Melihat Kesiapan Kabupaten Merauke Menjadi Ibukota Provinsi Papua Selatan
DPR RI telah mengesahkan tiga RUU DOB di Provinsi Papua dimana salah satunya Provinsi Papua Selatan dengan ibukota Kabupaten Merauke. Bagaimana kesiapan Merauke menjadi ibukota Provinsi Papua Selatan ? Berikut laporannya.
Laporan: Yulius Sulo, Merauke
SIDANG paripurna DPR RI yang dipimpin ketua DPR RI Puan Maharani di Gedung Nusantara II, Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis (30/6) kemarin telah mensahkan tiga undang-undang provinsi baru Papua.
Tiga provinsi yang disahkan oleh DPR RI yaitu Papua Selatan dengan ibukota Kabupaten Merauke, Papua Tengah dengan ibukota Nabire dan Papua Pegunungan dengan ibukota Kabupaten Jayawijaya.
Provinsi Papua Selatan yang telah dibentuk tersebut meliputi empat kabupaten yakni Merauke, Boven Digoel, Mappi dan Asmat. Adapun tiga kabupaten yang berada di Provinsi Papua Selatan yaitu Asmat, Mappi dan Boven Digoel merupakan pemekaran dari Kabupaten Merauke.
Dalam UU pembentukan Provinsi Papua Selatan yang baru disahkan tersebut, secara tegas disebutkan bahwa ibukota PPS berada di Kabupaten Merauke. Artinya kantor gubernur dan struktur kelembagaan yang akan dibentuk akan dibangun di Merauke.
Sekretaris Daerah Kabupaten Merauke, Ruslan Ramli, SE, M.Si, menjelaskan bahwa beberapa waktu lalu Bupati Merauke, Drs. Romanus Mbaraka, MT., saat memberikan sambutan ketika kunjungan anggota Komisi II DPR RI Komaruddin Watubun, telah menyampaikan bahwa kantor Bupati Merauke akan dijadikan sebagai kantor sementara Gubernur PPS. “Tapi, itu masih bersifat tentatif atau tawaran. Karena mungkin Gedung Negara dan Hotel Asmat dapat digunakan sebagai kantor sementara PPS. Dengan pertimbangan bahwa jika gedung ini digunakan menjadi kantor sementara Gubernur PPS berarti kemungkinan dibutuhkan waktu kurang lebih satu minggu untuk memobilisasi barang. Sementara sistem di dalam kantor ini sudah berjalan. Tapi sekali lagi, semuanya itu masih bersifat tentatif. Tapi nanti apakah PPS di kantor bupati atau Gedung Negara karena strukturnya juga belum semuanya lengkap sambil kita mencari selama berproses sampai gubernur defenitif. Tapi, sekali lagi nanti akan dilihat mana yang lebih efektif apakah kantor PPS di kantor bupati atau menempati Gedung Negara,” jelasnya kepada Cenderawasih Pos, Kamis (30/6).
Sekda Ruslan menyebutkan, saat pembangunan gedung kantor Bupati Merauke, kantor sementara Bupati Merauke saat itu menggunakan Gedung Negara dan Hotel Asmat.
Untuk lokasi yang akan menjadi ibukota PPS, menurut Sekda Ruslan Ramli sebenarnya sudah ada, karena sudah ada kajiannya sesungguhnya. Sebab untuk menjadi PPS, harus ada kajian akademisnya. Namun masih dirahasiakan dengan pertimbangan akan banyak calo tanah yang akan bermain. “Tapi saya tidak masuk dalam ranah itu, yang jelas sudah ada kajian akademisnya,” jelasnya.
Soal sumber daya manusia (SDM) yang akan mengisi PPS nanti, Sekda Ruslan menjelaskan bahwa saat ini Kabupaten Merauke telah memiliki pegawai lebih dari 5.175 orang. Jumlah tersebut belum termasuk pengangkatan 600 honorer menjadi CPNS. “Artinya cukup besar,” tandasnya.
Meski begitu, lanjut Sekda Ruslan Ramli, Pemerintah Kabupaten Merauke telah menginventalisir pegawai khususnya yang golongan IIIC ke atas untuk mendaftar mutasi ke PPS. “Artinya supaya ada and power, karena kesepakatan empat kabupaten kemarin bahwa prioritas bagi saudara-sauda kita orang asli Papua. Begitu juga dalam perubahan UU Otsus Papua mengamanahkan tentang itu,” tegasnya.
Pimpinan menurut Sekda Ruslan Ramli akan melihat siapa yang akan dimutasi ke provinsi dan siapa yang akan tetap di kabupaten. Karena tidak seluruhnya ASN yang dianggap cakap akan dimutasi ke provinsi atau sebaliknya. “Kita hanya menyiapkan. Ketika nanti pemerintah provinsi meminta kita sudah siap. Jadi tujuannya itu,” tuturnya.
Namun kata kunci dari pemekaran provinsi ini, lanjut Ruslan Ramli adalah akan ada efek positif untuk seluruh masyarakat. Karena dapat dibayangkan, Kabupaten Merauke lebih luas dari Jawa Barat. “Berapa banyak kabupaten/kota di Jawa Barat dan berapa anggarannya. Kita anggaran tahun ini hanya kurang lebih Rp 2 triliun. Sehingga intervensi kita untuk melayani dengan standar pelayanan dengan sangat sulit. Belum lagi jika ada tambahan pegawai. Bagaimana kita bisa membangun jalan. Tapi dengan adanya provinsi ini maka akan terjadi multi player efek dari berbagai sektor terutama dengan hadirnya PPS,” terangnya.
Soal pendukung infrastruktur Provinsi Papua Selatan, diketahui bahwa di Kabupaten Merauke memiliki bandara Mopah Merauke yang merupakan bandara internasional dengan panjang landasan 2,6 Kilometer. Kemudian ada Pelabuhan Umum Yos Sudarso yang tidak hanya digunakan untuk kapal penumpang yang juga sekaligus sebagai pelabuhan peti kemas dan jalur tol laut.
Tak hanya itu, Merauke juga mempunyai Pelabuhan Perikanan Nusantara yang telah beroperasi kurang lebih lima sampai tujuh tahun lalu. Pendukung lainnya, diketahui bahwa salah satu universitas negeri di Papua ada di Kabupaten Merauke, yakni Universitas Musamus Merauke yang mengelola sejumlah program studi.
Sementara dari segi kelembagaan, di Kabupaten Merauke ada Korem 174/ATW dan Lantamal XI yang dipimpin perwira tinggi bintang satu, kemudian Pangkalan TNI Angkatan Udara yang dipimpin pangkat Kolonel. Ada juga Polres Merauke Kejaksaan, Pengadilan Negeri dan Pengadilan Agama, Kantor Bea dan Cukai, Kantor Imigrasi, Kantor Pelayanan dan Perbendaharaan Keuangan Negara, Lapas dan berbagai lembaga lainnya.
Dibidang perbankan, ada Bank Mandiri, BRI, BNI dan Bank Papua. Ada juga Bank Muamalat, Bank Danamon, Bank Sinar Mas, dan sejumlah perbankan lainnya. ***
