Menurutnya, persoalan dasar terkait penataan Kota Jayapura bukan hanya tugas pemerintah, ataupun DPRD, tapi komitment dari semua pihak terutama PKL yang dianggap minim, mempedulikan penataan Kota Jayapura.
Plt Kasat Pol PP Kota Jayapura, Sefnat Kambuaya mengaku pihaknya sudah mulai melakukan penertiban terhadap keberadaan para PKL liar yang ada di sekitar jalan utama Kota Jayapura dan juga tempat-tempat strategis lainnya yang ada di wilayah atau pusat Kota Jayapura. Penertiban ini sudah mulai dilakukan pihaknya sejak 22 sampai 24 April 2024.
  Dia mengatakan berdasarkan laporan dari pihak Satpol PP Kota Jayapura, minggu ini akan menertibkan keberadaan para PKL yang berjualan tidak sesuai dengan aturan yang diberlakukan oleh Pemerintah Kota Jayapura.
  Jadi menurut Mince, di dalam pasar yang telah disediakan pemerintah itu tidak bisa menampung dia dan teman-temannya untuk bisa jual di dalam. "Jadi begini kalau menurut saya di dalam pasar yang disiapkan itu tidak mampu untuk menampung kita yang di luar, " lanjutnta.
  Pihaknya berharap masyarakat patuh terhadap aturan pemerintah, terutama terkait dengan penataan PKL, yang mana hanya boleh berjualan di pasar atau tempat-tempat yang sudah disiapkan oleh pemerintah untuk berjualan dan melaksanakan kegiatan atau aktivitas ekonominya.
Sebanyak 275 peserta didik kelas XII Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) Negeri 1 Teknologi dan Rekayasa,Sentani, Kabupaten Jayapura, tahun ajaran 2023/2024 dilepas secara resmi oleh Plt Dinas Pendidikan Kabupaten Jayapura Eqberth C. Kopeuw bersama Kepala SMKN 1 Sentani Ricardus S. Poana, ST, disaksikan para orang tua peserta didik untuk mengikuti Praktek Kerja Lapangan (PKL) selama lima bulan ke depan terhitung dari Bulan November 2023 hingga Maret 2024.
 "Itu kami rencanakan penertibannya bulan depan, sekarang surat-suratnya sudah mulai kami kirimkan ke PKL. Sesuai SOP kami, setiap pedagang itu harus kami surati minimal tiga kali sebelum kami kirim surat pemberitahuan eksekusi. Semua bangunan di depan jalan masuk pasar," kata Robert L. Awi, Rabu (20/9).
"Soal penertiban ini sebenarnya kami tidak keberatan, hanya saja kami minta supaya tenda kami jangan dibongkar, karena itu hanya melindungi jualan saja," kata Firda salah satu PKL saat berbicara kepada Ccenderwasih Pos, Rabu (6/9).
"Tetapi itu pun tidak sebanyak tahun-tahun lalu, sementara untuk permintaan lainnya memang saat ini lesu, kami kesulitan mencari pelanggan, "ujarnya kepada Cenderawasih Pos, Selasa (25/7) kemarin.
 "Sekarang Satpol PP sudah mulai jalan untuk menerbitkan mereka yang menjual ikan, daging ayam di pinggir jalan termasuk yang menjual Pinang juga tidak boleh jual di badan jalan,"kata Pj Walikota Jayapura, Frans Pekey, Senin (17/7).
