Thursday, September 26, 2024
25.7 C
Jayapura

Pembebasan Pilot Momentum Mengakhiri Pertumpahan Darah

Egianus dan TNI Polri Harus Beri Jaminan Keamanan Warga

JAYAPURA – Satu tahun tujuh bulan, waktu yang panjang bagi Pilot Susi Air Philip Mark Mehrtens berada di tangan kelompok Organisasi Papua Merdeka (OPM). Pasca disandera di Paro, Kabupaten Nduga, Februari 2023 lalu. Proses pembebasannya pada 21 September kemarin juga tanpa adanya gangguan keamanan ataupun kontak tembak. Padahal, selama penyanderaan kontak tembak hingga operasi kerap dilakukan di wilayah Nduga dan sekitarnya hingga memakan tak sedikit korban jiwa.

Kepala Komnas HAM RI Perwakilan Papua, Frits Ramandey mengatakan pembebasan pilot Philip diharapkan mengakhiri jatuhnya korban jiwa dan pertumpahan darah di tanah Papua. “Pembebasan ini diharapkan mengakhiri korban jiwa dan ketakutan masyarakat Nduga, sebab selama Philip disandera banyak korban berjatuhan. Baik dari sipil, TNI-Polri maupun dari pihak TPNPB itu sendiri,” kata Frits saat dikonfirmasi Cenderawasih Pos, Senin (23/9).

Baca Juga :  Cooling System Polwan Ditlantas Jalankan Patroli Srikandi

Menurut Frits, pembebasan ini bukan secara spontanitas. Namun pembebasan ini hasil dari sebuah proses panjang. Komnas HAM pun memberikan penghormatan kepada Egianus dan kelompoknya yang menjaga prinsip kemanusiaan. “Pembebasan ini bukan tiba – tiba melainkan dari proses panjang. Kita ingat bahwa sebelum pembebasan TPNPB telah mengeluarkan proposal pembebasan, yang mana proposal itu bagian dari pertemuan yang terjadi di Singapura, PNG, Lanny Jaya, Nduga dan pertemuan yang dilakukan di Jayapura,” beber Frits.

Pun Edison Gwijangge yang sejak awal menjadi orang yang disepakati oleh pemerintah untuk terus melakukan negosiasiasi dengan pihak TPNPB. “Pembebasan pilot pun ada campur tangan  pihak asing, misalnya disebutkan dalam proposal bahwa Februari ada kedatangan satu lembaga Internasional yang bertemu langsung dengan Egianus di Nduga,” kata Frits.

Baca Juga :  Ada yang Kaget Ada yang Anggap Bunyi Biasa

Sementara itu, Komnas HAM enggan mengomentari lebih jauh terkait dengan tuduhan ada sejumlah uang yang diterima Egianus dalam pembebasan Pilot Susi Air Philip Mark Mehrtens, 21 September lalu. “Tuduhan Egianus menerima sejumlah uang itu tidak dalam kewenangan saya, sebab kami tidak punya bukti dan itu tidak penting diperdebatkan. Yang terpenting pembebasan pilot tanpa adanya pertumpahan darah,” tegasnya.

Egianus dan TNI Polri Harus Beri Jaminan Keamanan Warga

JAYAPURA – Satu tahun tujuh bulan, waktu yang panjang bagi Pilot Susi Air Philip Mark Mehrtens berada di tangan kelompok Organisasi Papua Merdeka (OPM). Pasca disandera di Paro, Kabupaten Nduga, Februari 2023 lalu. Proses pembebasannya pada 21 September kemarin juga tanpa adanya gangguan keamanan ataupun kontak tembak. Padahal, selama penyanderaan kontak tembak hingga operasi kerap dilakukan di wilayah Nduga dan sekitarnya hingga memakan tak sedikit korban jiwa.

Kepala Komnas HAM RI Perwakilan Papua, Frits Ramandey mengatakan pembebasan pilot Philip diharapkan mengakhiri jatuhnya korban jiwa dan pertumpahan darah di tanah Papua. “Pembebasan ini diharapkan mengakhiri korban jiwa dan ketakutan masyarakat Nduga, sebab selama Philip disandera banyak korban berjatuhan. Baik dari sipil, TNI-Polri maupun dari pihak TPNPB itu sendiri,” kata Frits saat dikonfirmasi Cenderawasih Pos, Senin (23/9).

Baca Juga :  MRP Resmi Serahkan Berkas Uji Materi

Menurut Frits, pembebasan ini bukan secara spontanitas. Namun pembebasan ini hasil dari sebuah proses panjang. Komnas HAM pun memberikan penghormatan kepada Egianus dan kelompoknya yang menjaga prinsip kemanusiaan. “Pembebasan ini bukan tiba – tiba melainkan dari proses panjang. Kita ingat bahwa sebelum pembebasan TPNPB telah mengeluarkan proposal pembebasan, yang mana proposal itu bagian dari pertemuan yang terjadi di Singapura, PNG, Lanny Jaya, Nduga dan pertemuan yang dilakukan di Jayapura,” beber Frits.

Pun Edison Gwijangge yang sejak awal menjadi orang yang disepakati oleh pemerintah untuk terus melakukan negosiasiasi dengan pihak TPNPB. “Pembebasan pilot pun ada campur tangan  pihak asing, misalnya disebutkan dalam proposal bahwa Februari ada kedatangan satu lembaga Internasional yang bertemu langsung dengan Egianus di Nduga,” kata Frits.

Baca Juga :  Polda Papua Siap Dukung KPK Berantas Korupsi

Sementara itu, Komnas HAM enggan mengomentari lebih jauh terkait dengan tuduhan ada sejumlah uang yang diterima Egianus dalam pembebasan Pilot Susi Air Philip Mark Mehrtens, 21 September lalu. “Tuduhan Egianus menerima sejumlah uang itu tidak dalam kewenangan saya, sebab kami tidak punya bukti dan itu tidak penting diperdebatkan. Yang terpenting pembebasan pilot tanpa adanya pertumpahan darah,” tegasnya.

Berita Terbaru

Artikel Lainnya