Dalam kesempatan itu, Yunius membantah keras narasi yang mengaitkan para korban dengan kepemilikan senjata api maupun bukti pemantauan drone dari pihak tertentu. Pihak keluarga menegaskan bahwa isu kepemilikan senjata yang diklaim pihak tertentu sebenarnya terjadi di Kabupaten Yahukimo, bukan di Nduga, sehingga informasi yang beredar dinilai sebagai bentuk manipulasi data. Oleh karena itu, keluarga menuntut pencopotan serta proses hukum tegas bagi oknum aparat yang terlibat.
Sejalan dengan tuntutan keluarga, penanggung jawab DPC-IPMNI Kota Studi Jayapura, Arnamen Gwijangge, mendesak Satgas Damai Cartenz Pos Yosoma untuk segera mencabut klaim status Kelompok Kriminal Bersenjata (KKB)/TPNPB pada para korban dan mengembalikan nama baik mereka sebagai masyarakat sipil murni.
Desakan juga datang dari mahasiswa senior Nduga, Harnamin Gwijangge, dan Koordinator Aksi IPMNI, Amanus Heluka. Mewakili aspirasi mahasiswa dan masyarakat dari 32 distrik di Kabupaten Nduga. Mereka melayangkan desakan kepada Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto, Panglima TNI Jenderal Agus Subiyanto, Menko Polkam, serta Menteri HAM Natalius Pigai untuk memberikan atensi khusus.
Mahasiswa juga mendesak Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM) RI untuk segera menerjunkan tim investigasi independen ke lapangan guna mengusut tuntas peristiwa penembakan tersebut secara transparan. “Kami meminta kepada Presiden Prabowo agar kasus ini segera diusut tuntas dan dilanjutkan ke pengadilan. Keluarga korban harus mendapatkan keadilan yang sesungguhnya,” kata Harnamin.
Selain penuntutan jalur hukum, pihak mahasiswa melayangkan tuntutan agar pengerahan pasukan militer nonorganik di Kabupaten Nduga maupun di tanah Papua secara umum segera dihentikan dan ditarik kembali. Mahasiswa juga menyoroti keberadaan pos-pos militer yang berdiri di pinggiran pemukiman warga dan estimasi pengerahan pasukan yang mencapai 4.000 personel.
Keberadaan ribuan prajurit tersebut dinilai menciptakan trauma mendalam serta memperdisiup aktivitas keseharian warga untuk mencari makan dan berkebun. IPMNI mengancam akan melakukan konsolidasi massa dan melumpuhkan seluruh aktivitas pemerintahan di Kabupaten Nduga apabila seluruh tuntutan ini diabaikan oleh pemerintah pusat maupun daerah.
Dalam kesempatan itu, Yunius membantah keras narasi yang mengaitkan para korban dengan kepemilikan senjata api maupun bukti pemantauan drone dari pihak tertentu. Pihak keluarga menegaskan bahwa isu kepemilikan senjata yang diklaim pihak tertentu sebenarnya terjadi di Kabupaten Yahukimo, bukan di Nduga, sehingga informasi yang beredar dinilai sebagai bentuk manipulasi data. Oleh karena itu, keluarga menuntut pencopotan serta proses hukum tegas bagi oknum aparat yang terlibat.
Sejalan dengan tuntutan keluarga, penanggung jawab DPC-IPMNI Kota Studi Jayapura, Arnamen Gwijangge, mendesak Satgas Damai Cartenz Pos Yosoma untuk segera mencabut klaim status Kelompok Kriminal Bersenjata (KKB)/TPNPB pada para korban dan mengembalikan nama baik mereka sebagai masyarakat sipil murni.
Desakan juga datang dari mahasiswa senior Nduga, Harnamin Gwijangge, dan Koordinator Aksi IPMNI, Amanus Heluka. Mewakili aspirasi mahasiswa dan masyarakat dari 32 distrik di Kabupaten Nduga. Mereka melayangkan desakan kepada Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto, Panglima TNI Jenderal Agus Subiyanto, Menko Polkam, serta Menteri HAM Natalius Pigai untuk memberikan atensi khusus.
Mahasiswa juga mendesak Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM) RI untuk segera menerjunkan tim investigasi independen ke lapangan guna mengusut tuntas peristiwa penembakan tersebut secara transparan. “Kami meminta kepada Presiden Prabowo agar kasus ini segera diusut tuntas dan dilanjutkan ke pengadilan. Keluarga korban harus mendapatkan keadilan yang sesungguhnya,” kata Harnamin.
Selain penuntutan jalur hukum, pihak mahasiswa melayangkan tuntutan agar pengerahan pasukan militer nonorganik di Kabupaten Nduga maupun di tanah Papua secara umum segera dihentikan dan ditarik kembali. Mahasiswa juga menyoroti keberadaan pos-pos militer yang berdiri di pinggiran pemukiman warga dan estimasi pengerahan pasukan yang mencapai 4.000 personel.
Keberadaan ribuan prajurit tersebut dinilai menciptakan trauma mendalam serta memperdisiup aktivitas keseharian warga untuk mencari makan dan berkebun. IPMNI mengancam akan melakukan konsolidasi massa dan melumpuhkan seluruh aktivitas pemerintahan di Kabupaten Nduga apabila seluruh tuntutan ini diabaikan oleh pemerintah pusat maupun daerah.
