliar lebih. Capaian tersebut berdasarkan data Rekap Bapenda hingga Februari 2025.

  Plt Kabid Pajak Bapenda Provinsi Papua, Ardy Bengu menyatakan, ada empat komponen PAD yaitu pajak daerah, retribusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang sah dan lain lain PAD yang sah.

   “Realisasi PAD 56,9 miliar terdiri dari penerimaan pajak daerah, retribusi daerah dan komponennya. Mesti didalami kenapa realisasi PAD baru mencapai 11,05 persen,” kata Ardy saat dikonfirmasi Cenderawasih Pos, Kamis (20/3).

   Kata Ardy, agar PAD bisa terealisasi dari target yang ditetapkan. Yang perlu dilakukan adalah dari sisi pajak daerah berupaya meningkatkan kepatuhan dan kesadaran wajib pajak, terutama  di sektor pajak kendaraan bermotor.

Baca Juga :  Pj Gubernur Paparkan 295 Halaman Hasil Evaluasi Kinerja

   “Berdasarkan data-data dari Samsat, masih banyak yang menunggak pembayaran pajak. Untuk itu, perlunya mendorong wajib pajak patuh dan sadar membayar pajak,” ujarnya.

   Selain itu, salah satu cara untuk meningkatkan PAD Papua adalah memaksimalkan aset-aset milik Pemprov yang selama ini dikuasai oleh pihak lain. “Aset-aset Pemprov direbut kembali dari penguasaan pihak ketiga untuk bisa dikelola agar bisa menghasilkan PAD, salah satu aset yang sudah kita ambil alih dan sudah beroperasi adalah PPI Hamadi yang menyetorkan pendapatan retribusi daerah,” terangnya.

   Sambung Ardy, upaya lainnya peningkatan PAD adalah meningkatkan pelayanan kepada masyarakat. Seperti pelayanan pembayaran pajak dengan mempermudah pembayar pajak.

Baca Juga :  KI Akui Masih Banyak Informasi Publik yang Tersumbat

   Sedangkan yang perlu didorong agar PAD bisa tercapai yaitu diperlukan kontribusi dari organisasi perangkat daerah (OPD), dalam hal ini bukan hanya Bapenda semata yang berpikir untuk meningkatkan PAD. Tetapi harus didukung penuh dari OPD lainnya atau OPD penghasil.

   “Dengan dukungan para OPD, bisa meningkatkan penerimaan PAD. Sebab, ada siklus dimana PAD kita menurun yang disebabkan oleh hari libur yang panjang,” pungkasnya. (fia/tri)

Layanan Langganan Koran Cenderawasih Pos, https://bit.ly/LayananMarketingCepos

BACA SELENGKAPNYA DI KORAN DIGITAL CEPOS  https://www.myedisi.com/cenderawasihpos

Berita Terbaru

Artikel Lainnya

/