Anggota Komisi II DPR RI, Azis Subekti, menilai pernyataan Presiden Prabowo tersebut mencerminkan harapan rakyat akan kehadiran pemimpin yang jujur dan adil. Menurutnya, kejujuran dan keadilan para pemimpin bukan sekadar
Mulanya Prabowo menyinggung pembentukan Danantara yang kini sudah mengelola aset dengan nilai lebih dari USD 1 triliun. Dia menyatakan bahwa sebelumnya aset-aset itu terpecah-belah pada lebih kurang seribu perusahaan. Di
Dalam arahannya di hadapan seluruh kepala daerah se-Indonesia, Presiden Prabowo menekankan pentingnya modernisasi sektor perikanan untuk menyentuh kehidupan 12 juta nelayan di seluruh tanah air. Presiden menegaskan bahwa
Isu reshuffle kembali menguat setelah kekosongan posisi Wakil Menteri Keuangan (Wamenkeu) Thomas Djiwandono. Hal ini setelah Thomas ditetapkan DPR RI sebagai Deputi Gubernur Bank Indonesia (BI). Kepala Staf Kepresidenan
Mantan Presiden RI Joko Widodo menegaskan bahwa anak sulungnya sekaligus Wakil Presiden RI Gibran Rakabuming Raka akan kembali mendampingi Presiden Prabowo Subianto di periode keduanya jika kembali menang pada 2029 menda
Tak hanya itu muncul juga nama Wakil Ketua Komisi I DPR RI Budisatrio Djiwandono yang juga keponakan Prabowo Subianto. Kabar perombakan kabinet ramai diperbincangkan saat jabatan Wakil Menteri Keuangan (Wamenkeu) kosong
Dalam rapat paripurna tersebut, Ketua Komisi III DPR RI Habiburokhman menyampaikan terdapat delapan poin kesimpulan hasil rapat kerja Komisi III DPR terkait percepatan reformasi Polri. Delapan poin tersebut akan menjadi
Pertemuan di Hambalang dihadiri sejumlah menteri dan pejabat tinggi negara, di antaranya Menteri Koordinator Bidang Pangan Zulkifli Hasan, Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia, Menteri Sekretari
Presiden menjelaskan, meski pemerintahannya baru berjalan satu tahun, aparat penegak hukum telah berhasil menyita sekitar 4 juta hektare lahan berupa perkebunan dan tambang ilegal. Selain itu, pemerintah juga mencabut iz
Ia tak menampik bahwa Indonesia masih menghadapi sejumlah persoalan terkait pelanggaran HAM yang belum sepenuhnya terselesaikan. Namun menurutnya, kondisi tersebut tidak bisa dijadikan satu-satunya tolok ukur menilai kel