Lukas Enembe: Mari Ciptakan Papua yang Damai Penuh Kasih
*Situasi Kota Jayapura Berangsur Kondusif
JAYAPURA-Gubernur Papua Lukas Enembe, SIP., MH., atas nama Pemerintah Provinsi Papua mengeluarkan imbauan terkait situasi di Provinsi Papua.
Mencermati perkembangan di tanah Papua dalam beberapa hari terakhir ini, khususnya berkaitan dengan penyampaian pendapat oleh masyarakat Papua sebagai reaksi terhadap kejadian di Asrama Mahasiswa Papua di Kota Surabaya, Kota Malang, Kota Semarang dan berbagai kota studi lainnya, Gubernur Papua telah menyampaikan aspirasi tersebut kepada presiden.
“ Saya sebagai kepala daerah dan Kepala Pemerintahan di Provinsi Papua, telah menyampaikan aspirasi masyarakat Papua yang disampaikan kepada saya pada saat penyampaian pendapat tanggal 19 Agustus 2019 kepada Bapak Presiden RI pada 26 Agustus 2019 saat Rapat Kabinet Terbatas,” ujar Gubernur Lukas Enembe.
Dirinya sebagai gubernur mengimbau, pertama, Pemerintah segera menyelesaikan kasus hukum berkaitan dengan pernyataan berbau rasis yang diucapkan oleh oknum-oknum masyarakat atau oknum aparat saat berada di dalam asrama mahasiswa Papua di kota Surabaya, Jawa Timur.
Kedua, pihak keamanan, dalam hal ini TNl-POLRI dalam menangani penyampaian pendapat oleh masyarakat Papua, baik di Papua maupun di wilayah lain di Indonesia agar mengedepankan penanganan yang persuasif. “Sebisa mungkin menghindari penanganan secara kekerasan serta tidak melakukan penangkapan terhadap masyarakat Papua yang melakukan aksi penyampaian pendapat,” tegas Enembe.
Ketiga, mengimbau kepada seluruh masyarakat Papua untuk menjaga ketertiban selama menyampaikan pendapat, tidak melakukan pengrusakan fasilitas umum, kantor-kantor pemerintah dan bangunan-bangunan milik masyarakat.
Keempat, segala bentuk tindakan di luar kewajaran dan membahayakan bagi masyarakat umum yang dilakukan oleh masyarakat yang menyampaikan pendapat agar ditindak tegas sesuai dengan ketentuan hukum dan perundang-undangan yang berlaku.
“Kelima, Dalam menyampaikan pendapat, saya himbau kepada seluruh masyarakat Papua di mana saja berada untuk melakukan koordinasi dengan pihak keamanan guna menghindari adanya pihak-pihak lain yang akan memanfaatkan atau menunggangi dengan kepentingan mereka dengan cara-cara yang anarkis untuk merusak kedamaian di Provinsi Papua,” tegas gubernur
Keenam, Provinsi Papua dikenal sebagai miniatur Indonesia sesungguhnya yang ber-Bhineka Tunggal lka. Penduduk provinsi Papua multi etnis, multi agama, multi budaya yang hidup berdampingan secara damai.
“Masyarakat Asli Papua menyambut baik dan memperlakukan masyarakat non-Papua secara terhormat dan sejajar. Sebagai bagian dari Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) kami berharap kehadiran masyarakat Papua di berbagai wilayah provinsi di Indonesia harus juga diperlakukan sama. Hal ini merupakan komitmen kita bersama sebagai anak-anak bangsa untuk mewujudkan Papua damai, berdaulat secara politik, mandiri secara ekonomi dan beretika secara budaya,” tuturnya.
“ Mari kita bersama-sama dengan prinsip kasih menembus perbedaan untuk melakukan perubahan Papua demi Kemuliaan rakyat Papua dalam bingkai NKRI,” ajak Enembe.
Imbauan ini disampaikan untuk menjadi perhatian Bersama. “ Mari kita ciptakan tanah Papua yang damai dan penuh kasih.Tuhan memberkati kita semua,” turutnya.
Sementara itu, situasi Papua khususnya Kota Jayapura, Sabtu (31/8). Berangsur kondusif pasca demo susulan di Kota Jayapura, Kamis (29/8).
Dimana dalam demo susulan melibatkan 1.000-an massa yang awalnya berjalan damai itu berakhir anarkis, terjadi penjarahan, toko-toko warga, gedung pemerintahan dan kantor perbankan di Kota Jayapura dilempari aksi masa dengan menggunakan ketapel.
Pantauan Cenderawasih Pos di lapangan, Sabtu (31/8) hingga Minggu (1/9) kemarin, masyarakat mulai beraktivitas sebagaimana biasanya. Aktivitas perekonomian di Kota Jayapura mulai terlihat, sebagian pertokoan telah buka, aktivitas di pasar berjalan sebagaimana biasanya kendati masih sepi akan pembeli.
Selain itu, warga korban dari anarkis masa demo yang rumahnya ataupun tempat usahanya yang dibakar mulai membersihkan sisa puing-puing rumah ataupun tempat usaha mereka yang terbakar. SPBU yang tutup sejak Kamis (29/8) lalu, kembali melayani antrian panjang dari masyarakat sejak Sabtu (31/8) pagi.
Kendati sudah mulai kondusif, namun jaringan Internet data di Kota Jayapura yang dinonaktifkan sejak Senin (19/8) lalu belum juga bisa diakses. Warga hanya dapat mengakses internet jika ada jaringan Wifi.
Rifaldi, salah satu warga yang rumahnya ikut terbakar menyesalkan tindakan anarkis dari pendemo. Tak ada barang yang bisa ia selamatkan selain pakaian di tubuhnya, serta surat berharga miliknya, “Saat kejadian saya di rumah, sedang main sama anak. Massa aksi lewat, lalu membakar rumah tetangga yang berimbas ke tempat tinggal saya,” tutur ayah 2 anak ini, kepada Cenderawasih Pos, Sabtu (31/8).
Ayah dua anak itu, mengaku akan kembali membangun tempat tinggalnya yang sudah diporak-porandakan oleh aksi masa.
Salah seorang pedagang di Pasar Sentral Hamadi bernama Aminah mengaku, dirinya sudah berjualan sejak Sabtu (31/8) pagi setelah Jumat (30/8) dirinya tidak berjualan akibat ketakutan.”Jualannya sejak pukul 07.00 WIT, namun sepi pembeli mungkin mereka ketakutan,” ucapnya.
Sementara itu, sebanyak 463 siswa SPN Polda Papua yang didampingi oleh para pembimbing/pelatih, membersihkan sampah-sampah dan puing-puing bekas pembakaran yang ada di jalan dan di pinggir jalan yang diakibatkan oleh massa pengunjuk rasa yang anarkis pada Kamis (29/8).
Kegiatan pembersihan ini dilaksanakan dengan pembagian di beberapa titik yang ada di seputaran Kota Jayapura seperti, Dok IX, Dok VIII, Dok V atas dan Bawah, Kota dan sekitaran Pelabuhan. Material sampah yang dibersihkan meliputi sisa bekas kerusuhan seperti batu, kayu, pecahan kaca dan sisa-sisa bekas pembakaran yang dilakukan oleh sekelompok massa
Kabid Humas Polda Papua Kombes Pol Ahmad Musthofa Kamal, SH., mengatakan, saat ini situasi di Jayapura berangsur Kondusif, untuk itu pembersihan dilaksanakan guna kelancaran aktifitas masyarakat dan pengguna jalan.
“Kami mengimbau kepada masyarakat agar tetap menjaga kamtibmas di Tanah Papua, khususnya di wilayah Jayapura dan sekitarnya. Agar tidak melaksanakan mobilisasi massa sehingga tidak terjadi provokasi, kekerasan, pengerusakan dan pembakaran terhadap barang dan orang,” pinta Kamal.
Dirinya juga mengajak masyarakat tetap menjaga persatuan dan kesatuan bangsa untuk tetap hidup bersama dengan saling menghormati segala perbedaan yang ada. Kamal juga meminta mempercayakan kepada TNI-Polri untuk mengamankan wilayah ini agar tidak terjadi gesekan dan bentrok antar kelompok yang ada di tanah ini.
Secara terpisah Kapolres Jayapura Kota, AKBP. Gustav R. Urbinas mengatakan, situasi kondisi keamanan di Kota Jayapura, saat kini sudah kembali normal dan kondusif, termasuk kegiatan perekonomian sudah kembali normal, SPBU sudah mulai buka, pasar, pertokoan dan lainnya sudah melayani masyarakat, sejak mulai hari Sabtu(31/8)pagi.
“Sekarang kondisi Kota Jayapura sudah kembali normal, tugas kita sekarang minta akan melakukan penyelidikan kepada oknum yang melakukan pengrusakan dalam aksi demo terkait jaringan internet dan rasisme dan saya harap masyarakat nusantara (non Papua) jangan lagi melakukan pemalangan di jalan akibat luapan emosinya terkait aksi demo itu,” ungkap Kapolres Jayapura Kota dalam pertemuan bersama Wali Kota Jayapura, Dr. Benhur Tomi Mano, MM, didampingi Sekda Kota Jayapura Dr. Frans Pekey, M.Si.,bersama jajaran pimpinan OPD dilingkungan Pemkot Jayapura, dalam membahas soal rehabilitasi pasca terjadinya aksi demo itu.
Kapolres menegaskan, dengan situasi yang sudah kondusif ini, masyarakat jangan mudah terpancing jika menerima berita, jangan sampai itu berita hoax, jadi harus dikroscek terlebih dahulu kebenarannya.
Untuk memastikan bahwa kenyamanan masyarakat saat keluar rumah sudah tenang, semua sampah aksi pembakaran yang ada di jalan juga sudah dibersihkan, baik yang dilakukan langsung oleh pemerintah maupun aparat kepolisian, hal ini bertujuan supaya kota kelihatan bersih tidak ada barang-barang yang berserakan atau sisa dari pembakaran.
Kata, Kapolres siapapun orangnya yang terbukti melakukan tindakan anarkis dengan melakukan pengrusakan tetap akan diproses secara hukum, tidak akan dibiarkan begitu saja.
Disamping itu, memang aksi demo yang dilakukan juga tidak ada surat tanda terima penerbitan. Namun karena jumlah pendemo lebih banyak, personel kurang dan sudah dilakukan pendekatan tetap tidak bisa dikendalikan, akhirnya hingga bisa terjadi tindakan anarkis dengan melakukan pengrusakan.
Pasca aksi demo ini, dipastikan Orang Asli Papua tidak ada yang meninggal dunia dan mengalami luka berat, karena ini sangat dijaga aparat kepolisian.
“Memang Kota Jayapura ada beberapa titik hancur dari aksi demo ini, tapi kita bisa bangun kembali, jika kita sampai ada korban jiwa tentu ini sangat disayangkan dan ini tidak kita inginkan,”jelasnya.
Sementara itu, Wali Kota Jayapura Dr.Benhur Tomi Mano, MM., mengatakan, pasca kericuhan aksi demo, Pemerintah Kota Jayapura sudah melakukan tindakan cepat, dengan melakukan pantauan langsung di lapangan, hari Jumat (30/8) untuk bertemu masyarakat nusantara yang ada di jalan, kemudian wali kota minta dilakukan pertemuan Forkopimda pada sore harinya, dan inti pertemuan itu, kejadian ini dikutuk keras karena sangat anarkis dan di pihak aparat diminta tindak tegas, serta hukum pelaku pengrusakan.
Sedangkan untuk kerugian material memang bisa mencapai ratusan miliar rupiah, diliat dari kerusakan yang terjadi di fasilitas publik, perkantoran, tempat usaha dan ini akan dilakukan perincian hitungannya.
Wali Kota Tomi Mano minta dilakukan pendataan oleh RT/RW, Dinas Sosial maupun Dinas Perindagkop Kota Jayapura, untuk dikirim ke pusat melalui Kementerian Sosial dan Kementerian Koperasi dan UKM, supaya bisa diberikan kompensasi. “Yang penting ada bukti foto, diambil gambar dilakukan rekonsiliasi nanti kita akan berikan kompensasi,”ucapnya.
Sedangkan, untuk memulihkan, menata, sejak terjadinya rusuh, maka, Pemkot akan melakukan kerja bakti bersama membersihkan Kota Jayapura. Wali Kota minta kepada semua ASN, Aparat TNI-Polri, KNPI,paguyuban, untuk melakukan aksi kerja Bhakti bersama lagi, yang dilakukan selama tiga hari mulai hari Senin (2/9) sekira pukul 07.30 WIT, di Taman Imbi Jayapura, hari Selasa(3/9) sekira pukul 07.30 WIT di terminal Entrop, Distrik Jayapura Selatan, sedangkan hari Rabu (4/9) sekira pukul 07.30 WIT, di lingkaran Abepura.
Untuk itu, semua OPD terkait yang terlibat seperti Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan harus menyiapkan armada, peralatan kebersihan, kantong plastik dan lainnya.
Sedangkan untuk masyarakat yang mengungsi dibeberapa titik juga harus dibantu dan di data Dinas Sosial diberikan makan dan minum, Dinas Kesehatan berikan layanan kesehatan, sedangkan dari Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Jayapura, ditugaskan untuk membantu memberikan pelayanan dalam membuat ijazah yang terbakar, untuk Dinas Kependudukan dan pencatatan sipil, ditugaskan membantu memberikan pelayanan dalam mengurus Administrasi kependudukan seperti Kartu Keluarga, akte lahir, dan lainnya.
Aksi demo mahasiswa yang awalnya disebutkan berjalan damai justru menimbulkan kerusuhan. Terjadi dan pembakaran di sejumlah titik di Distrik Abepura, Jayapura Selatan dan Distrik Jayapura Utara, Kota Jayapura. Aksi demo dilakukan mulai Kamis (29/8) yang diawali dengan aksi long march pukul 12.00 WIT.
Aksi ini diikuti hampir 1000 orang dengan tujuan ke kantor gubernur sempat mendapat pengawalan dari aparat kepolisian. Namun di tengah jalan para pendemo melakukan pengrusakan dengan membakar, menjarah bahkan menyerang warga.
Akibatnya sejumlah pertokoan, rumah warga, kendaraan termasuk kantor pemerintahan seperti Kantor Majelis Rakyat Papua (MRP) di Kotaraja, Abepura dan Kantor Gubernur Papua, Kantor KPU ikut dibakar. Tak hanya itu gedung Grapari Telkomsel ikut dibakar serta kantor perbankan dan sejumlah Anjungan Tunai Mandiri (ATM) dirusak.
Disaat bersamaan Lapas Abepura juga nyaris dibobol setelah ada upaya untuk merampas senjata milik petugas yang diakhiri dengan terbakarnya bengkel Lapas.
Warga yang marah karena rumah dan tempat usaha mereka dibakar melakukan perlawanan dengan membawa alat tajam dan melakukan blokade jalan.
Warga bahkan melakukan sweeping mencari para pendemo. Beberapa orang yang sempat kena sweeping dan dicurigai bagian dari pendemo menjadi korban aksi kemarahan warga ini. Ada yang berhasil meloloskan diri, namun ada juga yang parah kondisinya dan dilarikan ke rumah sakit. Alhasil dua hari Jayapura sempat tegang. Situasi semakin mencekam karena jaringan listrik terputus dan jaringan seluler dibatasi.
Kelompok massa yang tertahan di Jayapura menghindari sweeping warga dengan berkumpul dan bermalam di halaman kantor gubernur. Wakapolda Papua, Irjend Pol Drs Yakobus M bersama Wali Kota Jayapura, DR Benhur Tomi Mano MM dan Wakil Wali Kota, Ir Rustan Saru MM mendapatkan penolakan dari warga saat meminta blokade dibuka. Warga menolak karena para pendemo diminta harus bertanggungjawab dengan musibah yang dibuat. Selain itu warga juga mempertanyakan mengapa pendemo jutru difasilitasi saat pulang padahal menjadi pelaku kerusuhan.
Wali Kota Tomi Mano juga sempat marah karena tak terima dengan demo yang berujung rusuh. Sebagai anak negeri ia tak terima kotanya dirusak. “Saya tak terima dengan demo yang sangat anarkhis sebab ini merusak kota saya,” tegasnya kepada wartawan.
Ia meminta Polisi bisa segera mengungkap dan memproses para pelaku yang sempat melakukan pembakaran dan penjarahan. Namun soal bangunan dan kerugian yang ditimbulkan, Tomi Mano meminta para korwil untuk mendata semua kerugian untuk kemudian dimintakan kompensasinya kepada pemerintah provinsi maupun pemerintah pusat.
Terkait kerugian ini warga berencana melakukan protes dan meminta ganti rugi dalam waktu dekat. Wali Kota Tomi Mano ikut kecewa sebab bila dikaitkan dengan demo rasialisme hal tersebut sudah ditangani oleh Polri dan presiden juga memberi perhatian bahkan Gubernur Jawa Timur, Khofifah Indar Parawansa juga sudah meminta maaf bahkan melakukan berbagai rekonsiliasi untuk menyelesaikan masalah namun ternyata masih ada demo yang disinyalir sudah keluar dari isu rasis.
Pengamat sosial politik Universitas Cenderawasih, Marinus Yaung meyakini demo kali ini tak murni. Pasalnya demo soal penolakan aksi rasisme sudah dilakukan tanggal 19 Agustus lalu. “Kerusuhan ini merupakan pesan sponsor dari luar negeri, dari ULMWP dan target mereka adalah Kota Jayapura harus rusak. Ini memberikan semangat dan dorongan yang kuat bahwa pesan di Papua sepeti itu dan ini sudah di-design.
“Kerusuhan ini merupakan pesan sponsor dari luar negeri, dari ULMWP (United Liberation Movement West Papua) dan target mereka adalah Kota Jayapura harus rusak. Ini memberikan semangat dan dorongan yang kuat bahwa pesan di Papua seperti itu dan ini sudah didesign,” kata Yaung.
Ia membeberkan bahwa ketika terjadi konflik horisontal dengan kelompok warga nusantara maka akan muncul pertentangan atau perlawanan hingga jatuh banyak korban hingga muncul status darurat atau krisis kemanusiaan.
Nah bila Jayapura kacau, maka ULMWP akan mendorong isu ini ke sidang umum PBB pada 11 September nanti hingga muncul intervensi asing, makanya api di Papua harus tetap dijaga hingga tanggal 11 nanti. Pendapat tersebut bisa dilihat dari strategi dimana setelah kantor MRP dibakar kemudian ada proses pidato dengan latar belakang bintang kejora yang kemudian direkam. Nantinya rekaman tersebut juga dikirim ke luar negeri sebagai bahan konkrit bahwa Jayapura sedang mencekam. Begitu juga dengan yang dilakukan di depan kantor Gubernur.
“Ini design yang disiapkan pihak luar sedangkan pendemo kemarin hanya bagian dari yang menjalankan agenda tersebut. Kelompok ULMWP ini harus menarik perhatian dunia internasional dengan menjaga isu keributan yang terus terjaga,” tambahnya.
Ia menegaskan bahwa di Jayapura hanya merah putih yang berkibar, bukan bintang kejora. “Jayapura ini ibukota NKRI bukan ibukota Negara Papua Barat. Siapapun yang beda pandangan politik, jangan mengacau di kota ini,” cecarnya.
Di tempat terpisah kondisi Lapas Abepura sesaat setelah Kantor MRP dibakar nyaris dijebol oleh para narapidana. Beberapa otak provokator mencoba menyerang petugas di pos jaga untuk merampas senjata kemudian membakar bengkel. Untungnya para pelaku gagal merampas senjata dan seluruh pintu langsung ditutup. Selang beberapa menit aparat gabungan tiba dan menembakkan air mata dan menangkap para pelaku yang dianggap provokator dan situasi terkendali.
“Mereka mencoba naik dan ingin merampas senjata yang saya bawa tapi tidak berhasil karena saya lompat ke bawa dengan tetap memegang senjata kemudian warga membantu saya,” kata Danu Sermumbes, petugas Lapas yang nyaris menjadi korban. Ia menyebut yang dipegang saat itu adalah Soft Gun SG 1 buatan Pindad. Petugas juga melakukan sweeping barang bawaan penghuni lapas dan banyak menemukan handphone.
Sementara terkait kejadian ini Ketua DPR Papua, DR. Yunus Wonda ikut menyesalkan kejadian kerusuhan. Ia juga meminta para pelaku ditangkap. “Kamikan sedang menyampaikan aspirasi mereka ke presiden. Harusnya ini dihargai dan ditunggu dulu jawabannya. Tapi kok ada demo lagi dan rusuh. Ini demo mau tuntut yang mana?,” tanya Yunus Wonda.
Namun di sini ia juga meminta warga tidak lagi melakukan sweeping karena hanya akan menambah situasi tak kondusif. “Kami juga menyesal dan kami berharap jangan ada aktifitas sweeping karena kita ingin Jayapura segera pulih. Kita tak mau Jayapura seperti Ambon atau Posso,” ujarnya.
Ketua DPR Kota, Abisai Rollo juga mengutarakan hal serupa. “Kalau di antara pelaku ada anak Port Numbay ia harus dikenakan dua hukuman. Hukum positif dan hukum adat. Itu memalukan kalau ada yang terlibat. Saya meminta aparat penegak hukum bisa mengungkap transparan siapa saja aktir dan pelakunya,” singkat Rollo.
Seorang warga bernama Syamsul awalnya marah atas kejadian tersebut namun setelah mendengar bahwa pemerintah akan membantu mengganti kerugian iapun lebih tenang. “Kita tunggu saja dan saya pikir tidak ada yang suka dengan aksi kemarin, masak kami tidak berbuat apa-apa malah tempat usahanya dirusak dan dibakar. Tapi setelah ini kami lihat semua menjadi satu meski tak saling kenal. Kami berusaha mendengar apa yang disampaikan pemerintah,” imbuhnya.
Senada, Mantan Aktivis Papua, sekaligus Politisi Muda Papua, Yan P. Mandenas, tidak membenarkan aksi demonstrasi yang diberujung dengan tindakan anarkis, terlebih masyarakat menjadi korban.
“Kalau anarkis, bisa saja emosi yang tak terkendali atau aksi yang ditunggangi provokator. Makanya, selain menangkap pelaku pengerusakan dan pembakaran, aparat harus tangkap provokator. Di sisi lain, kita boleh saja sampaikan aspirasi, tapi tidak boleh sasarannya itu ke pengerusakan dan pembakaran yang malah menyebabakan masyarakat umum menjadi korban. Sebaiknya, masyarakat Papua dan mahasiswa tidak diprovokasi berlebihan. Sebab, ketika situasi yang terjadi seperti sekarang ini, yang tertawa adalah provokatornya dan kita yang rugi,” terang Yan Mandenas.
Bahkan, diketahui memang aksi tolak rasialisme tersebut telah bergeser menjadi aksi minta merdeka (referendum). Menyikapi hal itu, Mandenas menjelaskan bahwa kemerdekaan tidak seharusnya direbut dengan cara-cara yang anarkis dan brutal. Melainkan melalui proses negosiasi dan diplomasi yang baik untuk menuju sebuah kemerdekaan. Sebaliknya, ketika referendum diminta dengan cara yang anarkis, maka hal tersebut telah melewati batas kewajaran dan dampaknya malah menyusahkan diri sendiri.
Mandenas meminta Kapolda Papua untuk mengambil langkah tegas mengendalikan situasi dan kondisi keamanan di Jayapura, maupun di Papua secara keseluruhan. “Termasuk juga mengendalikan pihak-pihak yang menjadi korban, sehingga mereka tidak terprovokasi dan memancing situasi kembali memanas. Masyarakat non Papua diminta menahan diri. Sementara untuk kerugian materil, sepenuhnya diselesaikan pemerintah yang diharuskan untuk memberikan konpensasi bagi masyarakat yang menjadi korban,” tambahnya.
Menanggapi kejadian belakangan ini di Kota Jayapura, Komite Nasional Papua Barat (KNPB) menyatakan perjuangan Papua bukan melawan masyarakat Indonesia yang mengadu nasib di Papua. Untuk itu, KNPB meminta politik adu domba harus dihentikan.
“Hampir seluruh kota dan kabupaten se-Papua hanya menuntut referendum dan menolak semua bentuk tawaran politik oleh Jakarta. Perjuangan rakyat papua jelas melawan rasisme dan sistem serta praktek kolonialisme di West Papua,” kata Jubir KNPB Pusat, Ones Suhuniap kepada media di Waena, Sabtu, (30/8).
Dikatakan, rakyat Papua berjuang bukan karena memusuhi warga non Papua yang sedang mencari makan di Papua. Tetapi perlawanan yang dilakukan menurut Ones untuk menuntut hak politik. “Untuk itu, kami minta segera hentikan politik adu domba antara orang asli Papua dengan warga non Papua dengan dalil NKRI harga mati,” tegasnya. (luc/ade/fia/kim/dil/gr/oel/nat)
