SDM Minim, Persoalan Dasar Tingginya Angka Stunting 

  “Apalagi remaja-remaja ini tidak mendapatkan asupan gisi yang baik. Maka resiko melahirkan anak stunting, dan resiko kematian itu sangat tinggi,” ujarnya.

  Hal lain menyebabkan tingginya stunting di Papua, karena minimnya kesadaran masyarakat dalam mengecek perkembangan kehamilan pada fasilitas kesehatan.

  Padahal ada Posyandu, atau Puskesmas, tapi saat hamil tidak pernah periksa perkembangan bayi, ataupun ikut Posyandu, tapi begitu mau melahirkan baru dibawa ke rumah sakit, hal semacam ini masih menjadi problem utama kita di Papua,” ungkapnya.

   Selain itu, minimnya kesadaran masyarakat akan penggunaan alat kontrasepsi. Padahal pemerintah melalui BKkbn cukup gencar mensosialisasikan itu kepada masyarakat. “Bayangkan baru beberapa bulan stelah melahirkan, lalu hamil lagi, secara medis kesehatan kandungan belum begitu matang, tapi karena tidak menggunakan alat kontrasepsi akhirnya hamil lagi, dan akibatnya banyak yang keguguran dan melahirkan anak stunting,” bebernya.

Baca Juga :  Jaring Aspirasi Para Korban Pelanggaran HAM Berat Tahun 2003 di Wamena

  Joni mengatakan menyelesaikan  persoalan stunting di Papua, dan 3 DOB membutuhkan koordinasi dan kerjasama antar sektoral. Baik pemerintah, pihak swasta maupun masyarakat.

  Sebab pemerintah pusat telah mengucurkan anggaran yang cukup besar untuk menyelesaikan angka stunting di Papua. Tapi kadangkala bantuan itu tidak tepat sasaran. “Kenapa tidak tepat sasaran karena tidak mempunyai data yang valid, sehingga setiap bantuan yang disalurkan tepat sasaran,” ujarnya.

  Selain itu butuh komitment semua lintas sektoral. Sebab jika hanya mengandalkan satu pihak maka, tidak akan mungkin stunting di Papua menurun. Sementara  intruksi Presiden di tahun 2024 secara nasional angka orevalensi stunting di Indinesia turun menjadi 14 persen.

Baca Juga :  Penyesuaian Tarif Angkot Resmi Telah Diberlakukan

  “Saya harap semua pihak berkomitment dengan tugas dan perannya masing masing, sehingga tahun 2024 ini angka prevalensi stinting kita di Papua maupun 3 DOB menurun,” pungkasnya (rel/cr-278/tri) )

Dapatkan update berita pilihan setiap hari dari Cenderawasihpos.jawapos.com 

BACA SELENGKAPNYA DI KORAN DIGITAL CEPOS  https://www.myedisi.com/cenderawasihpos

  “Apalagi remaja-remaja ini tidak mendapatkan asupan gisi yang baik. Maka resiko melahirkan anak stunting, dan resiko kematian itu sangat tinggi,” ujarnya.

  Hal lain menyebabkan tingginya stunting di Papua, karena minimnya kesadaran masyarakat dalam mengecek perkembangan kehamilan pada fasilitas kesehatan.

  Padahal ada Posyandu, atau Puskesmas, tapi saat hamil tidak pernah periksa perkembangan bayi, ataupun ikut Posyandu, tapi begitu mau melahirkan baru dibawa ke rumah sakit, hal semacam ini masih menjadi problem utama kita di Papua,” ungkapnya.

   Selain itu, minimnya kesadaran masyarakat akan penggunaan alat kontrasepsi. Padahal pemerintah melalui BKkbn cukup gencar mensosialisasikan itu kepada masyarakat. “Bayangkan baru beberapa bulan stelah melahirkan, lalu hamil lagi, secara medis kesehatan kandungan belum begitu matang, tapi karena tidak menggunakan alat kontrasepsi akhirnya hamil lagi, dan akibatnya banyak yang keguguran dan melahirkan anak stunting,” bebernya.

Baca Juga :  KONI Papua Pegunungan Serahkan SK Perpanjangan pengurus KONI Kabupaten Yalimo

  Joni mengatakan menyelesaikan  persoalan stunting di Papua, dan 3 DOB membutuhkan koordinasi dan kerjasama antar sektoral. Baik pemerintah, pihak swasta maupun masyarakat.

  Sebab pemerintah pusat telah mengucurkan anggaran yang cukup besar untuk menyelesaikan angka stunting di Papua. Tapi kadangkala bantuan itu tidak tepat sasaran. “Kenapa tidak tepat sasaran karena tidak mempunyai data yang valid, sehingga setiap bantuan yang disalurkan tepat sasaran,” ujarnya.

  Selain itu butuh komitment semua lintas sektoral. Sebab jika hanya mengandalkan satu pihak maka, tidak akan mungkin stunting di Papua menurun. Sementara  intruksi Presiden di tahun 2024 secara nasional angka orevalensi stunting di Indinesia turun menjadi 14 persen.

Baca Juga :  Rekrut Tenaga Kerja, BFI Finance Gandeng Disnaker Kota

  “Saya harap semua pihak berkomitment dengan tugas dan perannya masing masing, sehingga tahun 2024 ini angka prevalensi stinting kita di Papua maupun 3 DOB menurun,” pungkasnya (rel/cr-278/tri) )

Dapatkan update berita pilihan setiap hari dari Cenderawasihpos.jawapos.com 

BACA SELENGKAPNYA DI KORAN DIGITAL CEPOS  https://www.myedisi.com/cenderawasihpos

Berita Terbaru

Artikel Lainnya