Kurang dari 25 hari lagi, tepatnya pada 14 Februari 2024 mendatang, pelaksanaan pemilihan presiden dan pemilihan legislatif akan berlangsung. Khususnya di Kota Jayapura sampai pertengahan Januari 2024 ini tampaknya belum begitu nampak adanya kampanye, khususnya kampanye terbatas dari masing-masing calon legislatig (Caleg)
Menurut Ketua DPD PAN Kota Jayapura, Rustan Saru, untuk memaksimlkan waktu kampanye, Calon angota legislatif (Caleg) PAN Kota Jayapura dan Provinsi akan mengadakan jalan santai, dan lomba senam PAN serta lomba poco poco, pada Jumat (26/1) mendatang di seputaran lapangan karang PTC Entrop.
Diketahui, bahwa pada tanggal 8 dan 10 Januari 2024, Bawaslu dan KPU Kabupaten Merauke dibackup oleh Kepolisian dan Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Merauke melakukan penertiban APK yang berada di luar zona yang telah ditentukan.
Lesisas Dawan, Selaku Juru Kampanye ( Jurkam ) Partai Golkar pada kampanye yang dilakukan menyatakan saat ini Partai Golkar Kabupaten Supiori telah memiliki 4 kursi anggota DPRD Kabupaten Supiori pada empat daerah pemilihan ( Dapil ) berbeda, sehingga tinggal ditambah satu kursi maka secara otomat kursi Ketua DPRD Kabupaten Supiori di peroleh oleh Partai Golkar.
“ ini yang harus kita klirkan di dalam pelaksanaannya, sehingga dibutuhkan pengawasan, oleh sebab itu di dalam penanganan-penanganan ini seperti kesehatan berbagai factor yang mempengaruhi misalnya buruknya sanitasi yang ada ini mempengaruhi kesehatan, kemudian kota kita ini harus benahi kebersihannya.”ungkapnya Sabtu (6/1) kemarin
Ketua DPW PKS Provinsi Papua Selatan, Kusmanto, mengungkapkan, konsolidasi struktur baik DPW, DPD, DPC sampai tingkat kelurahan dan kampung ini untuk memastikan bahwa mesin politik dapat berjalan dengan baik.
Ketua Bawaslu Kabupaten Puncak, Yorince Wanimbo mengatakan pelaksanaan deklarasi kampanye damai sebenarnya dilakukan beberapa waktu lalu. Namun karena ada kekurangan teknis sehingga baru bisa dilaksanakan.
Kampanye partai politik di seluruh Dapil itu dilakukan guna menyampaikan visi, misi, program dan kegiatan partai politik serta memperkenalkan para calon anggota DPRD Kabupaten Supiori kepada masyarakat agar mendapat simpati dan dukungan masyarakat Kabupaten Supiori.
Terkait Hukum dan HAM di Papua, masing masing Capres memang membicarakan terkait persoalan HAM dan Politik di Papua. Hanya saja menurut praktisi hukum itu, hal yang tidak disampaikan oleh para Capres terkait upaya pemberantasan Kelompok Kekerasan Bersenjata (KKB) di Papua.
Kalaupun ada partai politik Caleg yang memasang di tempat yang dilarang, sudah dicopot, seperi di depan Lanud Silas Papare, Sentani, karena di sana adalah masih wilayah milter sehingga tidak diperbolehkan.
