Sebanyak 100 unit rumah permanen yang dibangun pemerintah pusat melalui Kementrian Transmigrasi RI di Kampung Domande, Distrik Malind, Kabupaten Merauke-Papua Selatan lewat APBN 2025, dinyatakan rampung. Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Trans
Bupati Merauke Yoseph Bladib Gebze seusai melepas Menteri Transmigrasi kembali ke Jakarta itu menjelaskan, kedatangan Menteri Transmigrasi ke Merauke untuk menunjau lokaso rencana pembangunan olam renang Olympic dan renc
Tim Ekspedisi Patriot ini merupakan program dari Kementrian Transmigrasi Republik Indonesia. Kepala Dinas Transmigrasi Kabupaten Merauke Ndiken menjelaskan, Tim Ekspedisi Patriot ini merupakan para akademisi dan mahasisw
Pendamping disini, jelas Lambert Patruan, seperti penyuluh pertanian. Dan penyuluh pertanian ini bisa menggunakan dari Merauke. ‘’Tapi tergantung berapa banyak. Kalau misalnya di Merauke masih kurang berarti diambil dari luar. Tapi,kalau di Merauke cukup maka tidak perlu didatangkan dari luar Papua,’’ jelasnya.
Sunarjo yang juga mantan wakil bupati Merauke periode 2011-2016 itu mengungkapkan, kehadiran transmigrasi di Papua khususnya di Kabupaten Merauke telah memberikan konstribusi nyata bagi pembangunan Kabupaten Merauke terutama terkait dengan ketahanan pangan.
Dalam kunjungan kerja ke Merauke itu, Mentrans Muhammad Iftitah Sulaiman Suryanagara didampingi Kasrem 174/ATW Kolonel Inf Ahmad Hadi Hariono melakukan panen bersama dan peninjauan kawasan daerah transmigrasi di Kampung Telagasari, Distrik Kurik, Kabupaten Merauke, Papua Selatan.
Diakui, dari pantauan pagi hari hingga sore hari memang tidak ad pergerakan massa di Kabupaten Jayapura, hanya saja memang terlihat ada beberapa masyarakat pada malam hari mereka sudah pergi atau bergerak ke Kota Jayapura untuk mengikuti aksi demo sehingga ada beberapa masyarakat yang turun ke Kota Jayapura untuk ikut aksi demo.
Massa juga mempertanyakan apakah presiden terpilih tidak punya program lain selain mendatangkan transmigrasi ke Ke Papua, Papua tidak butuh transmigrasi, Papua butuh pembangunan Infrastruktur, butuh kesehatan, butuh pendidikan, butuh kesejahteraan, program ini yang penting untuk masyarakat Papua.
Pj Bupati Jayapura Semuel mengatakan, para pihak sepakat melalui pemerintah Kampung Karya Bumi, telah berkoordinasi dengan pihak pemerintah Kabupaten Jayapura, telah menyiapkan santunan sebesar Rp. 200 juta dan diserahkan dalam bentuk bantuan hibah, yang mana dana tersebut dipergunakan untuk tumbuh kembang anak-anak almarhum.
“Kami mengumpulkan Presiden BEM Universitas Cenderawasih memimpin para Presiden BEM lainnya dan yang disampaikan adalah soal penolakan transmigrasi. Pertemuan kami dilakukan lebih dari dua jam,” beber Lalita usai pertemuan pekan kemarin.
“Memang ada ucapan dari Kementrian Transmigrasi Indonesia akan melakukan program transmigrasi, namun dimana tempatnya kita belum tahu. Papua itu luas, apakah di Provinsi Papua Selatan, Papua Pegunungan atau Papua Tengah,” ujarnya.
Adanya sinergitas antara pemerintah provinsi dan empat kabupaten dalam menentukan kegiatan-kegiatan prioritas daerah bidang tenaga kerja, bidang transmigrasi, bidang energi dan bidang sumber daya mineral tahun 2024.
Akar persoalan di Papua saat ini disintegrasi hal ini terjadi karena ketidak adilan yang selama ini tergerus kepentingan elit politik. Mestinya pemerintah fokus pada penyelesaian kasus Hak Asasi Manusia (HAM) yang terjadi sejak 1961 sampai sekarang.
Komba mewakili kaum profesional menyampaikan bahwa ada hal lain yang lebih penting dilakukan pemerintah pusat ketimbang mendorong program transmigrasi. Ia menjelaskan terkait Daerah Otonomi Baru (DOB) dari dua provinsi menjadi enam hingga kini belum ada pejabat definitif. Lalu agenda terkini adalah Pemilukada dimana untuk wilayah DOB juga menyelenggarakan pemilihan.
Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Jayapura Esau Awoitouw mengaku, terkait program nasional transmigrasi yang digagas oleh Presiden RI Prabowo Subianto hinggankini belum ada petunjuk teknisnya. Itu berbeda dengan di daerah luar Papua.
Namun sikap Majelis Rakyat Papua Selatan sudah sangat jelas menolak dengan tegas. ‘’Karena kami fokus untuk melihat kesejahteraan orang asli Papua. Dan bagi kami MRP, bagaimana keberhasilan Otsus Papua itu,’’ jelasnya.
Melalui pernyataan sikap, yang dibacakan Koordinator Lapangan (Korlab) Umum, Maksi You, menegaskan bahwa program itu digagas untuk kepentingan elit politik Jakarta. Pasalnya sebelum wacana transmigrasi ini muncul sudah lebih dulu negara mengagas Proyek Strategis Nasional (PSN) salah satunya pembukaan lahan persawaahan di Merauke, Papua Selatan.
Yanes mengatakan pihaknya memberikan pernyataan tegas dan menolak transmigrasi, pengiriman penduduk dari pulau Jawa ke Tanah Papua. Karena itu pihaknya menilai dampak negatif yang terjadi justru sangat banyak dan berpotensi akan terancam punah ras melanesia di Tanah Papua.
Karena itu, lanjut Keliopas Ndiken, agar rumah yang sudah dibangun itu dapat ditempati warga yang sudah didata masuk ke dalam rumah-rumah itu, maka perlu dibangun akses jalan dan embung-embung untuk menampung air hujan dalam memenuhi kebutuhan warga.
Ini juga yang menjadi akar konflik agraria selama ini di Papua. Masalah batas wilayah masih menjadi debat kusir diberbagai daerah. Masing-masing pihak saling mengklaim terlebih khusus di Daerah Otonomi Baru (DOB). Batas tanah antara kabupaten kabupaten baru, maupun provinsi baru di DOB masih menjadi masalah serius untuk diperhatian oleh pemerintah pusat, jadi bukan soal transmigrasi.
Diapun mengatakan program transmigrasi di Papua ini sudah dilakukan sejak lama, akan tetapi sampai saat ini masih menimbulkan beebagai persoalan. Persoalan utamanya antara lain belum tepat sasarannya program pastoral, strategis, kebijakan dan sosial budaya untuk memperkuat proses integrasi sosial, interaksi sosial dan keakraban jaringan sosial lintas ras, suku dan etnis dalam masyarakat yang majemuk ini.
Menurut Frits, jika program transmigrasi tidak dikaji baik. Ia akan menimbulkan kemiskinan baru dan mengakibatkan problem hak ulayat masyarakat asli Papua yang dibawah secara paksa dengan tidak manusiawi.
Alasannya juga beragam. Mulai dari persoalan lahan, interest sosial hingga pengabaian hak- hak masyarakat lokal. Kesimpulannya program ini perlu dikaji lebih matang dan dijelaskan lebih detail untung ruginya bagi masyarakat di agar tidak menimbulkan masalah dikemudian hari, terlebih Papua masih kental dengan kearifan lokal.
Menurutnya, pihaknya tidak menentang program transmigrasi itu, namun pemerintah pusat perlu melakukan kajian terkait dengan kebermanfaatannya bagi orang asli Papua. Karena dengan mendatangkan penduduk lain dari luar Papua ke wilayah Papua hanya menambah persoalan dan tidak menyelesaikan akar persoalan dan kesenjangan yang terjadi dan dialami oleh orang asli Papua saat ini.
