MERAUKE- Pemerintah Provinsi Papua Selatan mendorong 28 program ke pemerintah pusat untuk dibiayai melalui APBN. Gubernur Papua Selatan Apolo Safanpo mengatakan, program-program tersebut didorong ke pusat untuk dapat dibiayai lewat APBN karena transfer daerah yang diterima Pemerintah Provinsi Papua Selatan di tahun 2026 ini kembali berkurang setelah di tahun 2025 sudah mengalami pemotongan yang cukup signifikan.
‘’Dengan anggaran yang sangat terbatas, sulit bagi kita untuk melaksanakan 28 program itu sehingga kita coba dorong ke pemerintah atasan untuk dapat dibiayai lewat kementrian dan lembaga yang ada,’’ kata gubernur Apolo Safanpo, baru-baru ini.
Salah satu contoh program yang didorong ke pemeirntah pusat tersebut, jelas Gubernur Apolo Safanpo adalah pembangunan kantor OPD yang ada di lingkup Pemerintah Provinsi Papua Selatan yang jumlahnya 22 OPD. Sampai saat ini, baru 2 OPD yang dibangun yakni Sekretariat DPRP dan Sekretariat MRP.
‘’Kalau mengharapkan dari DAU, cukup sulit bagi kita untuk bisa membangun kantor-kantor dari OPD yang ada tersebut, karena keterbatasan anggaran yang kita miliki setelah dilakukan pemangkasan,’’ jelasnya.
MERAUKE- Pemerintah Provinsi Papua Selatan mendorong 28 program ke pemerintah pusat untuk dibiayai melalui APBN. Gubernur Papua Selatan Apolo Safanpo mengatakan, program-program tersebut didorong ke pusat untuk dapat dibiayai lewat APBN karena transfer daerah yang diterima Pemerintah Provinsi Papua Selatan di tahun 2026 ini kembali berkurang setelah di tahun 2025 sudah mengalami pemotongan yang cukup signifikan.
‘’Dengan anggaran yang sangat terbatas, sulit bagi kita untuk melaksanakan 28 program itu sehingga kita coba dorong ke pemerintah atasan untuk dapat dibiayai lewat kementrian dan lembaga yang ada,’’ kata gubernur Apolo Safanpo, baru-baru ini.
Salah satu contoh program yang didorong ke pemeirntah pusat tersebut, jelas Gubernur Apolo Safanpo adalah pembangunan kantor OPD yang ada di lingkup Pemerintah Provinsi Papua Selatan yang jumlahnya 22 OPD. Sampai saat ini, baru 2 OPD yang dibangun yakni Sekretariat DPRP dan Sekretariat MRP.
‘’Kalau mengharapkan dari DAU, cukup sulit bagi kita untuk bisa membangun kantor-kantor dari OPD yang ada tersebut, karena keterbatasan anggaran yang kita miliki setelah dilakukan pemangkasan,’’ jelasnya.
