Kelima program tersebut meliputi penerapan penangkapan ikan terukur berbasis kuota dan pengembangan budidaya perikanan berorientasi ekspor berbasis komoditas lokal. Lalu penguatan pengawasan serta penyelamatan ekosistem
 Kata Anthonius, kekayaan intelektual Papua sudah memiliki Perdasus Nomor 19 Tahun 2008 yang mengatur tentang perlindungan kekayaan intelektual bagi OAP. Namun sejak 2008 hingga saat ini tidak ada dukungan Pemda dalam p
  Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika (Kominfo) Papua, Jeri Agus Yudianto mengatakan, beberapa langkah dilakukan di antaranya memperkuat usaha mikro kecil dan menengah (UMKM) dalam bentuk pembinaan dan kemitraan
Kebijakan efisiensi anggaran di lingkungan Pemkot Jayapura, kegiatan Organisasi Perangkat Daerah tak lagi diperbolehkan digelar di hotel-hotel mewah. Tak hanya itu, menjelang akhir tahun pelajaran, biasanya hotel dijadik
Tampilnya UMKM Papua di panggung internasional menandai komitmen berkelanjutan Kantor Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Papua dalam pengembangan UMKM dan sumber pertumbuhan ekonomi baru.
"Kita akan memberikan modal kepada orang yang mempunyai kemauan dan melakukan pendampingan. Pendampingan perlu dilakukan, lantaran ibaratnya jangan sampai ketika ia minta ikan, kita kasih ikan, itu tidak boleh. Dia minta ikan kita kasih dia mata kail dan umpan sertakan dengan pendamping, orang yang bisa mendampingi dia untuk menangkap ikan," jelasnya.Â
‘’Kalau tunggakan sewa kios-kios yang ada di Pasar Wamanggu Merauke saat ini hampir mencapai Rp 5 miliar,’’ kata Kepala Dinas Perindagkop dan UMKM Kabupaten Merauke Erick Rumlus, kepada media ini di Merauke belum lama ini.
  Seperti diketahui bersama 58 Hauzz merupakan mitra dari Badan Gizi Nasional (BGN) yang ditugaskan khusus untuk menangani MBG di Wilayah Abepura. Kurang lebih sebanyak 3.500 kotak setiap harinya, yang harus Restoran 58 Hauzz siapkan dan salurkan ke setiap sekolah yang telah ditentukan oleh BGN yang ada di Kota Jayapura.
Hanya saja menurut dosen hukum itu ia menyarankan pemerintah juga perlu memikirkan ulang keterlibatan milter dalam program tersebut terlebih untuk wilayah Papua. Pasalnya dinamika politik di Papua berbeda dengan daerah lain di tanah air. Keterlibatan militer malah membuat program itu tidak efektif.
Dengan anjloknya okupansi, banyak hotel kesulitan menutupi biaya operasional harian. Untuk bertahan, sejumlah hotel terpaksa melakukan berbagai langkah efisiensi, mulai dari pengurangan jam kerja karyawan, pemangkasan biaya operasional, hingga menerapkan kebijakan unpaid leave bagi pegawai. Khusus untuk tenaga kerja harian praktis sudah tidak dipekerjakan untuk saat ini. Jika kondisi ini terus berlangsung sudah diprediksi akan banyak karyawan yang terkena PHK.
