Politisi PDI Perjuangan itu menegaskan, Otsus sejatinya merupakan instrumen politik untuk memperkokoh NKRI melalui percepatan pembangunan di sektor pendidikan, kesehatan, dan pemberdayaan ekonomi masyarakat asli Papua.
Namun demikian, ia menilai hingga kini masih terdapat kesenjangan besar antara besarnya dana Otsus dengan kondisi riil masyarakat, termasuk rendahnya Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Papua yang masih berada di posisi terbawah secara nasional. Dalam forum tersebut, Komarudin juga menawarkan peta jalan konkret, terutama di bidang pendidikan melalui program Sekolah Sepanjang Hari yang disebut telah diujicobakan di Sorong Selatan dan Jayapura.
Ia memaparkan, dari total 3.771 sekolah dasar di seluruh Papua, pihaknya menargetkan intervensi terhadap 2.262 sekolah atau sekitar 60 persen. Dengan estimasi kebutuhan Rp2,5 miliar per sekolah per tahun, maka dibutuhkan anggaran sekitar Rp6 triliun.
“Freeport menyumbang sekitar Rp75 triliun ke APBN. Jika kita minta Rp6 triliun untuk memastikan anak-anak Papua sekolah dengan layak dan mendapatkan nutrisi yang cukup, itu bukan sekadar meminta-minta. Itu adalah hak sebagai bagian dari negara ini,” katanya.
Selain pendidikan, Komarudin juga menyoroti sektor kesehatan. Ia meminta pemerintah lebih fokus pada pelayanan dasar di kampung-kampung terpencil, termasuk mengaktifkan kader kesehatan kampung dan memberikan insentif layak bagi tenaga medis di pedalaman.
“Jangan sampai tenaga medis kita di kampung harus menyeberang sungai dengan motor mogok, sementara kita di kota sibuk dengan kegiatan seremonial. Hentikan pemborosan untuk kegiatan yang hanya formalitas,” tegasnya.
Politisi PDI Perjuangan itu menegaskan, Otsus sejatinya merupakan instrumen politik untuk memperkokoh NKRI melalui percepatan pembangunan di sektor pendidikan, kesehatan, dan pemberdayaan ekonomi masyarakat asli Papua.
Namun demikian, ia menilai hingga kini masih terdapat kesenjangan besar antara besarnya dana Otsus dengan kondisi riil masyarakat, termasuk rendahnya Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Papua yang masih berada di posisi terbawah secara nasional. Dalam forum tersebut, Komarudin juga menawarkan peta jalan konkret, terutama di bidang pendidikan melalui program Sekolah Sepanjang Hari yang disebut telah diujicobakan di Sorong Selatan dan Jayapura.
Ia memaparkan, dari total 3.771 sekolah dasar di seluruh Papua, pihaknya menargetkan intervensi terhadap 2.262 sekolah atau sekitar 60 persen. Dengan estimasi kebutuhan Rp2,5 miliar per sekolah per tahun, maka dibutuhkan anggaran sekitar Rp6 triliun.
“Freeport menyumbang sekitar Rp75 triliun ke APBN. Jika kita minta Rp6 triliun untuk memastikan anak-anak Papua sekolah dengan layak dan mendapatkan nutrisi yang cukup, itu bukan sekadar meminta-minta. Itu adalah hak sebagai bagian dari negara ini,” katanya.
Selain pendidikan, Komarudin juga menyoroti sektor kesehatan. Ia meminta pemerintah lebih fokus pada pelayanan dasar di kampung-kampung terpencil, termasuk mengaktifkan kader kesehatan kampung dan memberikan insentif layak bagi tenaga medis di pedalaman.
“Jangan sampai tenaga medis kita di kampung harus menyeberang sungai dengan motor mogok, sementara kita di kota sibuk dengan kegiatan seremonial. Hentikan pemborosan untuk kegiatan yang hanya formalitas,” tegasnya.
