Tampilnya UMKM Papua di panggung internasional menandai komitmen berkelanjutan Kantor Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Papua dalam pengembangan UMKM dan sumber pertumbuhan ekonomi baru.
"Kita akan memberikan modal kepada orang yang mempunyai kemauan dan melakukan pendampingan. Pendampingan perlu dilakukan, lantaran ibaratnya jangan sampai ketika ia minta ikan, kita kasih ikan, itu tidak boleh. Dia minta ikan kita kasih dia mata kail dan umpan sertakan dengan pendamping, orang yang bisa mendampingi dia untuk menangkap ikan," jelasnya.
‘’Kalau tunggakan sewa kios-kios yang ada di Pasar Wamanggu Merauke saat ini hampir mencapai Rp 5 miliar,’’ kata Kepala Dinas Perindagkop dan UMKM Kabupaten Merauke Erick Rumlus, kepada media ini di Merauke belum lama ini.
Seperti diketahui bersama 58 Hauzz merupakan mitra dari Badan Gizi Nasional (BGN) yang ditugaskan khusus untuk menangani MBG di Wilayah Abepura. Kurang lebih sebanyak 3.500 kotak setiap harinya, yang harus Restoran 58 Hauzz siapkan dan salurkan ke setiap sekolah yang telah ditentukan oleh BGN yang ada di Kota Jayapura.
Hanya saja menurut dosen hukum itu ia menyarankan pemerintah juga perlu memikirkan ulang keterlibatan milter dalam program tersebut terlebih untuk wilayah Papua. Pasalnya dinamika politik di Papua berbeda dengan daerah lain di tanah air. Keterlibatan militer malah membuat program itu tidak efektif.
Dengan anjloknya okupansi, banyak hotel kesulitan menutupi biaya operasional harian. Untuk bertahan, sejumlah hotel terpaksa melakukan berbagai langkah efisiensi, mulai dari pengurangan jam kerja karyawan, pemangkasan biaya operasional, hingga menerapkan kebijakan unpaid leave bagi pegawai. Khusus untuk tenaga kerja harian praktis sudah tidak dipekerjakan untuk saat ini. Jika kondisi ini terus berlangsung sudah diprediksi akan banyak karyawan yang terkena PHK.
Kegiatan yang dilakukan adalah kelas-kelas pendampingan, kemudian mereka juga masuk dalam komunitas krealogi di mana setelah kelas-kelas offline atau tatap muka dilakukan, mereka tetap bisa berkomunikasi untuk mendapatkan ilmu, berkonsultasi untuk usaha-usaha yang dimiliki.
Anggota DPRP Papua Selatan dari Partai Nasdem ini juga menilai bahwa pemangkasan anggaran belanja pemerintah di pos-pos seperti pengadaan alat tulis kantor (ATK) sebesar 90% dan percetakan/souvenir sebesar 75,9% secara langsung memengaruhi UMKM yang bergantung pada proyek-proyek pemerintah. Sektor UMKM seperti percetakan, kerajinan, dan penyedia ATK diperkirakan mengalami stagnasi atau penurunan permintaan .
"Pelaku UMKM Kota Jayapura bisa melihat peluang MBG, karena nantinya dibutuhkan permintaan komoditi pertanian. Baik itu sayur-mayur, bumbu dapur, lauk pauk seperti telur, ikan, daging, buah- buahan dan kebutuhan lainnya,” kata Jan, saat ditemui Cenderawasih Pos di tempat usahanya di Uncle 'JV Entrop
Kadishub Kota Jayapura, Justin Sitorus menjelaskan bahwa regulasi Pemkot sudah jelas, namun fakta yang terjadi di lapangan, masih ada parkir kendaraan yang tidak pada tempatnya, khususnya di lokasi tempat usaha baik itu skala kecil maupun besar.
