Audit ini dilakukan oleh tim khusus dari Kementerian Kesehatan Republik Indonesia (Kemenkes RI) menyusul adanya kasus kematian maternal yang menjadi pemicu upaya perbaikan sistem layanan kesehatan. Direktur Tata Kelola P
Pengiriman ini dilakukan langsung oleh Gubernur Papua Matius D. Fakhiri, didampingi Wakil Gubernur Aryoko Rumaropen, Pj Sekda, para kepala OPD, Plt Kepala DKLH Papua, Yaconias Maintindom dan Plt. Kadis Perdagangan dan Pe
Pengawas Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Daerah (PPUPD) Ahli Utama Itjen Kemendagri, Rolekson Simatupang, memimpin langsung kedatangan tim yang berjumlah delapan orang tersebut. Rolekson menjelaskan bahwa langkah ini
Gubernur Papua, Matius D. Fakhiri, menegaskan pentingnya peran guru sebagai pahlawan bangsa yang harus dihormati dan ditempatkan pada posisi terhormat. Ia menyampaikan bahwa guru merupakan garda terdepan dalam membentuk
Karena itu, sambung gubernur, melalui momentum Harkanas, Pemerintah Provinsi Papua menegaskan beberapa hal strategis yaitu meningkatkan pemahaman masyarakat tentang manfaat gizi ikan, memperkuat kesehatan keluarga Papua
Dia menjelaskan penataan permukiman pesisir di Jayapura akan dilakukan secara bertahap melalui koordinasi dengan Kementerian Pekerjaan Umum, Kementerian Kelautan dan Perikanan, Kementerian Pariwisata, serta BKKBN, agar p
Plt Kepala BPSDA Papua, Emanuel Korey menjelaskan, seluruh peserta telah merancang dan mengimplementasikan aksi perubahan di unit kerja masing-masing. Menurutnya, aksi perubahan bukan hanya tugas akhir pelatihan, tetapi
"Karena tragedi itu mencerminkan persoalan mendasar yang selama ini terjadi, mulai dari lemahnya pengawasan, kerusakan peralatan medis, hingga budaya pelayanan yang tidak mengutamakan keselamatan pasien," ujarnya.
Hari peringatan Otsus Papua, yang kini ditetapkan sebagai hari libur fakultatif, merupakan peringatan yang merujuk pada diberlakukannya Undang-undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus bagi Provinsi Papua. UU ini
Gubernur Papua Matius D Fakhiri menyebut ada tantangan serius terkait beban belanja pegawai yang masih menjadi tekanan utama dalam fiskal daerah. Dimana Pemprov Papua hanya mampu menyiapkan sekitar Rp 700 miliar untuk be
