Ia mencontohkan, Kabupaten Jayapura yang memiliki 139 kampung dan 5 kelurahan, kini hanya bisa membuka sedikit proyek pembangunan karena anggaran yang diterima sangat kecil.
“Tahun depan kita tidak punya anggaran lagi yang bisa dikerjakan. Masyarakat harus kerja sendiri, karena mereka tidak pernah merasakan dana Otsus, apa lagi mengharapkan pembangunan dari APBD,” tambahnya.
Ia berharap pemerintah pusat dapat kembali mengevaluasi kebijakan Otsus, termasuk memulihkan dana agar pembangunan dan pelayanan publik di Papua, khususnya Kabupaten Jayapura, dapat berjalan optimal.
“Kami berharap ada perubahan. Jika Otsus hari ini tidak membawa kesejahteraan, maka seluruh orang Papua harus duduk bersama untuk membicarakan kembali masa depan Otsus,” tutupnya. (ana/wen)
Layanan Langganan Koran Cenderawasih Pos, https://bit.ly/LayananMarketingCepos
BACA SELENGKAPNYA DI KORAN DIGITAL CEPOS https://www.myedisi.com/cenderawasihpos
Ia mencontohkan, Kabupaten Jayapura yang memiliki 139 kampung dan 5 kelurahan, kini hanya bisa membuka sedikit proyek pembangunan karena anggaran yang diterima sangat kecil.
“Tahun depan kita tidak punya anggaran lagi yang bisa dikerjakan. Masyarakat harus kerja sendiri, karena mereka tidak pernah merasakan dana Otsus, apa lagi mengharapkan pembangunan dari APBD,” tambahnya.
Ia berharap pemerintah pusat dapat kembali mengevaluasi kebijakan Otsus, termasuk memulihkan dana agar pembangunan dan pelayanan publik di Papua, khususnya Kabupaten Jayapura, dapat berjalan optimal.
“Kami berharap ada perubahan. Jika Otsus hari ini tidak membawa kesejahteraan, maka seluruh orang Papua harus duduk bersama untuk membicarakan kembali masa depan Otsus,” tutupnya. (ana/wen)
Layanan Langganan Koran Cenderawasih Pos, https://bit.ly/LayananMarketingCepos
BACA SELENGKAPNYA DI KORAN DIGITAL CEPOS https://www.myedisi.com/cenderawasihpos
