Forum Pengusaha Asli Khenambay Umbai Kabupaten Jayapura menyampaikan delapan tuntutan kepada Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten (DPRK) Jayapura dan Pemerintah Kabupaten Jayapura terkait pelaksanaan dana Otsus, pengadaan barang dan jasa, sert
Direktur Eksekutif POHR, Thomas Ch. Syufi, menegaskan bahwa karya tersebut bukan sekadar dokumenter biasa, melainkan rekaman berbasis data atas persoalan sosial-ekologis di lapangan. Termasuk di antaranya dampak dari proyek lumbung pangan a
nggota Komisi II DPR RI sekaligus Ketua Panitia Khusus (Pansus) UU Otonomi Khusus (Otsus) Papua, Komarudin Watubun mengingatkan seluruh pemerintah daerah di Tanah Papua agar penerapan dana Otsus benar-benar dijalankan sesuai regulasi dan te
Ketua Pansus Pembahasan RPJMD DPR Papua, Jansen Monim, menyampaikan bahwa pembahasan dokumen rancangan akhir RPJMD telah selesai dan dituangkan dalam berita acara rapat. Selanjutnya, dokumen tersebut akan dibawa ke Rapat
Pemulangan ini dilakukan setelah hasil pemeriksaan intensif menyatakan mereka murni warga sipil dan tidak terbukti terafiliasi dengan kelompok tersebut. Keenam warga tersebut sebelumnya diamankan aparat pada Senin 2 Mare
Herlin Beatrix Monim menjelaskan, pembahasan Ranwal RPJMD dilakukan berdasarkan ketentuan Pasal 261 Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, yang mengamanatkan perencanaan pembangunan daerah menggun
"Apa yang kami lakukan sudah prosedural, tapi satu aspirasi tadi yang diinginkan itu pembentukan pansus, dan ini akan tetap dilakukan dengan berbagai pertimbangan, oleh karena itu perlu dirapatkan lagi dengan Eksekutif d
Sekretaris Dinas Perhubungan Kota Jayapura, Pudens Tjoe, menjelaskan bahwa tahun 2025 terdapat dua program utama, yaitu pengaspalan Terminal Mesran serta pembangunan lima dermaga baru di beberapa titik strategis.
Ketua Pansus Otsus DPRK Kota Jayapura, Fajar Wanggai yang ditemani anggotanya menjelaskan bahwa tujuan peninjauan ini untuk memastikan dana tersebut digunakan sesuai dengan peruntukan yang telah ditetapkan, seperti bidan
Menurut Sitorus, pekerjaan tersebut baru saja selesai dilelang, dan akan mulai dikerjakan dalam waktu dekat. "Targetnya 90-210 hari, dengan anggaran kurang lebih Rp 1,3 Miliar," ungkapnya.
Menyikapi hal ini, Ketua Pansus Otsus DPRK Kota Jayapura, Fajar Wanggai menyarankan agar Dinkes dan pihak masyarakat khususnya pemilik lahan untuk segera bangun komunikasi yang baik sehingga proses pembangunan bisa tetap
Ketua Pansus TLHP DPR Papua, Jansen Monim, menjelaskan bahwa rapat kerja ini digelar guna memanggil sembilan OPD terkait untuk memberikan klarifikasi dan penjelasan mengenai tindak lanjut serta rekomendasi atas temuan BP
Wakil Ketua I DPRK Merauke Bernadus Ndiken ditemui di gedung DPRK Merauke mengungkapkan, setelah menerima hasil LHP BPK RI Perwakilan Papua atas pengelolaan keuangan dan asset daeah Kabupaten Merauke tahun 2024 pihaknya
Meski demikian BPK RI mencatat sebanyak 188 temuan dan 374 rekomendasi yang dituangkan dalam 15 LHP, yang merupakan hasil pemeriksaan atas laporan keuangan, kinerja, dan tujuan tertentu pada pemerintah provinsi serta kab
 Kata Rustan Saru, kebijakan ini menjadi salah satu langkah pemerintah kota dalam meringankan beban masyarakat yang kurang mampu. Politisi PAN itu menjelaskan, penerapan kebijakan gratis retribusi sampah akan dilakukan dengan memperhatikan kelompok masyarakat yang paling membutuhkan. Masyarakat yang masuk kategori miskin ekstrem menjadi target utama pada pelaksanaan program ini.
"Kami sudah banyak mendengar dari masyarakat termasuk yang mengeluhkan kepada kami terkait kondisi ini. Kemarin pak wakil 1 sudah menyampaikan akan segera memanggil para pihak," kata Wakil Ketua II DPRK Kota Jayapura saat menemui Ketua Pimpinan Daerah Muhammadiyah Kota Jayapura, Sukaryanto dan sekretarisnya, Muhammad Zamroni di ruang kerjanya
 Dalam sidang tersebut, seluruh anggota DPRP menyetujui hasil kerja Panitia Khusus (Pansus) DPRP yang kemudian dituangkan dalam Tatib. Ketua DPRP, Denny Henry Bonai, menyatakan hasil sidang ini akan segera diserahkan kepada Gubernur Papua untuk dicatat dalam lembaran daerah.
Majelis Rakyat Papua Papua Selatan (Papsel) telah membentuk Panitia khusus (Pansus) untuk melakukan verifikasi faktual terhadap para bakal pasangan calon gubernur dan wkail gubernur Papua Selatan terkait dengan surat pernyataan keaslian Papua dan surat pengakuan. Â
Pasalnya sesuai tahapan yang telah diatur dalam PP. NO. 106 Tahun 2021, tahapan pengangkatan DPRK di Kota Jayapura dilakukan 3 bulan setelah penetapan calon anggota terpilih.
Ketua Pansus LHP BPK Johan Paulus ditemui seusai RDP tersebut mengungkapkan bahwa rapat yang dilakukan ini untuk menindakanjuti LHP BPK dengan pembentukan Pansus DPR.
