Sementara tahun 2024, kabupaten/kota yang memiliki mahasiswa wajib mengalokasikan dalam APBD untuk dana itu tetap membantu provinsi. “Jangan sampai kesepakatan ini disalahartikan,” tegasnya lagi.
Terkait persolan biaya beasiswa bagi 1.718 mahasiswa ini, Selasa (12/12) pagi. Forum Komunikasi Orang Tua Mahasiswa Penerima Beasiswa menyampaikan aspirasinya di Kantor Gubernur.
Aspirasi mereka tak terlepas dari pembiayaan Juli hingga Desember 2023, belum dibayarkan oleh Pemprov kepada pihak kampus tempat dimana para mahasiswa menimba ilmu. Begitu juga dengan biaya hidup mereka.
“Kita desak pemerintah segera selesaikan hal ini, sebab sudah mau memasuki semester baru. Bahkan ada mahasiswa dalam negeri yang membayar uang kuliah menggunakan biaya sendiri, sampai ada yang membuat surat pernyataan di kampus,” ungkapnya.
Saat menyampaikan aspirasi di Kantor Gubernur, mereka juga turut menyuarakan terkait finansial garansi buat mahasiwa yang kuliah di luar negeri. Terdapat 300-an mahasiswa asal Papua yang kuliah di luar negeri yang finansial garansinya akan berakhir di 31 Desember 2023.
“Sehingga kita minta pemerintah Provinsi Papua segera menerbitkan finansial garansi yang baru, karena itu sebagai salah satu syarat mereka tetap melanjutkan studi,” ucapnya.
John menyampaikan, saat menyampaikan aspirasi di halaman Kantor Gubernur. Mereka diterima langsung oleh Pj Sekda Derek Hegemur, namun tak ada kesepakatan apa pun.
“Belum ada kesepakatan dengan Sekda Papua, hanya saja kami dari orang tua menyampaikan poin poin yang perlu segera dilakukan atau diselesaikan oleh Pemprov. Setelah pertemuan, Sekda melanjutkan rapat teknis dengan pihak BPSDM dan keuangan Provinsi Papua dan sampai saat ini tuntutan kami belum juga direspon,” pungkasnya. (fia/wen)
Dapatkan update berita pilihan setiap hari dari Cenderawasihpos.jawapos.com
BACA SELENGKAPNYA DI KORAN DIGITAL CEPOS https://www.myedisi.com/cenderawasihpos
