"Sudah ambil sumpah dan janji, jadi tidak boleh terlibat dalam kegiatan politik praktis," kata Wempi Wetipo setelah melakukan pelantikan 29 anggota MRPB di Manokwari, Papua Barat, Kamis.
Tim Barisan Relawan Jokowi Presiden Provinsi Papua (Bara JP) menyatakan bentuk dukungannya kepada pasangan Prabowo – Gibran untuk maju sebagai presiden dan wakil presiden periode 2024 – 2029. Ini sesuai dengan Surat Keputusan Ketua DPP Bara JP tertanggal 28 Oktober 2023.
Padahal, Undang-Undang Pemilu Nomor 7 Tahun 2017 Pasal 245 menyebutkan bahwa syarat keterwakilan perempuan paling sedikit 30 persen harus terpenuhi di setiap dapil, bukan akumulasi total secara nasional.
Putusan batas usia capres-cawapres itu sendiri diketahui telah memuluskan jalan anak sulung Presiden Joko Widodo (Jokowi) itu untuk melenggang dalam kontestasi Pilpres 2024. Padahal, dengan aturan sebelumnya, usia Gibran belum cukup untuk melenggang di Pilpres.
“Itu harus diseriusi dulu. Semua harus berpikir bagaimana mencari suara sebanyak – banyaknya agar lolos sebagai anggota DPR. Jangan belum apa-apa sudah berpikir jauh,” sindir Yunus Wonda di kantor DPRP belum lama ini.
Hari pencoblosan pada Pemilu 2024 semakin dekat. Jika dihitung mundur, pada hari ini 104 hari lagi. Para calon legislatif (caleg), capres-cawapres, dan parpol kini sedang berlomba-lomba memasang baliho dan alat peraga kampanye (APK) lainnya.
Bukan pesta namanya jika euforianya hanya dirasakan kelompok masyarakat tertentu. Apalagi saat ini gerakan anak muda tak bisa lagi dipandang sebelah mata. Pemilu Legislatif di Jayapura dipastikan banyak melibatkan kelompok muda.
"Ini kan proses demokrasi, saya juga banyak kader saya juga yang diambil pihak lain. Ya, kita baik-baik saja ya kan. Kan kita satu bangsa, satu negara," kata Prabowo di Jakarta, Senin (30/10).
"Anggota Korpri itu ASN, tentu itu semua diatur dengan berbagai macam peraturan perundang-undangan. Mulai dari rekrutmen sampai dengan pensiun, semua sudah diatur termasuk hak dan kewajiban sebagai warga negara. Hak berdemokrasi,hak berpolitik itu sudah diatur semua," katanya.
Adapun pemeriksaan 9 hakim tersebut terkait dugaan pelanggaran kode etik hakim konstitusi dalam Putusan Perkara Nomor 90/PUU-XXI/2023.
Yakni, Tentang Pemilu oleh Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi (MKMK) digelar secara terbuka.
