PJ Gubernur Papua pegunungan Dr. Velix Vernando Wanggai, S.IP, M.P.A menyatakan hari ini pemerintah Provinsi Papua pegunungan sudah memiliki ASN yang hampir mencapai 1000an namun kemudian juga diberikan kuota khusus dari pemerintah pusat khusus untuk DOB untuk merekut 1000 CASN dan kebutuhannya disesuaikan dengan kebutuhan di Papua pegunungan.
Menurutnya, yang perlu diperhatikan saat ini adalah pihak keluarga juga harus turut berperan meningkatkan kualitas Pendidikan. Sebab, semuanya dimulai dari keluarga dan kita pemerintah sifatnya memfasilitasi.
Pj Gubernur mengapresiasi seluruh pejabat di wilayahnya yang berhasil meningkatkan capaian MCP Papua. Ia pun berharap prestasi tersebut dapat terus dipertahankan, guna mewujudkan pemerintahan yang bersih dan bebas korupsi di Provinsi Papua.
Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Papua Selatan Ignasius Bagaga, S.Pd, mengungkapkan, bahwa pelajar yang ada di 4 kabupaten cakupan Provinsi Papua Selatan sangat antusias mengikuti festival yang digelar ini.
Penjabat Gubernur Papua Pegunungan Dr. Velix Vernando Wanggai, S.IP, M.P.A menyatakan pelantikan ini yang pertama pemerintah berangkat dari hadirnya provinsi Papua Pegunungan dan itu berbasis Undang-undang 16 tahun 2021 yang memberikan tugas penting untuk melakukan kebijakan pelayanan publik, dan kalau berbicara tentang pelayanan publik maka yang terpenting pengisian ASN dan kelembagaan dalam provinsi baru ini.
Dikatakan Max, dengan besarnya anggaran yang turun ke kampung, maka harus berdampak kepada masyarakat dan membawa perubahan sesuai dengan potensi potensi yang ada di kampung masing masing. “Baik itu potensi sumber daya manusianya maupun sumber daya alamnya,” kata Max.
Total sebanyak 54 perempuan yang dilantik menjadi pengurus LP3A2 Provinsi Papua. Rumasukun meyakini bahwa Ormas LP3A2 tak hanya mengurusi perlindungan bagi perempuan dan anak ada, namun akan menjadi penolong bagi kaum pria yang bergerak di sektor pemerintahan, karena lebih tahu dari mana provinsi ini harus dibangun.
Petrus Assem mengungkapkan, pihaknya telah membagi target tersebut ke-4 kabupaten cakupan wilayah Provinsi Papua Selatan dan telah mengirim surat kepada kepala dinas penanaman modal dan PTSP di 4 kabupaten sehingga ada giat-giat untuk mendapat investasi tentunya kerja sama dengan Pemprov Papua Selatan.
Pemerintah Provinsi Papua Tengah yang diwakili oleh Staf Ahli Bidang kemasyarakatan, SDM dan Pengembangan Otsus, Ukkas, Kepala Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan perlindungan anak, Nenu Tabuni, dan Kepala Dinas Kebakaran dan penyelamatan, Penanggulangan bencana dan satpol PP, Victor Fun, Pemerintah Kabupaten Nabire yang diwakili oleh Kasatpol PP, Kapolres Nabire, AKBP Wahyudi Satriyo Bintoro, Pimpinan dan Anggota Majelis Rakyat Papua Tengah (MRPT), Kepala suku Mee dan Moni serta beberapa perwakilan tokoh pemuda dan Masyarakat.
PJ Bupati Jayawijaya Dr. Sumule Tumbo, SE, MM menyatakan sesuai dengan arahan PJ Gubernur Papua pegunungan dan komisi IX DPR RI, dan Kementrian kesehatan maka RSUD Wamena akan ditingkatkan menjadi Rumah sakit Provinsi, sehingga seluruh fasiltas yang dibutuhkan bisa dimanfaatkan dengan baik dalam memberikan pelayanan kesehatan dasar pada masyarakat .
