JAYAPURA-Penembakan terhadap warga sipil kembali terjadi di Papua Pegunungan. Tiga pegawai Dinas Pertanian Kabupaten Jayawijaya menjadi korban penembakan di Kampung Muliama, Distrik Muliama, Kabupaten Jayawijaya, Rabu (9/9). Ketiga korban masing-masing berinisial A.M., dokter hewan. A.R., Kepala Bidang Peternakan Dinas Pertanian Kabupaten Jayawijaya serta W.M., pegawai Dinas Pertanian.
Kepala Komnas HAM Perwakilan Papua, Frits Ramandey, mengecam aksi kekerasan tersebut. Ia menilai penembakan terhadap ketiga korban merupakan tindakan tidak manusiawi karena dilakukan setelah korban dihentikan dan diperintahkan turun dari kendaraan.
“Ini tidak manusiawi karena melakukan intimidasi dan pembunuhan secara spontan. Mereka dihentikan, kemudian disuruh turun dan ditembak,” kata Frits saat dikonfirmasi Cenderawasih Pos, Kamis (10/9).
Menurut Frits, kejadian tersebut merupakan tragedi dan masuk dalam kategori tindak kriminal. Karena itu, ia mendesak aparat keamanan segera mengejar dan menangkap pelaku.
“Ini adalah tragedi dan ini murni kriminal. Karena dia kriminal, maka pelakunya harus dikejar dan harus ditangkap,” tegasnya. Ia menyayangkan masyarakat sipil yang tidak terlibat dalam konflik kembali menjadi sasaran kekerasan. Terlebih, ketiga korban merupakan aparatur sipil negara yang sedang menjalankan tugas pelayanan kepada masyarakat.
“Kami sangat menyayangkan bahwa ada masyarakat sipil yang tidak berdosa kemudian menjadi sasaran kekerasan dari kelompok sipil bersenjata. Kejadian ini sangat disayangkan dan terus berulang bagi masyarakat sipil yang tidak berdosa,” ujarnya.
Frits meminta aparat keamanan segera memastikan identitas kelompok yang diduga menjadi pelaku penembakan. Menurut dia, kelompok yang berkeliaran di sekitar Wamena dan wilayah sekitarnya harus ditelusuri agar proses penegakan hukum terhadap pelaku dapat dilakukan.
“Karena itu, kelompok pelaku yang sedang berkeliaran di sekitar Wamena dan sekitarnya, kami mendesak aparat keamanan memastikan kelompok pelakunya siapa dan ada upaya penegakan hukum kepada para pelaku,” katanya.
Frits juga meminta pemerintah daerah tidak hanya menyerahkan pengungkapan kasus kepada aparat kepolisian. Pemerintah sipil, menurut dia, memiliki tanggung jawab untuk membantu memastikan kondisi di wilayah kejadian, termasuk melalui aparat kampung.
“Struktur pemerintah sipil harus bergerak untuk memastikan kelompok pelaku ini ada di kampung mana,” ujarnya.
