JAYAPURA – Pengamat Kebijakan Publik Jayapura, Methodius Kossay menilai bahwa program Makan Bergizi Gratis (MBG) sejatinya sangat baik dilakukan karena akan memberikan dampak positif bagi penerima manfaat. Misalnya pada sektor ekonomi akan meningkatkan kesejahteraan petani dan usaha mikro kecil menengah (UMKM).
Sedangkan pada bidang ketenagakerjaan dapat mengurangi angka pengangguran. Pada bidang pendidikan peningkatan prestasi, partisipasi dan kehadiran anak sekolah dan pada bidang gizi yaitu pemenuhan gizi bagi masyarakat.
Hanya saja menurut dosen hukum itu ia menyarankan pemerintah juga perlu memikirkan ulang keterlibatan milter dalam program tersebut terlebih untuk wilayah Papua. Pasalnya dinamika politik di Papua berbeda dengan daerah lain di tanah air. Keterlibatan militer malah membuat program itu tidak efektif.
“Untuk menjalankan program MBG, berbagai pendekatan perlu diupayakan dengan berlandaskan pada pelibatan peran gereja dan lembaga swadaya masyarakat (LSM) yang sangat penting dalam penanganan program ini,” pungkasnya.
Jadi pihak gereja maupun LSM justru ditempatkan sebagai poin penggerak untuk menjalankan program ini di daerah Papua. Ini menjadi bagian pendekatan humanis dan emosional dimana masyarakat lebih menerima gereja untuk semua yang dilakukan.
Sedangkan jika melibatkan dikatakan bisa berdampak pada resistensi di lapangan karena banyaknya insiden di lapangan. Karenanya ia berharap pemerintah bisa lebih kuat dalam menyampaikan informasi dan edukasi terkait program ini jika ingin berjalan maksimal. Dikatakan bahwa beberapa aksi unjuk rasa yang dilakukan oleh anak-anak sekolah di beberapa kabupaten di Papua merupakan bentuk aspirasi.
JAYAPURA – Pengamat Kebijakan Publik Jayapura, Methodius Kossay menilai bahwa program Makan Bergizi Gratis (MBG) sejatinya sangat baik dilakukan karena akan memberikan dampak positif bagi penerima manfaat. Misalnya pada sektor ekonomi akan meningkatkan kesejahteraan petani dan usaha mikro kecil menengah (UMKM).
Sedangkan pada bidang ketenagakerjaan dapat mengurangi angka pengangguran. Pada bidang pendidikan peningkatan prestasi, partisipasi dan kehadiran anak sekolah dan pada bidang gizi yaitu pemenuhan gizi bagi masyarakat.
Hanya saja menurut dosen hukum itu ia menyarankan pemerintah juga perlu memikirkan ulang keterlibatan milter dalam program tersebut terlebih untuk wilayah Papua. Pasalnya dinamika politik di Papua berbeda dengan daerah lain di tanah air. Keterlibatan militer malah membuat program itu tidak efektif.
“Untuk menjalankan program MBG, berbagai pendekatan perlu diupayakan dengan berlandaskan pada pelibatan peran gereja dan lembaga swadaya masyarakat (LSM) yang sangat penting dalam penanganan program ini,” pungkasnya.
Jadi pihak gereja maupun LSM justru ditempatkan sebagai poin penggerak untuk menjalankan program ini di daerah Papua. Ini menjadi bagian pendekatan humanis dan emosional dimana masyarakat lebih menerima gereja untuk semua yang dilakukan.
Sedangkan jika melibatkan dikatakan bisa berdampak pada resistensi di lapangan karena banyaknya insiden di lapangan. Karenanya ia berharap pemerintah bisa lebih kuat dalam menyampaikan informasi dan edukasi terkait program ini jika ingin berjalan maksimal. Dikatakan bahwa beberapa aksi unjuk rasa yang dilakukan oleh anak-anak sekolah di beberapa kabupaten di Papua merupakan bentuk aspirasi.
