Chandry didampingi Pimpred Jubi, Jean Bisay, Sekretaris koalisi, Simon Baab, Ketua Asosiasi Wartawan Papua, Elisa Sekenyap dan Gustaf Kawer dari Paham Papua serta Simon Patirajawane dari LBH Pers Papua menyampaikan bahwa koalisi ini nantinya akan membantu para pekerja pers, pekerja HAM maupun pekerja kemanusiaan apabila berperkara hukum. Chandry menyebut terror terhadap pekerja pers adalah ancaman serius bagi demokrasi sebab jika intimidasi tetap dibiarkan maka masyarakat Papua akan kehilangan akses terhadap informasi yang benar dan berimbang.
Adapun hasil karya siswa SMK tersebut seperti, jasa sablon, printing dan beberapa hasil karya lainya. Sehingga ini harus memiliki wadah sehingga apa yang sudah dihasilkan itu tentunya bisa memberikan manfaat bagi siswa dan sekolah itu sendiri.
Kegiatan yang dilaksanakan selama 3 (tiga) hari ini melibatkan siswa Pramuka kurang lebih 100 (seratus) orang dari berbagai Sekolah Tingkat Menengah (SMA) di Kota Jayapura. Yakni, SMA YPPK Teruna Bakti Jayapura, SMK Negeri 2 Jayapura dan SMA Negeri 7 Jayapura. Kegiatan ini dapat terlaksana berkat adanya koordinasi yang baik antara Kwarda Papua dengan ORARI Lokal Kota Jayapura dan ORARI Daerah (ORDA) Papua.
Hal ini juga dikeluhkan masyarakat di wilayah itu, karena banyaknya sampah yang hampir setiap hari selalu bertambah. Tumpukan sampah ini juga terlihat lebih banyak di sekitar kawasan pemukiman tempat di mana pusat produksi ikan asar di Kota Jayapura.
Di sisi lain pemerintah juga sebenarnya sudah menyediakan Depot pengisian BBM subsidi bagi para nelayan di wilayah kampung nelayan dan sekitarnya, namun diduga proses distribusi BBM subsidi itu tidak sesuai aturan. Bahkan ada indikasi dijual secara komersil kepada pihak lain.
Hal itu disampaikan Kepala BPBJ Provinsi Papua, Debora Salosa usai bimbingan teknis dan ujian kompotensi pengadaan barang dan/jasa pemerintah level-I pada Biro Pengadaan dan Jasa Setda Provinsi Papua, bekerjasama dengan Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan Kota Jayapura
Seperti biasa dalam kampanye blusukan ini paslon nomor urut 1 itu didampingi oleh sejumlah tim pemenangan dan anggota relawan yang ikut tergabung. Kegiatan mereka juga diawasi oleh sejumlah anggota Bawaslu kota Jayapura.
LMA cukup menyayangkan lantaran ada hal - hal yang seharusnya dilakukan bersama oleh DPRK jalur pengangkatan dan DPRK jalur politik. "Kami pertanyakan saja, mengapa tidak dilakukan bersamaan. Padahal dari aturan yang kami baca seharusnya dilantik sama - sama," kata Ketua LMA Port Numbay, George Awi
Menanggapi hal itu, Frans Pekey menyatakan Pendidikan gratis menjadi urusan wajib, akan tetapi untuk saat ini belum dapat diterapkan di Kota Jayapura. Hal itu terjadi karena tidak didukung dengan kekuatan APBD. Tapi juga Pemerintah Kota Jayapura masih harus menyelesaikan tunggakan Beasiswa, bagi mahasiswa yang kuliah di luar negeri.
Kehadiran puluhan anak-anak ini tidak didampingi langsung oleh orang tua kandung mereka tetapi ada satu atau dua orang pendamping yang merupakan pengurus dari komunitas Papua Hei Jayapura. Mereka terlihat ikut antre untuk mendapatkan pelayanan kesehatan gratis yagn diselenggarakan Cenderawasih Pos, akhir pekan kemarin.
Sejauh ini, pihaknya masih melakukan upaya persuasif dengan para pihak terkait, terutama mereka yang masih melakukan pemungutan terhadap parkiran tepi jalan umum di sekitar kawasan Mal Jayapura dan beberapa tempat lain di wilayah Kota Jayapura.
10 hari digelar, Festival Pekan Raya Jayapura (FPRJ) memberikan dampak positif. Bukan hanya bagi para pelaku UMKM, melainkan juga masyarakat umum maupun para musisi lokal di Kota Jayapura.
Sehingga tak ayal peredaran obat tradisional maupun carian untuk pembesaran organ vital tersebut semakin marak diberbagai laman media sosial, seperti FB, Tiktok, Instagram maupun media sosial lainnya bahkan tidak jarang obat ini ditemukan diberbagai emperan tokoh di Kota Jayapura.
Pelaksanaan Operasi Zebra Cartenz 2024 oleh Polresta Jayapura Kota telah memasuki hari ke-5 pada Jumat, 18 Oktober 2024. Kegiatan ini semakin gencar dilakukan dengan fokus utama mengajak masyarakat untuk lebih disiplin dalam berlalu lintas serta melakukan penindakan terhadap pengendara yang melanggar hukum.
Ahli Hukum Tata Negara, Univeritas Yapis Papua (Uniyap) Najamuddin Gani, mengatakan pasangan calon mestinya harus taat asas. Sebagaimana PKPU Nomor 8 tahun 2024 menegaskan bahwa salah satu syarat pencalonan kepala daerah harus mengajukan Surat Keputusan (SK) pengunduran diri saat pendaftaran.
Meskipun masalah hak pilih merupakan hak dari warga itu sendiri dan bebas untuk memilih sesuai hati nurani, tetapi tidak menjadi bagian dari Golongan putih (Golput) dan jangan mudah percaya dengan hoax.
Karena itu kata dia, untuk mengantisipasi kejadian-kejadian seperti itu tentu Dinas Perhubungan kota Jayapura tidak bisa bergerak sendiri. Terutama harus ada kolaborasi dengan pihak lain terutama setiap polisi lalu lintas.
Patrige mengatakan bahwa Laboratorium Forensik (Labfor) Polda Papua sedang melakukan penyelidikan terhadap bahan peledak yang ada di dalam benda tersebut untuk diteliti secara laboratorium.
Meski terlihat agak kaku namun keempat paslon mendapat apresiasi lantaran mampu memberikan pertanyaan dan jawaban tanpa ada sandungan. Hanya saja dari durasi waktu yang diberikan panitia selama 2 menit dirasa belum cukup untuk mengcover semua pertanyaan maupun jawaban dan sanggahan yang diberikan. Keempat paslon nampaknya keteteran dengan waktu singkat yang diberikan dan dampaknya, seluruh paslon ada yang tidak tuntas memberikan jawaban atau penjelasan secara gamblang.
Menurut Anggai, jumlah DPT pada empat distrik di daerah ini yakni Distrik Jayapura Utara 72.489 jiwa, Distrik Jayapura Selatan 68.144 pemilih dan Distrik Abepura sebanyak 89.670 pemilih serta Distrik Muara Tami 16.476 pemilih.
Kepala Dinas Perhubungan kota Jayapura, Justin Sitorus menjelaskan, sehubungan dengan kebijakan baru itu sejauh ini pihaknya terus membangun komunikasi yang Intens dengan Badan Pendapatan Daerah Kota Jayapura.
Dia mengatakan dua event itu sama-sama sama-sama ingin memberikan kontribusi terutama dalam hal pertumbuhan ekonomi bagi masyarakat di Kota Jayapura. Namun lebih daripada itu melalui kegiatan ini sebenarnya masyarakat terutama kaum muda bisa menyalurkan minat dan bakatnya dan itu bisa memberikan nilai tersendiri bagi mereka ke depannya.
Kadang kala satu minggu hanya satu kali mengalir, bahkan sama sekali tidak mendapat aliran. Sehingga warga terpaksa harus membeli air menggunakan mobil tangki. Di satu sisi, meski aliran PDAM tidak stabil, namun warga tetap wajib membayar iuran bulanan.
Sepintas dari ucapannya, mereka mengeluhkan kebijakan Pemkot Jayapura yang dinilai sangat merugikan mereka. Pasalnya setelah aktivitas penjualan difokuskan ke dalam pasar, mereka tidak lagi mendapatkan kunjungan pembeli, hingga merugi karena tidak ada penghasilan.
"Peristiwa ini bukti petunjuknya sangat menolong polisi untuk sesegera mungkin mengungkapkan pelakunya. Saya mengatakan bukti petunjuknya karena disekitar lokasi ini saya lihat kurang lebih sebanyak 17 CCTV," ujar Frits, kepada Wartawan.
Pelemparan bom molotov ini diduga dilakukan oleh dua orang yang berboncengan menggunakan sepeda motor. Bom itu dilemparkan dari pinggir jalan dan membuat api berkobar. Api membakar bagian depan mobil Toyota Avanza dan Toyota Calya itu dan untungnya api akhirnya dipadamkan dua karyawan Jubi.
Kepala Badan Pengembangan Sumber Daya Aparatur Papua Elsye Rumbekwan mengatakan kinerja anggota DPRK menjadi tolak ukur kemajuan pembangunan Kota Jayapura sehingga perlu mendapatkan penguatan dalam wawasan dan pengetahuan mengenai tugas dan fungsi kedewanan.
Namun dari kebanyakan peristiwa yang terjadi hanya sedikit orang yang mengadu atau melaporkan kejadian kekerasan yang menimpa dirinya ,sementara sebagian besarnya tidak melaporkannya.
Ketua Panitia Yulius Karet, menjelaskan kegiatan itu sangat penting untuk dilakukan supaya ke depan para pelaku usaha terutama perusahaan-perusahaan mampu menyusun perencanaan kebutuhan tenaga kerja di masing-masing perusahaannya.
Ketiga OPD tersebut, yakni Dinas Pendidikan, Dinas Kesehatan dan Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Kota Jayapura. Setidaknya ada 10 pekerjaan atau proyek strategis yang diselenggarakan atau dikerjakan di tiga dinas tersebut. Karena itu pihak KPK RI telah melakukan pengawalan tetap terhadap proses dan tahapan pekerjaan 10 proyek strategis itu.
Isu aktual lain, yaitu masalah Ekonomi. Peningkatan usaha mikro, kecil dan menegah (UMKM) di Kota Jayapura cukup menjamur. Akan tetapi pelaku usaha ini masih menganggap bahwa mereka belum dijadikan sebagai subjek dalam pembangunan.
“Kami harap pemerintah setempat segera selesaikan masalah DPRK, kewajiban Pemprov sebatas mengawasi. Sebab tujuan kita melantik Tim Pansel dengan harapan kerja sesuai ketentuan,” kata Walilo.
Kapolsek Abepura, Kompol Komarul Huda, S.H mengungkapkan bahwa patroli rutin ini merupakan salah satu upaya preventif yang diambil oleh pihak kepolisian untuk meminimalisir kejahatan, seperti pencurian, perampokan, dan tindak kriminal lainnya yang kerap terjadi di Wilayah hukumnya.
Selain peralatan motor pihaknya juga mendatangkan alat edukasi BKB (Bina Keluarga Balita) Kit, alat bantu penyuluhan yang berisi media dan alat permainan edukatif untuk meningkatkan pengasuhan anak balita. Alat edukasi ini khusus untuk penanganan anak stunting terutama anak-anak di bawah 2 tahun atau bagi orang tua yang mempunyai anak di bawah 2 tahun.
Plt. Kepala Dinas Pariwisata Kota Jayapura Erid Rumansara mengatakan pelatihan pemasaran digital bagi masyarakat di Kota Jayapura itu, bertujuan untuk melatih masyarakat, terutama kaum muda Papua, untuk membantu Pemkot Jayapura dalam hal ini Dinas Pariwisata untuk promosi destinasi wisata yang ada di Kota Jayapura.
Kemudian melihat tahapan-tahapan yang dilakukan oleh penyelenggara pemilu, dan juga melihat potensi permasalahan yang terjadi di masyarakat sehubungan dengan penyelenggaraan Pemilukada. Kemudian yang terakhir itu melihat hal-hal real yang terjadi hari ini, antara realita dan apa yang menjadi aturan.
Salah satu yang dilakukan misalnya pembangunan beberapa Gazebo oleh Dinas Kehutanan dan Lingkungan Hidup Provinsi Papua bagi masyarakat pengelola pariwisata di Pantai Hamadi.
Dia mengatakan alasan penundaan pelantikan anggota DPRK itu sebenarnya bukan karena adanya tekanan atau permintaan dari beberapa pihak. Namun hal itu lebih disebabkan karena adanya kekurangan pada administrasi persyaratan yang harus dipenuhi untuk di-SK-kan oleh Gubernur Papua.
Sebanyak 35 anggota DPR Kota Jayapura resmi dilantik Senin 14/10) kemarin. Dari 35 anggota yang dilantik, salah satu diantaranya paling muda dengan usia 27 tahun pasca penetapan. Anggota tersebut bernama Novelt Azrie Krey. Pria yang akrab disapa Novel itu, diusung oleh Partai Nasdem, dia berhasil meraih suara 2.677 pada pemilu legislative pada Februari 2024 lalu.
Pelantikan anggota DPR Kota Jayapura ini, sebelumnya direncanakan bersamaan antara anggota dewan dari jalur pemilihan legislative dengan jalur pengangkatan adat. Hanya saja, untuk calon anggota DPRK dari jalur pengangkatan adat, hingga kemarin masih ada berkas yang belum dilengkapi sehingga belum ada SK penetapan dari Gubernur Papua.
Operasi dipimpin langsung oleh Kabag Bin Ops Ditlantas Polda Papua Kompol Johan Valentino Nanuru, didampingi Kasubagminopsnal, AKP Suhardi Syahilatua. Oprasi berjalan kurang lebih 1 jam bersama tim gabungan dari, ditlantas Polda Papua, Jasa Raharja, dan Dispenda.
Jenazah awalnya ditemukan oleh beberapa anak yang sedang bermain di sekitar lokasi. Kemudian salah satu anak memberitahukan peristiwa tersebut ke saksi bernama Yahya yang sedang masuk ke ATM di sekitar TKP. Saksi kemudian melaporkan kejadian tersebut ke pihak Kepolisian.
Pasca penertiban pasar tersebut Pemerintah Kota Jayapura memang telah menugaskan sejumlah anggota satuan polisi pamong praja dibantu TNI-Polri. Mereka ditugaskan untuk menjaga kawasan itu agar tertib dan tidak ada lagi aktivitas PKL yang mengganggu akses jalan masuk ke dalam pasar. Termasuk menyebabkan kemacetan dan munculnya sampah-sampah yang dibuang di saluran drainase yang ada di kiri kanan jalan menuju pasar itu.
Menurut Kepala Disdukcapil Kota Jayapura, Raymond Mandibondibo, dalam kegiatan pelayanan langsung di masyarakat ini, pihaknya lebih focus kepada masyarakat yang berusia 16 tahun ke atas, khususnya yang belum pernah melakukan perekaman KTP elektronik.
Hal itu diungkapkan Kapolresta Jayapura Kota Kombes Pol Dr. Victor D. Mackbon, melalui Kasat Reskrim AKP I Gde Ditya Krishnanda, Minggu (13/10) sore. Kasat Reskrim menerangkan, pihaknya intens melakukan penyelidikan dan pengungkapan kasus Curanmor di Kota Jayapura lantaran peristiwa pencurian motor kian meresahkan masyarakat.
"Jadi, tim lakukan serangkaian penyelidikan dan berhasil mengidentifikasi terduga pelaku yakni AH, hingga akhirnya AH berhasil dibekuk siang itu juga bersama barang bukti yang merupakan barang milik korban," ungkap Kapolsek Abepura.
Dia berharap keberadaan keluarga Manggarai di Kota Jayapura memberi dampak untuk pembangunan Kota Jayapura ke depan. Terutama menjaga keamanan. “Mari kita jaga Kota ini dengan baik, agar kita semua boleh hidup rukun dan damai," imbuhnya.
Christian Sohilait dalam sambutanya mengisahkan bagaimana perjalanan pihaknya ketika masih menjadi mahasiswa dan tergabung dalam LPMI di Kota Jayapura. Dimana mereka mendatangi satu kampus dan kampus lainnya dan bergabung dengan teman-teman LPMI. Sebab, mempunyai satu semangat yang sama bagaimana melahirkan pemimpin-pemimpin yang takut akan Tuhan.
Frans mengaku, laporan itu sudah didalami pihaknya termasuk melakukan klarifikasi ke Sekwan setempat. "Kami sudah lakukan klarifikasi terkait dengan sidang dewan tersebut. Kasusnya memang agak kasuistis sekali, karena menetapkan agenda negara,"tegas Frans.
"Setelah KPU menetapkan data tersebut, harus disampaikan kepada masyarakat. Dalam hal ini ke kelurahan, kemudian ke RT RW, dan juga kepada kami pengawas. Kami meneliti di situ, setelah diturunkan rupanya ada data yang teman-teman pengawas temukan tidak sesuai jumlah yang dikeluarkan oleh KPU," kata Ketua Bawaslu Kota Jayapura, Frans Rumsarwir,
Kepala Kesbangpol Kota Jayapura, Raimondus Mote menjelaskan, kegiatan itu bertujuan agar semua pihak yang terkait terutama langsung dalam penyelenggaraan pilkada serentak ini, dapat tersinkronisasi mengenai masing masing tugas dan fungsi.
Mengenai pengaturan logistik pilkada, pihaknya masih menunggu pembagian tempat yang berhubungan dengan TPS penyelenggaraan pemilihan kepala daerah di sejumlah wilayah di kota Jayapura.
Hal ini juga diakui Ketua Bawaslu Kota Jayapura, Frans Rumsarwir. Menurutnya, baliho-baliho milik pasangan calon kepala daerah di Kota jayapura banyak mengalami kerusakan seperti robek ataupun kayu penyangga patah. APK ini memang lebih banyak berada di kawasan-kawasan di luar zona yang sudah ditetapkan oleh KPU Kota Jayapura.
Kapolresta Jayapura Kota Kombes Pol Dr. Victor D. Mackbon, S.H., S.IK., M.H., M.Si melalui Kasat Reskrim AKP I Gede Dewa Aditya Krishnanda, S.I.K., M.H saat dikonfirmasi membenarkan adanya penangkapan pelaku Curanmor ini.
Dia mengatakan taman hutan Kota Jayapura yang ada di Distrik Jayapura Utara merupakan salah satu ikon di Kota Jayapura, karena itu wajib dijaga termasuk memastikan tidak adanya aktivitas masyarakat di dalam kawasan itu.
Keduanya terlihat sama - sama mengenakan sarung tinju dan nampak Dipo Wibowo mengawali dengan mengganggu Boy Dawir yang saat itu berdiri di pojok. BMD dari kejauhan hanya terlihat tersenyum senyum sambil merapikan sarung tinjunya. Publik juga makin tegang apalagi Dipo terlihat begitu bersemangat.
Plh Sekda Kota Jayapura, Evert Merauje menjelaskan, dari data nama-nama tenaga honorer yang terverifikasi, setidaknya Pemkot Jayapura memiliki 805 orang yang semestinya mengikuti ujian CAT, yang sudah dilaksanakan selama dua hari sejak Selasa hingga Rabu kemarin.
"Beberapa hari ini kami turun ke masyarakat untuk menyerap asipirasi soal DPRK, kami menerima sejumlah aspirasi, bahwa seluruh tahapan pengangkatan DPRK tidak sesuai aturan, untuk itu kami minta dibatalkan," tegasnya saat ditemui di Kantor Gubernur usai melakukan pertemuan dengan Forkopimda
Memang benar tidak memungut biaya sepeserpun untuk pendaftaran masuk sekolah setiap tahun ajaran baru. Bahkan sama sekali tidak memungut uang SPP setiap bulannya, termasuk uang komite maupun uang gedung atau uang pembangunan sekolah.
Dia mengatakan sejauh ini Pemkot Jayapura melalui Dinas Perhubungan, telah memberi sanksi tegas kepada para sopir angkot dengan menahan sementara angkutan kota selama 3 hari di kantor Walikota Jayapura.
Memang benar bila penurunan daya beli masyarakat terus berlangsung dikhawatirkan akan menyebabkan terjadinya pengangguran akibat para pengusaha mengurangi pekerjanya karena menurunnya pendapatan mereka.
Kepala Dinas Pekerjaan Umum Perumahan Rakyat Kota Jayapura, Nofdy J. Rampi mengatakan kegiatan itu lebih difokuskan pada hal hal yang berkaitan dengan lahirnya undang-undang Cipta kerja, dan turunan dari aturan itu sampai pada Perda Kota Jayapura nomor 33 tahun 2023 tentang retribusi dan pajak daerah.
Kegiatan penertiban ini dipimpin langsung oleh Pj. Walikota Jayapura Christian Sohilait, bersama sejumlah organisasi perangkat daerah terkait, seperti Satpol PP Kota Jayapura, Dinas Perhubungan dan juga Dinas Perindustrian Perdagangan dan Koperasi Kota Jayapura. Penertiban juga diback upa sejumlah anggota TNI Polri.
Di kawasan itu juga merupakan salah satu kawasan cagar alam hutan bakau yang mana sementara ini juga sedang dibudidayakan melalui aksi-aksi penanaman oleh berbagai lembaga maupun komunitas sosial di Kota Jayapura. Kondisi ini tentunya sangat miris dan berbanding terbalik dengan kawasan tersebut yang sudah ditetapkan sebagai kawasan wisata dan cagar alam manggrove.
Sekretaris Dinas Pekerjaan Umum Kota Jayapura, Yayong Badu menyebut, beberapa taman di Kota Jayapura diantaranya taman hutan kota, di depan kantor Pos Jayapura, taman mandiri di depan Bank Indonesia, Patenamoya, di samping BRI kemudian ada taman cicak, termasuk Taman Imbi yang saat ini pengelolaannya sudah dialihkan ke Dinas Pariwisata Kota Jayapura.
Masih ada saja sopir angkutan kota yang menurunkan penumpang di pinggir jalan, misalnya dari jurusan terminal Mesran menuju Entrop, tidak sedikit penumpang diturunkan di persimpangan jalan Entrop. Selanjutnya angkutan kota jurusan Abe-Waena, juga menurunkan penumpang di sekitar kawasan itu dan mengangkutnya untuk kembali ke rute semula.
Kami harapkan Bamuskam di kampung sudah mendapatkan dokumen rencana penggunaan anggaran di setiap tahapan. Terutama di penggunaan tahap 2 ini dan tahap 3 nanti. Itu diawasi supaya dipahami bahwa belanja anggaran ini ke mana-mana saja," kata Makzi L. Atanay
"Saya mengajak dan mengimbau kepada kita semua, di era globalisasi dan digitalisasi saat ini, maka kami dari Pemkot Jayapura melalui Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil, sudah menerapkan aplikasi IKD. Karena itu, bagi seluruh bapak/ibu warga Kota Jayapura yang belum memiliki identitas kependudukan digital, saya sarankan mari kita menggunakan aplikasi ini," katanya.
Meski begitu, dirinya tidak ingin mengetahui apa yang menjadi penyebab utama sehingga kampung itu masih termasuk dalam kampung yang tertinggal. Tetapi menurutnya ada dua hal yang menjadi penyebab utama, yang pertama itu disebabkan karena aparatur pemerintah kampung sebelumnya yang tidak menggunakan dengan baik alokasi dana desa atau dana kampung. Sehingga meskipun mengelola anggaran yang besar namun pembangunan di kampung tidak nampak.
Pj. Walikota Christian Sohilait mengapresiasi aparat pemerintah Kampung Tobati yang sudah membangun kantor kampung yang lebih representatif. Kantor kampung yang dibangun dengan luas bangunan 26 meter persegi itu diharapkan dapat menjadi tempat atau wadah bagi pemerintah kampung untuk memberikan pelayanan pelayanan yang terbaik kepada masyarakat kampung itu.
Pengungkapan kasus ini, diyakini hanya sebagian di permukaan yang terlihat, namun sebenarnya masih banyak yang lolos dari pantauan aparat keamanan. Terbukti, masih banyak anak-anak remaja yang mengkomsumsi ganja di tengah masyarakat. Mereka terlihat fly atau seperti orang mabuk, namun tidak berbau minuman keras.
Kepala Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) Kota Jayapura, Dionisius Deda mengatakan, masalah itu menjadi tanggung jawab sepenuhnya dari Dinas Perindustrian dan Perdagangan Koperasi Kota Jayapura. Sebab, keberadaan Satpol PP hanya bersifat membackup apabila diminta.
Selain Kantor Walikota Jayapura yang diamankan, kantor DPRD Kota Jayapura, Kantor BKPP termasuk SMA Negeri 2 Kota Jayapura tempat pelaksanaan tes CAT bagi ratusan tenaga honorer kategori 2 itu, juga dijaga ketat.
"Berharap dengan adanya kegiatan ini, mereka akan memperoleh sertifikat atau dengan kata lain mereka sudah profesional dalam melaksanakan usahanya sebagai barista di kota Jayapura," katanya.
Didampingi kuasa hukumnya Khoirul Anam, Hj. Marni Jaya meminta pelantikan DPRD terpilih Kota Jayapura menggunakan SK nomor 198 tentang Penetapan Calon Terpilih Anggota DPRD Kota Jayapura dalam Pemilihan Umum Tahun 2024. Atau SK yang ditetapkan pada 29 Mei 2024 lalu, di Hotel Grand Abepura, bukan SK terbaru Nomor 290 atau yang ditetapkan 1 Oktober 2024 kemarin oleh KPU Kota Jayapura.
Adapun di dalam SK tersebut mengatur bahwa untuk taksi online tarif untuk jarak 5 kilometer harus diangka Rp. 42.000, namun yang terjadi sampai saat ini driver Maxime masih memberlakukan tarif Rp. 22.000. Sistem inilah yang dianggap merugikan taksi konvensional. Karena tidak selaras dengan kualitas kendaraan. Sehingga masyarakat lebih dominan menggunakan taksi online dibandingkan angkot.
Untuk itu, Kapolresta meminta, setiap orang tua wajib memonitor setiap aktifitas anaknya agar tidak main meriam Spirtus atau meriam kaleng. Karena menurutnya langkah penindakan dari kepolisian lebih efektif jika didukung pula oleh para orang tua.
Kurangnya koordinasi dan sinergi dalam pembangunan, sering kali berdampak pada pemborosan anggaran dan kenyamanan masyarakat. Hal ini sering kali terlihat, seperti adanya galian pipa air yang memotong badan jalan, maupun pemasangan tiang listrik dan jaringan Telkom di ruas jalan yang sudah bagus.
Terkait dengan protes dan sorotan yang disampaikan oleh Max Abner yang mengatasnamakan lembaga MRP, sehubungan dengan tahapan seleksi anggota DPRK kota Jayapura, diakuinya terjadi dinamika yang luar biasa belakangan ini.
Max Abner mengatakan dalam proses perekrutan DPRK ditemukan banyak kejanggalan, namun ia tidak menyebutkan namanya secara detail. Seharusnya kata Max Abner dalam perekrutan DPRK itu harus melibatkan MRP sebagai lembaga representasi kultural dan keaslian orang asli Papua (OAP).
Sebelumnya Pemkot Jayapura telah mengumumkan ada sekitar 1200 nama tenaga kontrak dan tenaga honorer. Namun setelah diverifikasi kembali, jumlah itu tersisa 700-an tenaga kontrak dan tenaga honor yang siap mengikuti ujian CAT dalam waktu dekat ini. CAT atau Computer Assisted Test, ini dilakukan secara online menggunakan komputer sebagai media pelaksanaan dan penilaian
Dari pertemuan tersebut, ada beberapa hal yang menjadi penegasan DPRD kepada KPU dan Bawaslu. Diantaranya laporan pertanggungjawaban penggunaan dana Hibah Pemilukada kepada Pemerintah Kota Jayapura dan juga kepada DPRD Kota Jayapura. Dan pembagian alat peraga kampanye (APK) kepada masing-masing pasangan calon.
Plh. Sekda Kota Jayapura, Evert Meraudje mengapresiasi hal itu. Dengan demikian, diharapkan tidak ada lagi pegawai maupun ASN yang beralasan tidak mengikuti apel wajib maupun apel gabungan.
Diakui, sesuai SK masa jabatan DPRD Kota Jayapura Periode 2019-2024 mestinya berakhir Senin kemarin, namun karena penundaan pelantikan tersebut, maka masa kerja akan disesuaikan dengan tanggal pelantikan DPRD terpilih.
Satu diantaranya adalah intake air di Siborgonji di Kotaraja yang hingga kini mengering. Dampaknya adalah kawasan-kawasan yang selama ini terlayani, seperti Tanah Hitam, Abepante, BTN Puskopad Kamkey, BTN Puskopat Lama dan Kampung Tiba tiba tidak bisa lagi terlayani maksimal seperti sebelumnya.
Malam itu, pembeli sedang ramai-ramainya di Rot-Bar Kompak (Ko Makan Pasti Kembali) yang mana penjualnya adalah anak-anak muda Papua. Menggunakan sarung tangan plastik di kedua tangannya, Emison fokus memanggang setiap sisi roti.
Padahal kegiatan-kegiatan yang dilakukan itu penting, terutama terkait dengan keberlangsungan atau peran partai politik di Kota Jayapura termasuk sosialisasi sosialisasi yang harus dilakukan terhadap pelaksanaan pemilihan kepala daerah yang sebentar lagi akan dilaksanakan.
“Kami selalu memberikan imbauan kepada masyarakat terutama dengan cuaca yang ada saat ini, kita diharapkan selalu menjaga, kalau kita bersih-bersih lingkungan, kebun, sampah, kalau api masih menyala jaga dulu jangkauannya," katanya.
Angka ini terdiri dari jumlah pendapatan sebesar Rp. 1.659.266.664.254, Ditambahkan dengan jumlah penerimaan pembiayaan daerah sebesar Rp.36.502.658.400 atau sama dengan jumlah belanja daerah sebesar Rp.1.689.434.322.654 ditambahkan pengeluaran pembiayan daerah Rp.6.335.000.000.
Namun di saat yang bersamaan Theo Aliknoe datang menggunakan sepeda motor Honda CRF PA 4846 RR, dari Arah Kamkey menuju Tanah Hitam dengan kecepatan tinggi, dan dalam pengaruh minuman beralkohol. Karena jarak yang berdekatan sehingga tabrakan tidak dapat dihindari.
Ketua Panitia Kerukunan Keluarga Besar Luwu Raya Provinsi, Irawadi mengatakan pelaksanaan Maulid Nabi Muhammad ini baru dilaksanakan oleh ikatan Keluarga Besar Luwu Raya Provinsi
Sebagai guru dan karyawan atau staf, ada banyak suka dan duka yang dijumpai pada lingkungan kerja. Banyak hal terjadi tidak sesuai dengan harapan. Seperti halnya, seorang guru hanya menjalankan tugas berdasarkan profesi. Pun demikian pegawai hanya menjalankan tugas sesuai fungsi dan perannya.
Dimana aktifitas dalam pasar tersebut tidak lagi hanya menjual hasil kebun dan kreatif dari mama-mama Papua, tetapi sebagian dialihfungsikan sebagai tempat penjualan judi Toto Gelap (Togel) dan tempat untuk minuman keras (Miras) bagi sekelompok orang.
Dia mengatakan penyelenggara pemilu tidak boleh terkontaminasi dengan apapun yang dapat mencoreng demokrasi. Menurut dia, peserta pemilu juga harus menghargai apa yang sudah diatur dalam perundang-undangan, termasuk UU Pemilu dan UU Pemilukada bahkan peraturan KPU yang mengatur pemilu, kampanye dan lainnya.
Christian Sohilait kini berharap agar warga jangan terprovokasi dengan isu yang muncul jelang pemungutan suara pada 27 November 2024 mendatang. Ia meminta agar warga harus memilah informasi yang muncul selama tahapan pilkada serentak.
Di mana pemasangan baliho calon kepala daerah itu diduga dilakukan oleh tim sukses masing-masing pasangan calon kepala daerah, baik untuk pemilihan kepala daerah tingkat Kota Jayapura maupun di tingkat provinsi dalam hal ini calon gubernur.
"Festival musik reggae juga merupakan salah satu kalender event dari Dinas Pariwisata Kota Jayapura di mana ini bertujuan untuk membangkitkan sektor ekonomi kreatif (Ekraf)," ujarnya.
Plt. Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan kota Jayapura, Abdul Majid mengatakan, kegiatan pelatihan dan pembekalam ini penting karena memang pengurus OSIS atau ketua OSIS di masing-masing sekolah merupakan pemimpin di sekolahnya, sehingga mereka bisa memberikan pengaruh baik kepada teman-temannya di sekolah masing-masing.
Kapolsek Jayapura Selatan (Japsel) AKP Beddu Rachman membenarkan adanya kejadian tersebut. Menurutnya, pasca kejadian kedua korban telah dilarikan ke RS Angkatan Laut, untuk mendapat perawatan medis.
