Kepala Bidang Aset Badan Pengelolaan Keuang dan Aset Daerah Kabupaten Jayapura, Chris Wasanggai mengatakan,upaya yang dilakukan saat ini adalah menindaklanjuti surat edaran Bupati Jayapura terkait mendata semua aset yang
Plt Kepala Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Provinsi Papua, Yosefina Fransina Way mengajak masyarakat dan Aparatur Sipil Negara (ASN) untuk tidak menyia-nyiakan kesempatan ini. Ia pun menekankan pentingnya program in
Parahnya, banyak juga yang diduga sengaja dialihfungsikan untuk disewakan. Meski berstaitus barang milik negara, ada juga yang memalsukan plat nomor hanya untuk bisa menggunakan bahan bakar minyak (BBM) bersubsidi dari p
‘’Data yang ada pada sistem kami, untuk tahun 2024 kemarin, tercatat 10.384 kendaraan yang menunggak pajak kendaraan bermotor,’’ kata Kayafas Simbilap. Jumlah ini merupakan keseluruhan baik sepeda motor maupun mobil. B
Sekretaris Daerah (Sekda) Kabupaten Jayapura, Dr. Hana Hikoyabi, menjelaskan bahwa pengadaan mobil dinas bukan hanya untuk Bupati dan Wakil Bupati saja, tetapi istri mereka yang menjabat sebagai pengurus PKK juga menda
Plt. Asisten III Setda Papua, Johana Rumbiak mengatakan, sebelum diterapkan ke umum. Maka Pemprov terlebih dahulu menerapkannya. “Kita mulai dari dalam, karena ASN harus jadi contoh untuk masyarakat. Kalau kendaraan d
Kepala Dinas Perhubungan melalui Kepala UPT pengujian KIR kendaraan yang berkantor di Waena Kota Jayapura, Yan D. Riky Tasik, mengatakan kendaraan yang banyak ditemukan tidak layak beroperasi terutama angkutan kota
Melihat maraknya pelanggaran lalulintas yang sering terjadi di Kabupaten Jayapura, akhirnya banyak menimbulkan kecelakaan lalu-lintas. "Sehingga kegiatan seperti ini harus terus dilakukan untuk menekan pelanggaran lalulintas dan kecelakaan lalu-lintas, " tambahnya.
Bagi Walikota, pengadaan kendaraan dinas ini bukan hal baru, namun sudah menjadi hal ya g seringkali dilakukan setiap pemimpin baru masuk. "Ini hal yang bisa, karena sebenarnya saya dan pak wakil juga ada kendaraan," ungkapnya.
"Sampai hari ini kami lihat hanya dua puluhan saja kendaraan yang masih membawa dan tidak memiliki SIM. Ada yang membawa dan tidak memiliki SIM kami parkir terpisah sehingga kami bisa monitor,” kata Kasat Lantas Polres Mimika, AKP Boby Pratama melalui sambungan telepon, Selasa sore. “Ada beberapa yang sudah usia 17 dan memiliki SIM kami izinkan untuk bawa kendaraan yang penting tetap pakai helm dan tanpa knalpot racing," lanjutnya.
Kata Marthen, penarikan kendaraan dinas tersebut guna mengamankan kembali aset daerah sesuai dengan peruntukannya. Marthen menyebut penarikan dimulai dari Perumahan Pemda SP2, Jalan Cenderawasih Poros SP3, dan di beberapa titik di wilayah Kota Timika. Dari penarikan itu, masih ada sekitar 5 kendaraan dinas yang menjadi target dari total 14 kendaraan dinas yang akan ditarik.
‘’Untuk pengadaan mobil dinas bagi unsur pimpinan DPRK Merauke tetap kita lakukan. Tetap mengadaan kendaraan dinas, karena itu ada standar regulasi sehingga tetap kita laksanakan,’’ kata bupati Merauke Yoseph Bladib Gebze, SH, LLM, menjawab pertanyaan Cenderawasih Pos di Kantor Bupati Merauke
‘’Tapi jumlahnya berapa yang bisa dilelang itu tergantung dari penilaian KPKNL perwakilan Provinsi Papua. Tapi, kemungkinan sampai 20 unit tergantung berapa kesiapan mereka untuk melakukan penilaian terhadap kendaraan tersebut,’’ kata Elias Mithe menjawab pertanyaan media ini, belum lama ini.
Juliana menjelaskan bahwa penarikan kendaraan dinas dilakukan berdasarkan arahan dari Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) sebagai bagian dari upaya penertiban administrasi aset negara. Hal ini juga merujuk pada Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 7 Tahun 2024.
Kasat Lantas Polres Biak Numfor, Iptu Adhitya Rizki Ridhotomo, STr.K, S.I.K., M.H., dalam keterangannya Rabu kemarin (12/2) menjelaskan bahwa operasi keselamatan Cartenz kali ini bertujuan untuk mengurangi angka kecelakaan lalu lintas, terutama menjelang Bulan Ramadhan dan Idul Fitri.
Kadishub Kota Jayapura, Justin Sitorus menjelaskan bahwa regulasi Pemkot sudah jelas, namun fakta yang terjadi di lapangan, masih ada parkir kendaraan yang tidak pada tempatnya, khususnya di lokasi tempat usaha baik itu skala kecil maupun besar.
Dijelaskan, saat ini sebanyak 22 kendaraan masih terparkir di halaman Kantor Gubernur Papua. Sementara 23 unit kendaraan lainnya telah didistribusikan kembali ke Organisasi Perangkat Daerah (OPD) dan lainnya.
Kendaraan tersebut diserahkan secara langsung oleh Pj. Bupati Jayapura, Ir. Semuel Siriwa, M.Si kepada pihak sekolah melalui Sekretaris Dinas Pendidikan Kabupaten Jayapura, Ronald Yaroserai di sela-sela pelaksanaan Apel Pemerintah Kabupaten Jayapura, di Gunung Merah Sentani.
"Dalam waktu dekat kita akan melakukan razia kendaraan untuk memastikan kelayakan operasi, jika kita menemukan ada yang tidak layak dengan yang dibuktikan dengan hasil Uji KIR maka kita harus perintahkan untuk stop beroperasi," ujar Justin Sitorus saat dikonfirmasi Cenderawasih Pos
Ada beberapa jenis pengecekan yang dilakukan mulai dari pengecekan rem kendaraan, kemudian kondisi ban kendaraan, lampu dan body kendaraan. Beberapa angkutan kota yang mengikuti Kir seringkali kedapatan adanya kerusakan atau ketidak kelayakan pada body kendaraan. Misalnya mengalami keropos pada bagian dasar mobil.
Ia mengungkapkan dari sebanyak 272.256 unit kendaraan yang terdaftar sepanjang tahun 2024, hanya 60.584 unit kendaraan yang taat pajak atau hanya 22,25 persen. Anggraini menyebut dari jumlah 272.256 unit itu kesadaran masyarakat untuk membayar pajak sangat rendah.
Dari data yang dihimpun Cenderawasih Pos di UPPD Samsat Jayapura, kendaraan di Kota Jayapura jumlahnya memang mengalami peningkatan. Pada 2024 total kendaraan bermotor yang terdata ada sebanyak 272.256 unit. Jumlah tersebut mengalami kenaikan sebesar 10.700 unit jika dibandingkan dengan tahun 2023 sebanyak 261.556 unit.
“Diantaranya dengan menggunakan Samsat Keliling, melakukan sosialisasi, mmnggunakan sistem online, Melakukan razia, memberikan diskon, menambah jam operasional kantor, Melakukan operasi gabungan dengan kepolisian.”ungkap Dian Anggraini.
Pantauan Cenderawasih Pos, ratusan kendaraan yang sedang terparkir ini dalam kondisi rusak parah ada juga yang masih layak untuk dipakai. Kemungkinan yang mengalami rusak berat atau parah itu merupakan barang bukti tilang kecelakaan lalu lintas.
Pasalnya, Barang bukti (BB) kendaraan tersebut jika belum diambil oleh pemiliknya tentu membuat kantor Sat Lantas Polres Jayapura semakin penuh dengan kendaraan BB, akhirnya lahan untuk parkir kendaraan anggota maupun pengunjung yang datang kesulitan jika mau parkir, kemudian akan terlihat kurang bagus jika dilihat masyarakat saat lewat karena banyak juga kendaraan BB kecelakaan yang hancur tidak diambil pemiliknya.
“Pascagempa Tahun 2022, jembatan tersebut mengalami penurunan sisi hilir sekitar 28 cm. Untuk itu, dilakukan penanganan pengembalian elevasi jembatan dan menggunakan portal sebagai pengganti pier jembatan yang ada saat ini,” ucap Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) 1.1 Provinsi Papua, Muhammad Ferdi Darwis, kepada Cenderawasih Pos
"Dengan jumlah kendaraan hampir 2000 unit baik yang kondisi bagus maupun yang rusak parah akibat kecelakaan lalu lintas, kendaraan tersebut kami simpan di tiga tempat di wilayah Sat Lantas Polres Jayapura, kami harap pemiliknya bisa mengambilnya dengan memperlihatkan surat- surat yang lengkap, dan jika memang itu hasil dari sweeping pengendara kena tilang, maka bisa diambil dengan dibuktikan sudah membayar surat tilang tersebut,"kata Kasat Lantas
Kendaraan bermotor baik roda dua maupun roda empat atau lebih, dengan nomor polisi atau plat nomor kendaraan dari luar Papua hingga kini masih banyak yang beroperasi di wilayah Kota Jayapura dan sekitarnya. Dari plat kendaraan tersebut, banyak yang berasal dari Jawa, terutama dari Jakarta dengan plat B, maupun daerah lainnya, termasuk dari daerah Sulawesi.
Berdasarkan Peraturan Kepolisian Nomor 7 Tahun 2021 Pasal 45, akan ada empat warna dasar pelat nomor kendaraan, yakni putih, kuning, merah, dan hijau. Pelat nomor Putih dengan tulisan hitam akan ditujukan bagi kendaraan perseorangan, badan hukum, Perwakilan Negara Asing (PNA), dan badan internasional.
Untuk itu, tahun depan pihaknya akan memaksimalkan PAD dari retribusi. Hans mengaku pihaknya sudah rapat dengan bidang retribusi untuk mengelola retribusi yang ada pada organisasi perangkat daerah (OPD).
Di Papua sendiri, kegiatan seminar telah digelar pada tanggal 25 September lalu. Kegiatan yang digelar PT Astra Honda Motor (AHM) bersama jaringan main dealer di seluruh tanah air ini mengajak ribuan anak muda untuk bersama-sama mewujudkan budaya keamanan, kenyamanan dan keselamatan berkendara di jalan raya.
Menurut Hans, pada hari-hari biasa pihaknya hanya menerima pendapatan PKB per hari yakni Rp300 juta-Rp500 juta.“Oleh karena itu adanya program pembebasan denda yang digulirkan Pemerintah Provinsi Papua sejak Juli 2024, maka kami memperpanjang kembali program tersebut dari 21 September hingga 21 Oktober,” ujarnya.
Seperti yang dialami Akbar, salah satu pemilik kendaraan roda empat yang menjual mobilnya melalui salah satu Leasing Adira Finance. Belum lama ini, Akbar harus berujung pada persidangan dikarenakan tidak menerima uang penjualan mobilnya yang dibawa lari oleh salah satu oknum mantan karyawan Adira Finance.
Kota Jayapura adalah kota Jasa kota yang menjadi pusat perekonomian di ibu kota Provinsi Papua. Dimana kota ini menjadi penyangga dari setiap aktivitas perekonomian untuk disalurkan ke daerah-daerah lain yang ada di tanah Papua, sehingga mobilisasi kendaraan kontainer maupun pengangkut barang cukup tinggi intensitasnya.
Disampaikan Endy, sasaran utama dari operasi tersebut ialah mobil-mobil angkutan barang yang Over Dimensi dan Over Loading (Odol). Dengan tujuan agar masyarakat sadar terutama pengusaha angkutan barang terhadap aturan terkait dengan persyaratan teknis maupun administrasi yang harus dipenuhi dalam kendaraan yang mereka miliki.
Kepala Dinas Perhubungan Kota Jayapura, Justin Sitorus mengatakan, penertiban ini akan terus dilakukan ke depan sampai para sopir angkutan umum ini benar-benar sadar akan aturan yang diberlakukan oleh pemerintah kota Jayapura.
Pengecekan itu sebagai bentuk persiapan menjelang pelaksanaan Operasi Mantap Praja 2024 dalam rangka Pemilu Kepala Daerah (Pilkada) 2024 yang dipimpin langsung oleh Kapolres Jayapura kota, Kombes Pol Dr. Victor D. Mackbon, S.H., S.IK., M.H., M.Si.
Melalui nota kesepahaman ini PLN dan Pos Indonesia akan bersinergi dalam solusi logistik terutama terkait pengelolaan perpindahan barang, informasi, dan sumber daya lainnya dalam rantai pasok, termasuk transportasi, penyimpanan, pengelolaan persediaan, dan pengiriman.
