Dari Diskusi Hari Pers Nasional Terkait MBG Titik atau Koma yang Digelar Journalist Network
Program prioritas pemerintah itu sepertinya tidak berjalan mulus. Pasalnya masih banyak kritik dan masukan dari berbagai kalangan masyarakat terhadap kehadiran MBG. Plus minusnya dibedah dalam Hari Pers Nasional di Jayapura. Apa saja yang terungkap
Laporan: Jimianus Karlodi_Kota Jayapura
Suasana penuh kekeluargaan namun tegas mewarnai diskusi terbuka yang digelar oleh Journalist Network Kota Jayapura di Pondok Skyper, Skyland pada Hari Pers Nasional, Senin (10/1). Dipersembahkan dengan pemandangan yang eksotis, memperlihatkan view Kotaraja dan Sunset, serta merasakan segarnya udara di tengah hutan membuat jalannya diskusi di bawah pepohonan yang rindang itu berlangsung tenang.
Meski saling berdebat namun dibawah dengan candaan, sehingga lawan tidak menangapi serius. Bersama Kepala Kantor Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM) Papua, Wakil Ketua ll Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) Kota Jayapura, Mitra Dapur Program Makan Bergizi Gratis (MBG), hingga perwakilan siswa Sekolah Menengah Atas (SMA) di Kota Jayapura diskusi pun berjalan serius, meski sedikit candaan namun berisi.
Diskusi dengan tema ‘Makan Bergizi Gratis (MBG) Titik atau Koma’ mengundang para peserta melontarkan beragam pertanyaan kepada narasumber mengenai kehadiran MBG ditengah krisisnya pendidikan hingga ekonomi ditengah masyarakat terutama di Papua.
Dalam diskusi itu pro dan kontra pun terjadi sesama peserta maupun dengan narasumber dalam menyampaikan pandangannya masing-masing. Tak sedikit yang merasa kehadiran MBG di Papua dapat membawa dampak negatif terhadap kehidupan masyarakat Orang Asli Papua (OAP). Karena pada dasarnya orang Papua hanya membutuhkan pendidikan dan kesejahteraan masyarakat bukan MBG.
Namun disatu sisi, narasumber lain menyebut kehadiran program MBG di Papua sangat membawa dampak positif yang signifikan, meliputi peningkatan kesehatan dan gizi anak sekolah, menurunkan stunting, peningkatan fokus dan semangat belajar siswa, serta pemberdayaan ekonomi lokal melalui penggunaan bahan baku dari petani dan nelayan setempat.
Suasana diskusi terlihat langsung memanas setelah MC mengkonfrontir ke para pihak yang hadir. Jadi diskusi kali ini agak berbeda karena langsung nge-gas. Pertanyaan menohok dan jawabannya disanggah langsung. Bukan lagi memberikan satu persatu narasumber untuk memaparkan materi atau pendapat tetapi langsung ditodong dengan fakta.
Frits mengatakan bahwa program yang di turunkan pemerintah pusat ke daerah di seluruh indonesia, termasuk di Papua adalah program yang sangat bagus, namun perlu sekali dilakukan perencanaan yang matang. Menurutnya, program makan bergizi gratis terlalu cepat sekali digulirkan pada hal harus disosialisasikan secara baik ditengah masyarakat. perlu diperhatikan aspek ketersediaan bahan bakunya, tenaga kerjanya dan lainnya.
Karena itu dia berharap ditahun kedua penerapan program MBG ini dapat dilakukan evaluasi secara menyeluruh agar tidak menimbulkan eksistensi terhadap kepemimpinan Prabowo karena ada kegagalan yang dianggap serius. “Ketika pendidikan dilakukan secara tidak merata, pemerintah melakukan pembiaran. Dan dalam definisi unsur pelanggaran HAM, pembiaran adalah bagian dari pelanggan HAM, Negara harus bertanggung jawab dalam hal itu,” tegas Frits dalam menanggapi salah satu pertanyaan dari salah satu peserta.
