Thursday, November 21, 2024
26.7 C
Jayapura

Masih Menolak Meski Belum Ada Instruksi Pelaksanaan

JAYAPURA-Program Transmigrasi yang digagas oleh Presiden Prabowo Subianto melalui Menterinya Iftitah Sulaiman Suryanegara terus mendapatkan penolakan. Senin (4/11) kemarin giliran Aliansi Badan Eksekutif Mahasiswa (BEM) Se-Kota Jayapura, Provinsi Papua, melakukan aksi demontrasi penolakan terhadap program tersebut.

Melalui pernyataan sikap, yang dibacakan Koordinator Lapangan (Korlab) Umum, Maksi You, menegaskan bahwa program itu digagas untuk kepentingan elit politik Jakarta. Pasalnya sebelum wacana transmigrasi ini muncul sudah lebih dulu negara mengagas Proyek Strategis Nasional (PSN) salah satunya pembukaan lahan persawaahan di Merauke, Papua Selatan.

Setelah program itu mulai berjalan, kemudian munculah program transmigrasi. Ini tentunya akan berdampak pada kehidupan masyarakat adat Papua dimana masyarakat adat akan kehilangan tanah, hutan, air serta sumber daya.

Baca Juga :  Mayat Perempuan Tanpa Identitas Ditemukan di Kolong Jembatan Kali Acai

“Kami menilai porgam ini digagas untuk kelancaran investasi dan eksploitasi untuk mengamankan investasi orang dari luar,” ujarnya.

Dikatakan jika negara betul-betul ingin memperhatikan pembangunan manusia Papua, maka perhatikan  masalah-masalah yang ada saat ini, seperti pendidikan, kesehatan ekonomi dan lainnya. Bukan justru memperhatikan masalah kepadatan penduduk di Pulau Jawa, lalu masyarakat ini dibuang ke Papua, yang tentunya akan membawa dampak yang sangat buruk bagi Orang Asli Papua (OAP).

Dimana OAP akan semakin tersingkirkan, sementara non OAP akan semakin bertumbuh subur, dengan menguasai seluruh pola pembangunan di Tanah Papua. Atas kondisi ini pihaknya mendesak Prabowo menghentikan wacana program transmigrasi ke Papua sebab Papua bukan tanah kosong.

Baca Juga :  Minta DPR Papua Dilibatkan Bahas Pemekaran di DPR RI

“Kami aliansi BEM Se-Kota Jayapura menolak program transmigrasi di seluruh 6 provinsi di tanah Papua,” tegasnya.  Pernyataan sikap ini telah disampikan kepada anggota DPRP Papua melalui Wakil Ketua sementara DPRP Beatrix Monim. Ia mengaku pernyataan sikap dari BEM Se-Jayapura ini akan disampailan kepada pemerintah pusat. Nanti kami akan rapat dulu secara internal, hasil rapat itulah uang akan kami sampaikan kepemerintah pusat, tentu menyampaikan aspirasi teman teman mahasiswa ini,” ujarnya kepada awak media usai menemui masa.

JAYAPURA-Program Transmigrasi yang digagas oleh Presiden Prabowo Subianto melalui Menterinya Iftitah Sulaiman Suryanegara terus mendapatkan penolakan. Senin (4/11) kemarin giliran Aliansi Badan Eksekutif Mahasiswa (BEM) Se-Kota Jayapura, Provinsi Papua, melakukan aksi demontrasi penolakan terhadap program tersebut.

Melalui pernyataan sikap, yang dibacakan Koordinator Lapangan (Korlab) Umum, Maksi You, menegaskan bahwa program itu digagas untuk kepentingan elit politik Jakarta. Pasalnya sebelum wacana transmigrasi ini muncul sudah lebih dulu negara mengagas Proyek Strategis Nasional (PSN) salah satunya pembukaan lahan persawaahan di Merauke, Papua Selatan.

Setelah program itu mulai berjalan, kemudian munculah program transmigrasi. Ini tentunya akan berdampak pada kehidupan masyarakat adat Papua dimana masyarakat adat akan kehilangan tanah, hutan, air serta sumber daya.

Baca Juga :  Hingga 2026, Pemkot Jayapura Tanggung Biaya Pendidikan Papua

“Kami menilai porgam ini digagas untuk kelancaran investasi dan eksploitasi untuk mengamankan investasi orang dari luar,” ujarnya.

Dikatakan jika negara betul-betul ingin memperhatikan pembangunan manusia Papua, maka perhatikan  masalah-masalah yang ada saat ini, seperti pendidikan, kesehatan ekonomi dan lainnya. Bukan justru memperhatikan masalah kepadatan penduduk di Pulau Jawa, lalu masyarakat ini dibuang ke Papua, yang tentunya akan membawa dampak yang sangat buruk bagi Orang Asli Papua (OAP).

Dimana OAP akan semakin tersingkirkan, sementara non OAP akan semakin bertumbuh subur, dengan menguasai seluruh pola pembangunan di Tanah Papua. Atas kondisi ini pihaknya mendesak Prabowo menghentikan wacana program transmigrasi ke Papua sebab Papua bukan tanah kosong.

Baca Juga :  Satukan Persepsi dalam Penataan Kota

“Kami aliansi BEM Se-Kota Jayapura menolak program transmigrasi di seluruh 6 provinsi di tanah Papua,” tegasnya.  Pernyataan sikap ini telah disampikan kepada anggota DPRP Papua melalui Wakil Ketua sementara DPRP Beatrix Monim. Ia mengaku pernyataan sikap dari BEM Se-Jayapura ini akan disampailan kepada pemerintah pusat. Nanti kami akan rapat dulu secara internal, hasil rapat itulah uang akan kami sampaikan kepemerintah pusat, tentu menyampaikan aspirasi teman teman mahasiswa ini,” ujarnya kepada awak media usai menemui masa.

Berita Terbaru

Artikel Lainnya