Di Kabupaten Jayapura, kebijakan ini tidak datang begitu saja. Ia turun dari tingkat provinsi, melalui sebuah surat edaran gubernur yang kemudian diterjemahkan kembali dalam bentuk aturan resmi oleh pemerintah daerah. Da
Menurutnya, kebijakan WFH memberikan fleksibilitas bagi ASN untuk bekerja dari mana saja. Namun demikian, ia menekankan bahwa pekerjaan tetap harus diselesaikan sesuai target dan tanggung jawab yang diberikan. Mantan Kap
Menurut bupati Yoseph, WFH ini dilakukan secara terbatas. Artinya, pejabat eselon II, III dan IV tetap masuk kantor. Sedangkan WFH dilakukan oleh para staf, P3K dan honorer.
Bagi para staf dan honorer yang bekerja dari r
Mantan Karo Hukum Setda Papua Selatan tersebut menjelaskan, pemerintah pusat telah menurunkan surat edaran terkait dengan efisiensi kelangkaan energi. Namun menurutnya, harga BBM di Indonesia saat ini masih stabil dengan
Wakil Bupati Jayapura, Haris R. Yocku, menyampaikan apresiasi kepada seluruh pihak yang telah terlibat dalam kegiatan kerja bakti di wilayah Kampung Yokiwa dan sekitarnya.
Penegasan ini disampaikan menyusul adanya kekhawatiran bahwa kebijakan WFA dapat disalahartikan sebagai kesempatan untuk bersantai atau bahkan berlibur. Abisai menekankan bahwa WFA bukanlah cuti, melainkan bagian dari tr
Meski demikian, sejumlah organisasi perangkat daerah (OPD) dikecualikan dari kebijakan WFH atau tetap menerapkan Work From Office (WFO). Di antaranya pejabat pimpinan tinggi, Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD), S
Skema tersebut diharapkan mampu menjawab tantangan geografis Kota Jayapura sekaligus mendorong percepatan digitalisasi layanan publik. Menurutnya, transformasi budaya kerja ini bertujuan membentuk ASN yang profesional, r
Dalam aturan tersebut, ASN diwajibkan bekerja dari rumah satu hari dalam sepekan, yakni setiap Jumat mulai 1 April 2026. Kebijakan ini tertuang dalam Surat Edaran Nomor 800.1.5/3349/SJ yang mengatur penyesuaian pelaksana
Menurutnya, Pemkot Jayapura pada prinsipnya mendukung penuh kebijakan nasional tersebut sebagai bagian dari upaya modernisasi sistem kerja pemerintahan. Namun, implementasi di tingkat daerah tidak bisa dilakukan secara t
