Dengan adanya Otsus ini diharapkan bisa meredam aspirasi itu, agar masyarakat Papua tetap bersatu dalam wadah Negara Kesatuan Republik Indonesia. Oleh karenanya, dalam Otsus ini ada tida pilar utama, yakni keberpihakan, perlindungan, dan pemberdayaan Orang Asli Papua.
Ramses mengingat masyarakat harus semakin cerdas dan paham terkait kinerja dewan. Dewan adalah wakil rakyat yang harus mendengar aspirasi rakyat dan bisa menegur pemerintah.
"Setelah pertemuan ini (Sabtu red) akan ditindaklanjuti dalam pertemuan dalam waktu dekat ini, sambil menunggu dari masing masing partai mengusulkan nama nama yang masuk dalam struktur tim pemenangan," katanya.
Pemasangan papan nama dihadiri Ketua Partai Gerindra Kabupaten Yalimo Dr. Nahor Nekwek, SPD.MM, para pengurus partai, para Calek Partai Gerindra tahun 2024 dari 5 Distrik se- Kabupaten Yalimo serta tamu undangan lainnya. Acara pemasangan papan nama dan baliho diawali dengan ibadah yang dipimpin oleh Pdt. Yanes Yare.
Selama menjabat Ketua DPRD Kabupaten Jayapura juga dianggap belum memberikan kontribusi maksimal ke partai, sehingga hal ini juga diperhitungkan oleh Ketua Partai Nasdem Pusat.
"Netralitas Polri adalah amanah UU Polri Nomor 2 Tahun 2002 pasal 28 ayat (1) dan (2), yang ditindaklanjuti dengan Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2003 tentang Disiplin Polri pasal 5 huruf b, serta Aturan Kode Etik Polri pasal 4 huruf h Perpol Nomor 7 Tahun 2022," kata Poengky saat dihubungi wartawan.
"Pinda-pindah partai itu hal biasa terjadi di DPR, itukan tergantung kepribadian seseorang, dan tidak bermasalah selama partai yang dipilihnya itu lolos verfikasi, maka yang bersangkutan tetap jadi anggota DPRD," terang Harhan, Senin (13/11).
“Jadi secara tidak langsung itu sedang kita terapkan. Selama ini ada pemetaan lewat wilayah adat dan disitulah proses (politik identitas) itu masuk,” kata Kenius dalam acara safari Pemilu yang digelar Polda Papua di Hotel Sunny Abepura, Sabtu (11/11).
Dia menengarai itulah akibat dari praktik kekuasaan yang telah mengabaikan kebenaran hakiki dan politik atas dasar nurani. Karena itu, menjelang Pemilu 2024, dia meminta kader dan rakyat untuk mengawal dengan nurani dan sepenuh hati demi menghasilkan pemimpin terbaik. Juga, memastikan pemilu berjalan demokratis.
Megawati menyebut, manipulasi hukum kembali terjadi pasca putusan MK nomor 90/PUU-XXI/2023. Pasalnya, putusan itu memberi jalan bagi putra sulung Presiden Joko Widodo (Jokowi), Gibran Rakabuming Raka menjadi cawapres pendamping Prabowo Subianto.
