Asisten II Setda Provinsi Papua Pegunungan Elay Giban, SE, MM mengaku tingginya harga di wilayah ini membuat Pemprov coba untuk mengembangkan produk lokal yang ada di Papua Pegunungan perkebunan, pertanian, peternakan da
Menurut Latif, hingga saat ini terdapat 179 titik lokasi yang telah terdata dari Provinsi Papua ditambah 29 titik usulan baru yang masih akan diverifikasi melalui survei lapangan. Khusus di Papua, diharapkan bisa dibangu
Menurut Fakhiri, dengan membangun kerja sama tersebut maka Pemprov Papua bisa hemat dalam dana belanja pegawai. "Rencana pengadaan seragam itu tidak hanya untuk keseragaman warna dan standar kualitas, tetapi juga sebagai
Kebijakan tersebut menegaskan bahwa guru yayasan yang telah diangkat menjadi ASN tidak boleh serta-merta dipindahkan ke sekolah negeri. Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Papua, Marthen Medlama Tabenak menyampaikan, langka
Gubernur menekankan bahwa setiap anak berhak memperoleh pendidikan bermutu tanpa diskriminasi. Kegiatan konsolidasi ini disebut sejalan dengan visi Pemerintah Provinsi Papua, yakni “Terwujudnya Transformasi Papua yang Ce
Gubernur Papua, Matius D. Fakhiri, membahas rencana pengembangan Bandara Sentani bersama manajemen PT Angkasa Pura Indonesia di Jakarta, Rabu (25/2). Pertemuan di salah satu hotel di Jakarta tersebut difokuskan pada sink
"Penyalahgunaan kewenangan atau kekuasaan tidak boleh dipelihara sebab bisa merusak sendi kehidupan berbangsa apalagi kita tahu bahwa ekonomi atau fiskal Papua saat ini sedang lesu. Kami butuh klarifikasi dana cadangan i
“Kami rencanakan selama Ramadan ada empat kali gerakan pangan murah. Ini untuk memastikan masyarakat bisa mendapatkan bahan pangan pokok dengan harga yang lebih terjangkau dan tidak melebihi Harga Eceran Tertinggi,” ucap
Asisten III Setda Provinsi Papua Pegunungan Bidang Administrasi Umum, Dr.Lukas W. Kosay, SE, M.Si menyatakan lokakarya ini berkaitan langsung dengan penerapan SPM, antara lain Dinas Kesehatan, Dinas Pendidikan, Dinas PUP
Diketahui, salah satu kendala yang dialami sebagian ASN Pemprov Papua Selatan setelah pindah ke Salor yang berjarak sekitar 60 kilometer dari Kota Merauke itu adalah tidak tersedianya transportasi umum di jalur tersebut.
